Gratiskan Vaksin Corona, Bisa Kok

Ancaman diskriminasi di kaya dan si miskin dalam mendapatkan vaksin corona juga disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah. Ia khawatir dalam program vaksinasi nantinya terjadi diskriminasi antara peserta vaksin berbayar dan vaksin gratis dari pemerintah.

"Khawatirnya itu nanti pelayanan publik akan diskriminatif, yang berbayar lebih diutamakan. Jadi, menurut saya dengan vaksin berbayar dan gratis akan timbulkan diskriminasi dalam pelayanan publik," katanya.

Ironisnya lagi, apabila vaksin berbayar tersebut dijadikan ladang bisnis oleh sejumlah oknum distributor vaksin covid-19 nantinya. Menurutnya, pemerintah harus berkaca dari pelaksanaan tes rapid dan swab di mana setiap rumah sakit (RS) maupun klinik mematok harga yang berbeda.

Infografis Rincian Target Penerima Vaksin Corona dan Mandiri Gratis. (CNNIndonesia/Basith Subastian).

"Pemerintah tidak boleh bisnis, ini kan kesannya pemerintah bisnis di tengah pandemi, di mana masyarakat terdampak ekonominya, daya beli turun drastis dan konsumsi rumah tangga memprihatinkan," ucapnya.

Sebetulnya, isu bisnis vaksin ini sempat viral di media sosial. Bisnis vaksin yang dikaitkan dengan holding BUMN farmasi, bermula dari unggahan akun Instagram @forumhumasbumn bertajuk 'Bisnis Vaksin Corona Bakal Semakin Menyehatkan Holding BUMN Farmasi' pada Senin (14/12).

Dalam unggahan itu disebut penguasaan pasar holding BUMN farmasi akan semakin kuat karena mendapat sokongan dari bisnis penanganan pandemi, termasuk di dalamnya pengadaan vaksin virus corona.

Namun, Bio Farma telah meluruskan informasi tersebut dengan menyatakan jika vaksin covid-19 bukan semata-mata untuk bisnis komersial para BUMN. Kini, unggahan tersebut telah dihapus.

Sepakat dengan ekonom lainnya, Trubus menilai jika negara memiliki kemampuan pengadaan vaksin gratis bagi seluruh masyarakat. Toh, pemerintah juga mengalokasikan dana jumbo sebesar Rp695,2 triliun untuk penanganan covid-19.

Sebagai perbandingan lainnya, pemerintah juga menyanggupi menggelontorkan dana ratusan triliun untuk mega proyek pembangunan ibu kota baru. Diketahui, dari total anggaran ibu kota baru Rp466 triliun, pemerintah rencananya akan memenuhi sebesar 19,2 persen atau setara Rp93,5 triliun.

"Artinya, kalau cuma untuk gratiskan vaksin yang nilainya tidak sebanding dengan, misalnya untuk biaya pembangunan ibu kota baru, itu saya kira sangat mampu. Memang, pertanyaan yang rumit kenapa pemerintah tidak mau, malah ada istilah vaksin mandiri dan program," tandasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan vaksin belum dapat diberikan gratis kepada seluruh masyarakat karena kebutuhan anggaran untuk sektor lainnya. "Seperti bansos, pendidikan, dan tentunya pelayanan kesehatan lain, seperti operasi, perawatan penyakit kanker," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, awal pekan ini.

Lagipula, ia bilang, anggaran negara mengatasi pandemi covid-19 sudah cukup terserap banyak. Selain itu, pemerintah mesti memenuhi fasilitas dan akses kesehatan covid-19.

Sementara, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menyebut keuangan negara tidak mungkin menggratiskan vaksin corona ke seluruh masyarakat. Ia bahkan menganalogikan vaksin mirip dengan skema subsidi, salah satunya bahan bakar minyak (BBM).

"Artinya bagi masyarakat yang punya kemampuan finansial kan selayaknya harus bayar lah. Sama seperti subsidi lainnya, subsidi BBM, gas, kalau mampu bayar lah. Masa yang mampu juga harus gratis, malu dong," imbuh dia.