Gratiskan Vaksin Corona, Bisa Kok

Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, dan beberapa negara lain sudah memukul gong menandai dimulainya vaksinasi. Sementara di Indonesia, vaksin corona dari China racikan Sinovac, malah baru mendarat. Itu pun masih harus menunggu izin penggunaan darurat dan terbatas hanya untuk kalangan tertentu.

Persoalannya bukan cuma itu saja. Selanjutnya adalah sebagian besar masyarakat harus merogoh kocek pribadi untuk membeli vaksin. Soal harga? Hingga kini, belum ada yang bisa memastikan apakah ratusan ribu rupiah atau jutaan rupiah.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menerangkan program vaksinasi akan menyasar 107 juta penduduk Indonesia untuk menciptakan herd immunity. Jumlah tersebut mewakili 67 persen total penduduk Tanah Air usia 18-59 tahun.

Dari alokasi itu, mayoritas mendapatkan vaksin melalui skema mandiri atau membayar sendiri sebanyak 75 juta orang. Sementara itu, masyarakat yang mendapatkan subsidi vaksin lewat skema program sebanyak 32 juta orang.

"Program vaksinasi covid-19 sebanyak 107 juta orang, di mana 75 juta orang skema mandiri dan 32 juta orang skema program," ujarnya dalam rapat bersama Komisi IX, Kamis (10/12).

Dalam kesempatan berbeda, Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Erick Thohir menjelaskan alasan tidak semua masyarakat mendapatkan vaksin gratis lantaran mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Ia mengatakan APBN sudah terkuras untuk penanganan dampak covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan total alokasi anggaran Rp695,2 triliun. Dalam kondisi pandemi covid-19, menurutnya, semua elemen harus gotong royong, mulai dari pemerintah, masyarakat hingga kalangan pengusaha.

"Kami sangat mengharapkan masyarakat yang memiliki uang membantu keuangan negara dengan melakukan vaksinasi mandiri alias tidak gratis," ungkap Erick dalam orasi ilmiah di Universitas Padjadjaran.

Namun, sejumlah pengamat menyampaikan sebaliknya. Mereka menilai negara masih mampu untuk menggratiskan vaksin corona kepada semua masyarakat Indonesia.

Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperkirakan kebutuhan dana program vaksinasi sebesar Rp134 triliun. Dengan asumsi, harga vaksin covid-19 untuk 2 dosis per orang sebesar Rp500 ribu, dikalikan total penduduk Indonesia sebanyak 268 juta.

Jika dilihat sekilas, angka itu memang tampak jumbo. Namun, jika dibandingkan dengan anggaran belanja negara pada 2021 sebesar Rp2.750 triliun, maka asumsi kebutuhan dana vaksin covid-19 gratis bagi semua rakyat hanya sekitar 4,87 persen dari total belanja negara.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi dari total belanja negara relatif kecil. Atas dasar itu saya kira pemerintah punya kemampuan untuk menyediakan vaksin gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/12).

Sebelumnya, Erick pernah menyampaikan harga vaksin corona bisa mencapai US$5, US$8, hingga U$S20. Sedangkan, PT Bio Farma (Persero) memperkirakan harganya sekitar Rp200 ribu per dosis.

Apabila setiap orang mendapatkan 2 dosis vaksin covid-19, maka anggarannya diperkirakan Rp37,77 triliun untuk asumsi harga vaksin US$5 atau Rp70.475 (kurs Rp14.095 per dolar AS). Sebesar Rp60,43 triliun untuk asumsi vaksin US$8 atau Rp112.760 dan Rp151,09 triliun untuk asumsi vaksin US$20 atau Rp281.900.

Sementara itu, dengan perkiraan harga dari Bio Farma sebesar Rp200 ribu, maka kebutuhan anggarannya sebesar Rp107,2 triliun. Perkiraan anggaran vaksin gratis menggunakan proyeksi harga pemerintah, justru lebih rendah dari proyeksi Yusuf.

Dalam kondisi mendesak, lanjut Yusuf, sebetulnya pemerintah masih memiliki ruang untuk menambah anggaran belanja lewat pembiayaan. Sebab, UU Nomor 2 Tahun 2020 melonggarkan batasan defisit anggaran menjadi 6,34 persen dari PDB. Oleh karenanya, pemerintah bisa memaksimalkan pelonggaran fiskal tersebut.

"Dalam UU Nomor 2 tahun 2020, pemerintah sudah sepakat selama 2 tahun defisit masih diperbolehkan di atas 3 persen. Lalu, BI juga sudah komitmen untuk burden sharing. Justru 2 komitmen itu menjadi landasan sudah ada aturan berkekuatan hukum untuk menjalankan vaksin gratis untuk seluruh masyarakat," katanya.

Meskipun pemerintah harus menggelontorkan dana lebih besar, tetapi ia menilai manfaatnya sepadan. Pasalnya, pemberian vaksin corona gratis kepada seluruh masyarakat diyakini sangat bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Apabila pemberian vaksin gratis tidak merata, maka ada peluang beberapa masyarakat memilih mangkir dari program vaksinasi lantaran tidak memiliki kecukupan dana. Padahal, masyarakat masih rentan terpapar corona.

Nah, jika jumlah kasus positif terus bertambah, secara otomatis kegiatan perekonomian belum bisa berjalan normal, sehingga pemulihan ekonomi terganjal. Bukan tidak mungkin, peluang kontraksi ekonomi masih akan berlanjut.

"Dampaknya ke ekonomi, pemulihannya lebih lama dan second wave itu ada penyesuaian (kegiatan ekonomi). Kalau melihat tahun ini, penyesuaian (kegiatan ekonomi) terhadap kasus covid berdampak pada kontraksi ekonomi. Ini yang berpotensi terjadi kalau gelombang dua terjadi," paparnya.

Sepakat, Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara bilang anggaran vaksinasi gratis bagi seluruh masyarakat bisa didapat dengan cara realokasi dari pos belanja lain, seperti infrastruktur. Diketahui, tahun depan pemerintah menganggarkan dana infrastruktur sebesar Rp413 triliun.

Menurutnya, pemerintah seharusnya memprioritaskan penanganan pandemi dalam jangka pendek hingga menengah. Sebaliknya, pemerintah bisa menangguhkan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur.

"Ini kan artinya ruang fiskal untuk menggratiskan vaksin ada, sebenarnya. Masalahnya, secara politik anggaran mau apa tidak? Jika bicara soal prioritas anggaran harusnya sampai 2021 masih fokus pada penanganan kesehatan," ujar Bhima.

Bahkan, idealnya, vaksin corona diberikan secara cuma-cuma bagi seluruh masyarakat. Apalagi, pandemi covid-19 merupakan bencana mendunia.

Jika vaksin berbayar, ia khawatir terjadi ketimpangan dalam distribusinya di lapangan, di mana kelas menengah ke atas bisa mengakses vaksin komersial, sedangkan kelas bawah masih harus menunggu vaksin bantuan pemerintah.

"Tentu jika vaksin komersial, aksesnya jauh lebih mudah dan prosedur tidak lama seperti vaksin pemerintah," imbuhnya.

Ancaman diskriminasi di kaya dan si miskin dalam mendapatkan vaksin corona juga disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah. Ia khawatir dalam program vaksinasi nantinya terjadi diskriminasi antara peserta vaksin berbayar dan vaksin gratis dari pemerintah.

"Khawatirnya itu nanti pelayanan publik akan diskriminatif, yang berbayar lebih diutamakan. Jadi, menurut saya dengan vaksin berbayar dan gratis akan timbulkan diskriminasi dalam pelayanan publik," katanya.

Ironisnya lagi, apabila vaksin berbayar tersebut dijadikan ladang bisnis oleh sejumlah oknum distributor vaksin covid-19 nantinya. Menurutnya, pemerintah harus berkaca dari pelaksanaan tes rapid dan swab di mana setiap rumah sakit (RS) maupun klinik mematok harga yang berbeda.

Infografis Rincian Target Penerima Vaksin Corona dan Mandiri Gratis. (CNNIndonesia/Basith Subastian).

"Pemerintah tidak boleh bisnis, ini kan kesannya pemerintah bisnis di tengah pandemi, di mana masyarakat terdampak ekonominya, daya beli turun drastis dan konsumsi rumah tangga memprihatinkan," ucapnya.

Sebetulnya, isu bisnis vaksin ini sempat viral di media sosial. Bisnis vaksin yang dikaitkan dengan holding BUMN farmasi, bermula dari unggahan akun Instagram @forumhumasbumn bertajuk 'Bisnis Vaksin Corona Bakal Semakin Menyehatkan Holding BUMN Farmasi' pada Senin (14/12).

Dalam unggahan itu disebut penguasaan pasar holding BUMN farmasi akan semakin kuat karena mendapat sokongan dari bisnis penanganan pandemi, termasuk di dalamnya pengadaan vaksin virus corona.

Lihat juga: Viral Isu 'Bisnis Vaksin' Bakal Perkuat Holding BUMN Farmasi

Namun, Bio Farma telah meluruskan informasi tersebut dengan menyatakan jika vaksin covid-19 bukan semata-mata untuk bisnis komersial para BUMN. Kini, unggahan tersebut telah dihapus.

Sepakat dengan ekonom lainnya, Trubus menilai jika negara memiliki kemampuan pengadaan vaksin gratis bagi seluruh masyarakat. Toh, pemerintah juga mengalokasikan dana jumbo sebesar Rp695,2 triliun untuk penanganan covid-19.

Sebagai perbandingan lainnya, pemerintah juga menyanggupi menggelontorkan dana ratusan triliun untuk mega proyek pembangunan ibu kota baru. Diketahui, dari total anggaran ibu kota baru Rp466 triliun, pemerintah rencananya akan memenuhi sebesar 19,2 persen atau setara Rp93,5 triliun.

"Artinya, kalau cuma untuk gratiskan vaksin yang nilainya tidak sebanding dengan, misalnya untuk biaya pembangunan ibu kota baru, itu saya kira sangat mampu. Memang, pertanyaan yang rumit kenapa pemerintah tidak mau, malah ada istilah vaksin mandiri dan program," tandasnya.

Lihat juga: Bio Farma Belum Buka Pre-order Vaksin Covid-19 Jalur Mandiri

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan vaksin belum dapat diberikan gratis kepada seluruh masyarakat karena kebutuhan anggaran untuk sektor lainnya. "Seperti bansos, pendidikan, dan tentunya pelayanan kesehatan lain, seperti operasi, perawatan penyakit kanker," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, awal pekan ini.

Lagipula, ia bilang, anggaran negara mengatasi pandemi covid-19 sudah cukup terserap banyak. Selain itu, pemerintah mesti memenuhi fasilitas dan akses kesehatan covid-19.

Sementara, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menyebut keuangan negara tidak mungkin menggratiskan vaksin corona ke seluruh masyarakat. Ia bahkan menganalogikan vaksin mirip dengan skema subsidi, salah satunya bahan bakar minyak (BBM).

"Artinya bagi masyarakat yang punya kemampuan finansial kan selayaknya harus bayar lah. Sama seperti subsidi lainnya, subsidi BBM, gas, kalau mampu bayar lah. Masa yang mampu juga harus gratis, malu dong," imbuh dia.