Modal dan Tantangan Menteri Baru Bantu Jokowi Angkat Ekonomi

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi

Kinerja Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan bisa dinilai secara kasat mata dari sisi neraca perdagangan. Sempat mengalami defisit, kini neraca perdagangan perlahan membaik dan mengalami surplus.

Sebagai perbandingan, neraca perdagangan mengalami defisit US$350 juta pada April 2020, sebulan berselang setelah penyebaran pandemi di banyak negara sehingga mengganggu perdagangan global. Lalu, per November 2020 neraca perdagangan berhasil surplus US$2,61 miliar.

Detailnya, nilai ekspor November 2020 naik 9,54 persen dari US$13,94 miliar menjadi US$15,28 miliar. Di sisi lain, impor turun 17,46 persen dari US$15,34 miliar menjadi US$12,66 miliar.

Yusuf tidak menampik jika kinerja perdagangan memburuk dibandingkan tahun lalu karena pandemi. Namun, kondisi tersebut juga dialami oleh banyak negara di dunia.

"Apalagi mitra dagang utama, seperti China, AS, dan Jepang juga mengalami kendala perdagangan dampak pandemi sehingga menjadi wajar. Ini memang kinerja memburuk tapi itu hal yang tidak bisa dihindari," tuturnya.

Di sisi lain, Yusuf menilai sosok Menteri Perdagangan yang baru, Muhammad Lutfi mampu mengemban tugasnya. Terlebih, ia pernah memikul tanggung jawab yang sama pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni untuk masa jabatan 14 Februari 2014-20 Oktober 2014.

Pada era SBY pula ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang.

Lewat pengalaman tersebut, Lutfi diharapkan mampu mendorong pemulihan perdagangan pasca pandemi. Selain itu, harapannya Lutfi juga bisa mengembangkan pasar tujuan ekspor non tradisional, sehingga mendongkrak kinerja ekspor Indonesia.

"Tidak banyak yang bisa dikomentari, beliau sudah pernah menjalani jabatan ini dan pengalaman beliau di bidang internasional relatif banyak, tinggal menunggu saja bagaimana pengalaman beliau diterjemahkan untuk meningkatkan kinerja perdagangan setelah pandemi," paparnya.

Sementara itu, Nina menuturkan PR besar bagi Lutfi adalah mendorong kinerja ekspor yang dinilai masih belum maksimal. Sebab jika dicermati, surplus neraca dagang lebih dipicu jatuhnya nilai impor ketimbang pertumbuhan pesat ekspor.

Jatuhnya impor sendiri mengindikasikan jika perekonomian belum bangkit sepenuhnya, Pasalnya, penurunan impor juga terjadi pada komponen bahan baku/penolong sebesar 5 persen dan barang modal anjlok 13,33 persen.

"Pak Lutfi akan lebih siap menghadapi tantangan defisit atau kemudian surplus tapi mengkhawatirkan dari sisi impor," katanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono

Kasus besar yang menjerat mantan Menteri KKP Edhy Prabowo adalah korupsi ekspor benih lobster. Edhy membuka keran ekspor benih lobster setelah sempat ditutup oleh pendahulunya, Susi Pudjiastuti.

Pencabutan itu tertuang dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Indonesia.

Setelah Edhy membuka lagi izin ekspornya, aktivitas ekspor benih lobster langsung naik. Catatan BPS menunjukkan nilai ekspor benih lobster (kode HS 03063110) per Juni 2020 tercatat sebesar US$112 ribu dengan volume 32 kilogram (kg).

Angkanya melonjak pada Juli 2020 menjadi US$3,66 juta dengan volume 1.388 kg. Selanjutnya, nilai ekspor meningkat pada Agustus 2020 menjadi US$6,42 juta dan September 2020 tembus US$15,09 juta.

Usai kasus korupsi tersebut, saat ini ekspor benih lobster dihentikan sementara. Namun, silang pendapat terjadi di sejumlah kalangan, sebagian mendukung kelanjutan kebijakan ekspor benih lobster, lainnya mendorong larangan ekspor.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengisyaratkan jika ekspor benih lobster terus jalan.

Oleh sebab itu, Yusuf menilai PR utama yang harus diselesaikan oleh Menteri KKP baru, Sakti Wahyu Trenggono yakni persoalan ekspor benih lobster.

"Isu lobster ini harus clear oleh Pak Sakti, karena selama ini publik masih abu-abu, jadi perlu dijelaskan gamblang dengan kebijakan yang benar-benar pro pada beragam kepentingan, bukan hanya negara tapi juga masyarakat terutama menengah ke bawah," katanya.

Yusuf sendiri menilai pengalaman Sakti sebagai pengusaha bisa menjadi modalnya dalam menjalankan peran sebagai Menteri KKP. Ia dikenal sebagai pengusaha yang bergerak sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi menara Base Transceiver Station (BTS).

Secara umum, baik Yusuf maupun Nina menilai para menteri baru tersebut membutuhkan waktu untuk menunjukkan dampak kinerja mereka pada perekonomian. Hal ini bergantung pada penanganan pandemi covid-19.

Selama pandemi masih meningkat, sulit bagi menteri-menteri tersebut mendorong kinerja sektornya, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Kalau kita harap Mendag baru bisa memberikan dampak perdagangan positif dalam waktu dekat ini, relatif sulit. Setidaknya, paling cepat pada kuartal II 2021. Begitu juga wisata, selama covid-19 masih tinggi akan relatif sulit bagi Pak Sandi mengeluarkan kebijakan yang mendorong wisata kembali seperti sebelum pandemi," jelasnya.

Sementara itu, Nina menilai semua menteri-menteri ekonomi tersebut memiliki kapabilitas untuk mendorong kinerja kementeriannya. Namun, satu hal yang dibutuhkan yakni aspek moral ketika mereka menduduki posisi baru. Hal ini berkaca dari kasus korupsi yang menjerat Juliari dan Edhy.

"Jadi 4 menteri ini secara kualifikasi oke memenuhi, dari sisi moral sejauh ini mereka orang-orang bersih, sejauh ini, karena mereka belum diuji ketika mendapatkan jabatan sebagai menteri. Jadi, orang-orang ini sudah capable di bidangnya, yang sekarang jadi PR-nya adalah moral," ucapnya.