Modal dan Tantangan Menteri Baru Bantu Jokowi Angkat Ekonomi
Ulfa Arieza | CNN Indonesia
Rabu, 23 Des 2020 08:13 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Jokowi mengganti beberapa menteri ekonomi demi membantunya mempercepat proses pemulihan ekonomi yang tertekan corona. (Muchlis - Biro Setpres).
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Jokowimerombak susunan kabinetnya dengan menetapkan 6 anggota pasukan baru dalam Kabinet Indonesia Maju.
Pada perombakan itu Jokowi menunjuk Tri Rismaharini menjadi Menteri Sosial, menggantikan Juliari Batubara; Budi Gunadi Sadikin menjadi Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto; dan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggeser Wishnutama.
Lalu, kepala negara juga mengangkat Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto; Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi; dan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan mengantikan Edhy Prabowo.
Keenam menteri baru tersebut patut berbangga lantaran mendapatkan kepercayaan langsung dari Jokowi. Namun mereka tak boleh terlena.
Ada setumpuk pekerjaan rumah (PR) menanti di pundak mereka, khususnya bagi deretan menteri bidang perekonomian. Pasalnya, Risma, Sandiaga, Lutfi, dan Sakti harus segera bergerak cepat membantu Jokowi memulihkan perekonomian yang terjatuh akibat pandemi covid-19.
Lantas bagaimana kemampuan dan kapabilitas mereka menuntaskan tanggung jawab besar tersebut?
Menteri Sosial Tri Rismaharini
Dari 6 menteri baru, Jokowi pertama kali memperkenalkan Risma. Mungkin, tidak ada maksud khusus mengenai urutan pemanggilan tersebut. Namun, seperti diketahui, Kementerian Sosial menjadi salah satu kementerian yang memiliki peran vital dalam pemulihan penanganan ekonomi di tengah krisis akibat pandemi.
Risma menggantikan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) penanganan covid-19 di Jabodetabek. Juliari diduga meminta jatah Rp10 ribu dari setiap paket bansos sembako Jabodetabek, sehingga secara total ia mengantongi uang Rp17 miliar.
Diketahui, dana jumbo bansos penanganan covid-19 yang diparkir pada Kementerian Sosial (Kemensos) mencapai Rp128,92 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasinya mencapai 87,44 persen atau Rp112,72 triliun per 3 November 2020.
Mayoritas dana itu disalurkan lewat program bansos sembako sebesar Rp37,31 triliun. Jumlahnya setara dengan 86 persen dari target yang sebesar Rp43,12 triliun. Tak dipungkiri, angkanya cukup fantastis sehingga eksekusinya butuh lebih dari sekadar profesionalitas, tapi juga integritas, kejujuran, dan transparansi.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai Risma memenuhi kriteria tersebut. Ini berdasarkan rekam jejaknya sebagai Walikota Surabaya.
"Saya melihatnya beliau sudah menjalankan tugas yang baik sebagai walikota, sempat menjadi pemrakarsa kurikulum anti korupsi di Surabaya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Risma pernah meraih penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award pada 2015 berkat kerja kerasnya melawan korupsi. Lalu, penghargaan lain yang membuat Risma menjadi sorotan adalah wali kota terbaik ketiga di dunia versi World Mayor Project pada 2015.
Terlebih, kata Yusuf, pemerintah masih akan melanjutkan program bansos tahun depan untuk membantu pemulihan ekonomi. Meskipun, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sempat mengungkapkan jika bansos tahun depan disalurkan dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai (BST).
"Jadi, untuk komitmen beliau menanggulangi korupsi, baik dan ini penting bagi Kemensos karena program seperti bansos yang rawan korupsi akan dilanjutkan tahun depan," imbuhnya.
Namun, ia menilai Risma memiliki tantangan dari sisi teknis di tataran nasional yang tentunya berbeda dari lingkup kerjanya selama ini di daerah. Salah satunya, kata dia, pembaharuan data (cleansing) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Bu Risma ini butuh pembuktian bagaimana mereka menjalankan tugas teknis. Kalau birokrasi sudah pengalaman, tapi bagaimana beliau melakukan adaptasi tugas teknis di Kemensos, harus kita tunggu," tuturnya.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno
Pencopotan Wishnutama dari posisinya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak diperkirakan sebelumnya. Pasalnya, pendiri media NET Mediatama itu dinilai sudah merilis beberapa kebijakan sebagai mitigasi risiko sektor pariwisata selama pandemi ini.
"Beberapa kebijakan sektor pariwisata sudah dikeluarkan, tapi tidak sinkron dengan upaya penanggulangan pandemi, misalnya diskon tarif pesawat, diskon hotel, hingga rencana menyewa influencer," jelas Yusuf.
Diketahui, sektor pariwisata Indonesia menjadi yang terdampak parah pandemi covid-19. Data BPS menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), merosot tajam selama pandemi. Namun, Yusuf menilai kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi sektor pariwisata di seluruh negara mengalami kondisi serupa karena covid-19.
Pada Oktober 2020 lalu, jumlah kunjungan wisman mencapai 158,19 ribu kunjungan pada Oktober 2020. Jumlah tersebut sedikit meningkat 4,57 persen (mtm) dibandingkan September 2020, yakni 151,27 ribu kunjungan. Namun, angkanya masih merosot tajam 88,25 persen (yoy) dibandingkan Oktober 2019 yaitu 1,34 juta.
Kondisi sektor pariwisata yang mati suri itu menjadi PR besar bagi Sandiaga. Namun, Yusuf menilai pengalaman Sandiaga sebagai pengusaha menjadi modal utama dalam menjalankan tugasnya nanti, meskipun dia tidak memiliki pengalaman profesional di bidang ini.
"Saya melihatnya ini bisa menjadi modal dasar untuk merancang strategi bisnis pariwisata khususnya setelah pandemi. Dengan latar belakang beliau yang pelaku usaha akan sedikit memudahkan ketika akan melakukan promosi wisata, karena networking beliau luas, ini modal dasar Pak Sandiaga," paparnya.
Ekonom Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati mengamini jika Sandiaga memiliki kapabilitas untuk menjalankan tanggung jawab barunya. Namun, ia mengatakan jika pemulihan sektor pariwisata tidak hanya bergantung pada kualitas seorang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saja, tetapi pada perkembangan pandemi sendiri.
Selama pandemi belum bisa ditekan, maka sektor ini diperkirakan belum pulih seutuhnya. Meskipun, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk menarik wisatawan.
"PR besarnya memang pariwisata sedang mati suri karena covid-19, ini tantangannya ada pada sektor kesehatan. Untuk gerakkan pariwisata bukan hanya pariwisata yang jadi problem tapi kesehatan harus dijamin beres, baru kemudian wisata berkembang," katanya.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi
Kinerja Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan bisa dinilai secara kasat mata dari sisi neraca perdagangan. Sempat mengalami defisit, kini neraca perdagangan perlahan membaik dan mengalami surplus.
Sebagai perbandingan, neraca perdagangan mengalami defisit US$350 juta pada April 2020, sebulan berselang setelah penyebaran pandemi di banyak negara sehingga mengganggu perdagangan global. Lalu, per November 2020 neraca perdagangan berhasil surplus US$2,61 miliar.
Detailnya, nilai ekspor November 2020 naik 9,54 persen dari US$13,94 miliar menjadi US$15,28 miliar. Di sisi lain, impor turun 17,46 persen dari US$15,34 miliar menjadi US$12,66 miliar.
Yusuf tidak menampik jika kinerja perdagangan memburuk dibandingkan tahun lalu karena pandemi. Namun, kondisi tersebut juga dialami oleh banyak negara di dunia.
"Apalagi mitra dagang utama, seperti China, AS, dan Jepang juga mengalami kendala perdagangan dampak pandemi sehingga menjadi wajar. Ini memang kinerja memburuk tapi itu hal yang tidak bisa dihindari," tuturnya.
Di sisi lain, Yusuf menilai sosok Menteri Perdagangan yang baru, Muhammad Lutfi mampu mengemban tugasnya. Terlebih, ia pernah memikul tanggung jawab yang sama pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni untuk masa jabatan 14 Februari 2014-20 Oktober 2014.
Pada era SBY pula ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang.
Lewat pengalaman tersebut, Lutfi diharapkan mampu mendorong pemulihan perdagangan pasca pandemi. Selain itu, harapannya Lutfi juga bisa mengembangkan pasar tujuan ekspor non tradisional, sehingga mendongkrak kinerja ekspor Indonesia.
"Tidak banyak yang bisa dikomentari, beliau sudah pernah menjalani jabatan ini dan pengalaman beliau di bidang internasional relatif banyak, tinggal menunggu saja bagaimana pengalaman beliau diterjemahkan untuk meningkatkan kinerja perdagangan setelah pandemi," paparnya.
Sementara itu, Nina menuturkan PR besar bagi Lutfi adalah mendorong kinerja ekspor yang dinilai masih belum maksimal. Sebab jika dicermati, surplus neraca dagang lebih dipicu jatuhnya nilai impor ketimbang pertumbuhan pesat ekspor.
Jatuhnya impor sendiri mengindikasikan jika perekonomian belum bangkit sepenuhnya, Pasalnya, penurunan impor juga terjadi pada komponen bahan baku/penolong sebesar 5 persen dan barang modal anjlok 13,33 persen.
"Pak Lutfi akan lebih siap menghadapi tantangan defisit atau kemudian surplus tapi mengkhawatirkan dari sisi impor," katanya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono
Kasus besar yang menjerat mantan Menteri KKP Edhy Prabowo adalah korupsi ekspor benih lobster. Edhy membuka keran ekspor benih lobster setelah sempat ditutup oleh pendahulunya, Susi Pudjiastuti.
Pencabutan itu tertuang dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Indonesia.
Setelah Edhy membuka lagi izin ekspornya, aktivitas ekspor benih lobster langsung naik. Catatan BPS menunjukkan nilai ekspor benih lobster (kode HS 03063110) per Juni 2020 tercatat sebesar US$112 ribu dengan volume 32 kilogram (kg).
Angkanya melonjak pada Juli 2020 menjadi US$3,66 juta dengan volume 1.388 kg. Selanjutnya, nilai ekspor meningkat pada Agustus 2020 menjadi US$6,42 juta dan September 2020 tembus US$15,09 juta.
Usai kasus korupsi tersebut, saat ini ekspor benih lobster dihentikan sementara. Namun, silang pendapat terjadi di sejumlah kalangan, sebagian mendukung kelanjutan kebijakan ekspor benih lobster, lainnya mendorong larangan ekspor.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengisyaratkan jika ekspor benih lobster terus jalan.
Oleh sebab itu, Yusuf menilai PR utama yang harus diselesaikan oleh Menteri KKP baru, Sakti Wahyu Trenggono yakni persoalan ekspor benih lobster.
"Isu lobster ini harus clear oleh Pak Sakti, karena selama ini publik masih abu-abu, jadi perlu dijelaskan gamblang dengan kebijakan yang benar-benar pro pada beragam kepentingan, bukan hanya negara tapi juga masyarakat terutama menengah ke bawah," katanya.
Yusuf sendiri menilai pengalaman Sakti sebagai pengusaha bisa menjadi modalnya dalam menjalankan peran sebagai Menteri KKP. Ia dikenal sebagai pengusaha yang bergerak sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi menara Base Transceiver Station (BTS).
Secara umum, baik Yusuf maupun Nina menilai para menteri baru tersebut membutuhkan waktu untuk menunjukkan dampak kinerja mereka pada perekonomian. Hal ini bergantung pada penanganan pandemi covid-19.
Selama pandemi masih meningkat, sulit bagi menteri-menteri tersebut mendorong kinerja sektornya, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
"Kalau kita harap Mendag baru bisa memberikan dampak perdagangan positif dalam waktu dekat ini, relatif sulit. Setidaknya, paling cepat pada kuartal II 2021. Begitu juga wisata, selama covid-19 masih tinggi akan relatif sulit bagi Pak Sandi mengeluarkan kebijakan yang mendorong wisata kembali seperti sebelum pandemi," jelasnya.
Sementara itu, Nina menilai semua menteri-menteri ekonomi tersebut memiliki kapabilitas untuk mendorong kinerja kementeriannya. Namun, satu hal yang dibutuhkan yakni aspek moral ketika mereka menduduki posisi baru. Hal ini berkaca dari kasus korupsi yang menjerat Juliari dan Edhy.
"Jadi 4 menteri ini secara kualifikasi oke memenuhi, dari sisi moral sejauh ini mereka orang-orang bersih, sejauh ini, karena mereka belum diuji ketika mendapatkan jabatan sebagai menteri. Jadi, orang-orang ini sudah capable di bidangnya, yang sekarang jadi PR-nya adalah moral," ucapnya.
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Jokowimerombak susunan kabinetnya dengan menetapkan 6 anggota pasukan baru dalam Kabinet Indonesia Maju.
Pada perombakan itu Jokowi menunjuk Tri Rismaharini menjadi Menteri Sosial, menggantikan Juliari Batubara; Budi Gunadi Sadikin menjadi Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto; dan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggeser Wishnutama.
Lalu, kepala negara juga mengangkat Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto; Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi; dan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan mengantikan Edhy Prabowo.
Keenam menteri baru tersebut patut berbangga lantaran mendapatkan kepercayaan langsung dari Jokowi. Namun mereka tak boleh terlena.
Ada setumpuk pekerjaan rumah (PR) menanti di pundak mereka, khususnya bagi deretan menteri bidang perekonomian. Pasalnya, Risma, Sandiaga, Lutfi, dan Sakti harus segera bergerak cepat membantu Jokowi memulihkan perekonomian yang terjatuh akibat pandemi covid-19.
Lantas bagaimana kemampuan dan kapabilitas mereka menuntaskan tanggung jawab besar tersebut?
Menteri Sosial Tri Rismaharini
Dari 6 menteri baru, Jokowi pertama kali memperkenalkan Risma. Mungkin, tidak ada maksud khusus mengenai urutan pemanggilan tersebut. Namun, seperti diketahui, Kementerian Sosial menjadi salah satu kementerian yang memiliki peran vital dalam pemulihan penanganan ekonomi di tengah krisis akibat pandemi.
Risma menggantikan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) penanganan covid-19 di Jabodetabek. Juliari diduga meminta jatah Rp10 ribu dari setiap paket bansos sembako Jabodetabek, sehingga secara total ia mengantongi uang Rp17 miliar.
Diketahui, dana jumbo bansos penanganan covid-19 yang diparkir pada Kementerian Sosial (Kemensos) mencapai Rp128,92 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasinya mencapai 87,44 persen atau Rp112,72 triliun per 3 November 2020.
Mayoritas dana itu disalurkan lewat program bansos sembako sebesar Rp37,31 triliun. Jumlahnya setara dengan 86 persen dari target yang sebesar Rp43,12 triliun. Tak dipungkiri, angkanya cukup fantastis sehingga eksekusinya butuh lebih dari sekadar profesionalitas, tapi juga integritas, kejujuran, dan transparansi.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai Risma memenuhi kriteria tersebut. Ini berdasarkan rekam jejaknya sebagai Walikota Surabaya.
"Saya melihatnya beliau sudah menjalankan tugas yang baik sebagai walikota, sempat menjadi pemrakarsa kurikulum anti korupsi di Surabaya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Risma pernah meraih penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award pada 2015 berkat kerja kerasnya melawan korupsi. Lalu, penghargaan lain yang membuat Risma menjadi sorotan adalah wali kota terbaik ketiga di dunia versi World Mayor Project pada 2015.
Terlebih, kata Yusuf, pemerintah masih akan melanjutkan program bansos tahun depan untuk membantu pemulihan ekonomi. Meskipun, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sempat mengungkapkan jika bansos tahun depan disalurkan dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai (BST).
"Jadi, untuk komitmen beliau menanggulangi korupsi, baik dan ini penting bagi Kemensos karena program seperti bansos yang rawan korupsi akan dilanjutkan tahun depan," imbuhnya.
Namun, ia menilai Risma memiliki tantangan dari sisi teknis di tataran nasional yang tentunya berbeda dari lingkup kerjanya selama ini di daerah. Salah satunya, kata dia, pembaharuan data (cleansing) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Bu Risma ini butuh pembuktian bagaimana mereka menjalankan tugas teknis. Kalau birokrasi sudah pengalaman, tapi bagaimana beliau melakukan adaptasi tugas teknis di Kemensos, harus kita tunggu," tuturnya.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno
Pencopotan Wishnutama dari posisinya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak diperkirakan sebelumnya. Pasalnya, pendiri media NET Mediatama itu dinilai sudah merilis beberapa kebijakan sebagai mitigasi risiko sektor pariwisata selama pandemi ini.
"Beberapa kebijakan sektor pariwisata sudah dikeluarkan, tapi tidak sinkron dengan upaya penanggulangan pandemi, misalnya diskon tarif pesawat, diskon hotel, hingga rencana menyewa influencer," jelas Yusuf.
Diketahui, sektor pariwisata Indonesia menjadi yang terdampak parah pandemi covid-19. Data BPS menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), merosot tajam selama pandemi. Namun, Yusuf menilai kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi sektor pariwisata di seluruh negara mengalami kondisi serupa karena covid-19.
Pada Oktober 2020 lalu, jumlah kunjungan wisman mencapai 158,19 ribu kunjungan pada Oktober 2020. Jumlah tersebut sedikit meningkat 4,57 persen (mtm) dibandingkan September 2020, yakni 151,27 ribu kunjungan. Namun, angkanya masih merosot tajam 88,25 persen (yoy) dibandingkan Oktober 2019 yaitu 1,34 juta.
Kondisi sektor pariwisata yang mati suri itu menjadi PR besar bagi Sandiaga. Namun, Yusuf menilai pengalaman Sandiaga sebagai pengusaha menjadi modal utama dalam menjalankan tugasnya nanti, meskipun dia tidak memiliki pengalaman profesional di bidang ini.
"Saya melihatnya ini bisa menjadi modal dasar untuk merancang strategi bisnis pariwisata khususnya setelah pandemi. Dengan latar belakang beliau yang pelaku usaha akan sedikit memudahkan ketika akan melakukan promosi wisata, karena networking beliau luas, ini modal dasar Pak Sandiaga," paparnya.
Ekonom Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati mengamini jika Sandiaga memiliki kapabilitas untuk menjalankan tanggung jawab barunya. Namun, ia mengatakan jika pemulihan sektor pariwisata tidak hanya bergantung pada kualitas seorang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saja, tetapi pada perkembangan pandemi sendiri.
Selama pandemi belum bisa ditekan, maka sektor ini diperkirakan belum pulih seutuhnya. Meskipun, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk menarik wisatawan.
"PR besarnya memang pariwisata sedang mati suri karena covid-19, ini tantangannya ada pada sektor kesehatan. Untuk gerakkan pariwisata bukan hanya pariwisata yang jadi problem tapi kesehatan harus dijamin beres, baru kemudian wisata berkembang," katanya.
Perlu Segera Perjelas Kebijakan Ekspor Benih Lobster
Jokowi merombak susunan kabinetnya demi mempercepat proses pemulihan ekonomi yang tertekan akibat corona. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi
Kinerja Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan bisa dinilai secara kasat mata dari sisi neraca perdagangan. Sempat mengalami defisit, kini neraca perdagangan perlahan membaik dan mengalami surplus.
Sebagai perbandingan, neraca perdagangan mengalami defisit US$350 juta pada April 2020, sebulan berselang setelah penyebaran pandemi di banyak negara sehingga mengganggu perdagangan global. Lalu, per November 2020 neraca perdagangan berhasil surplus US$2,61 miliar.
Detailnya, nilai ekspor November 2020 naik 9,54 persen dari US$13,94 miliar menjadi US$15,28 miliar. Di sisi lain, impor turun 17,46 persen dari US$15,34 miliar menjadi US$12,66 miliar.
Yusuf tidak menampik jika kinerja perdagangan memburuk dibandingkan tahun lalu karena pandemi. Namun, kondisi tersebut juga dialami oleh banyak negara di dunia.
"Apalagi mitra dagang utama, seperti China, AS, dan Jepang juga mengalami kendala perdagangan dampak pandemi sehingga menjadi wajar. Ini memang kinerja memburuk tapi itu hal yang tidak bisa dihindari," tuturnya.
Di sisi lain, Yusuf menilai sosok Menteri Perdagangan yang baru, Muhammad Lutfi mampu mengemban tugasnya. Terlebih, ia pernah memikul tanggung jawab yang sama pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni untuk masa jabatan 14 Februari 2014-20 Oktober 2014.
Pada era SBY pula ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang.
Lewat pengalaman tersebut, Lutfi diharapkan mampu mendorong pemulihan perdagangan pasca pandemi. Selain itu, harapannya Lutfi juga bisa mengembangkan pasar tujuan ekspor non tradisional, sehingga mendongkrak kinerja ekspor Indonesia.
"Tidak banyak yang bisa dikomentari, beliau sudah pernah menjalani jabatan ini dan pengalaman beliau di bidang internasional relatif banyak, tinggal menunggu saja bagaimana pengalaman beliau diterjemahkan untuk meningkatkan kinerja perdagangan setelah pandemi," paparnya.
Sementara itu, Nina menuturkan PR besar bagi Lutfi adalah mendorong kinerja ekspor yang dinilai masih belum maksimal. Sebab jika dicermati, surplus neraca dagang lebih dipicu jatuhnya nilai impor ketimbang pertumbuhan pesat ekspor.
Jatuhnya impor sendiri mengindikasikan jika perekonomian belum bangkit sepenuhnya, Pasalnya, penurunan impor juga terjadi pada komponen bahan baku/penolong sebesar 5 persen dan barang modal anjlok 13,33 persen.
"Pak Lutfi akan lebih siap menghadapi tantangan defisit atau kemudian surplus tapi mengkhawatirkan dari sisi impor," katanya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono
Kasus besar yang menjerat mantan Menteri KKP Edhy Prabowo adalah korupsi ekspor benih lobster. Edhy membuka keran ekspor benih lobster setelah sempat ditutup oleh pendahulunya, Susi Pudjiastuti.
Pencabutan itu tertuang dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Indonesia.
Setelah Edhy membuka lagi izin ekspornya, aktivitas ekspor benih lobster langsung naik. Catatan BPS menunjukkan nilai ekspor benih lobster (kode HS 03063110) per Juni 2020 tercatat sebesar US$112 ribu dengan volume 32 kilogram (kg).
Angkanya melonjak pada Juli 2020 menjadi US$3,66 juta dengan volume 1.388 kg. Selanjutnya, nilai ekspor meningkat pada Agustus 2020 menjadi US$6,42 juta dan September 2020 tembus US$15,09 juta.
Usai kasus korupsi tersebut, saat ini ekspor benih lobster dihentikan sementara. Namun, silang pendapat terjadi di sejumlah kalangan, sebagian mendukung kelanjutan kebijakan ekspor benih lobster, lainnya mendorong larangan ekspor.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengisyaratkan jika ekspor benih lobster terus jalan.
Oleh sebab itu, Yusuf menilai PR utama yang harus diselesaikan oleh Menteri KKP baru, Sakti Wahyu Trenggono yakni persoalan ekspor benih lobster.
"Isu lobster ini harus clear oleh Pak Sakti, karena selama ini publik masih abu-abu, jadi perlu dijelaskan gamblang dengan kebijakan yang benar-benar pro pada beragam kepentingan, bukan hanya negara tapi juga masyarakat terutama menengah ke bawah," katanya.
Yusuf sendiri menilai pengalaman Sakti sebagai pengusaha bisa menjadi modalnya dalam menjalankan peran sebagai Menteri KKP. Ia dikenal sebagai pengusaha yang bergerak sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi menara Base Transceiver Station (BTS).
Secara umum, baik Yusuf maupun Nina menilai para menteri baru tersebut membutuhkan waktu untuk menunjukkan dampak kinerja mereka pada perekonomian. Hal ini bergantung pada penanganan pandemi covid-19.
Selama pandemi masih meningkat, sulit bagi menteri-menteri tersebut mendorong kinerja sektornya, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
"Kalau kita harap Mendag baru bisa memberikan dampak perdagangan positif dalam waktu dekat ini, relatif sulit. Setidaknya, paling cepat pada kuartal II 2021. Begitu juga wisata, selama covid-19 masih tinggi akan relatif sulit bagi Pak Sandi mengeluarkan kebijakan yang mendorong wisata kembali seperti sebelum pandemi," jelasnya.
Sementara itu, Nina menilai semua menteri-menteri ekonomi tersebut memiliki kapabilitas untuk mendorong kinerja kementeriannya. Namun, satu hal yang dibutuhkan yakni aspek moral ketika mereka menduduki posisi baru. Hal ini berkaca dari kasus korupsi yang menjerat Juliari dan Edhy.
"Jadi 4 menteri ini secara kualifikasi oke memenuhi, dari sisi moral sejauh ini mereka orang-orang bersih, sejauh ini, karena mereka belum diuji ketika mendapatkan jabatan sebagai menteri. Jadi, orang-orang ini sudah capable di bidangnya, yang sekarang jadi PR-nya adalah moral," ucapnya.
