PSBB Jawa Bali, Apindo Minta Tambahan Stimulus Korporasi

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah menambah besaran dana stimulus fiskal untuk korporasi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sejalan dengan rencana Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021.

Wakil Ketua Umum Apindo Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengatakan permintaan ini untuk menopang dunia usaha yang sudah tertekan sepanjang tahun lalu akibat pandemi virus corona atau covid-19 dan PSBB yang sudah diterapkan sejak April 2020.

"Tanpa stimulus yang meringankan beban operasional perusahaan, kondisi PSBB hanya akan menghabiskan kemampuan survival perusahaan di tengah pandemi," kata Shinta kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/1).

Bahkan, menurutnya, stimulus fiskal yang sudah diberikan pemerintah ke dunia usaha pada 2020 pun tidak cukup efektif. Hal ini terbukti dari total serapan stimulus yang tidak mencapai 100 persen.

Secara total, data Kementerian Keuangan mencatat realisasi penggunaan dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2020 hanya mencapai Rp579,78 triliun per 31 Desember 2020. Capaiannya baru 83,4 persen dari pagu Rp695,2 triliun.

Khusus untuk insentif dunia usaha, realisasinya hanya mencapai Rp56,12 triliun atau 46,53 persen dari pagu Rp120,61 triliun. Sementara realisasi penggunaan pembiayaan korporasi mencapai Rp60,73 triliun atau sepenuhnya dari pagu.

Namun, Shinta menyoroti besaran pagu yang disiapkan pemerintah untuk dunia usaha dan korporasi pada PEN 2021. Menurut rencana awal, pagu untuk insentif usaha hanya sebesar Rp20,4 triliun dan pembiayaan korporasi Rp14,9 triliun.

"Penting agar total stimulus untuk korporasi diperbesar dari yang sudah dianggarkan di APBN 2021 karena total stimulus untuk korporasi di 2021 jauh di bawah total stimulus 2020, bahkan tidak sampai setengah dari anggaran di 2020," jelasnya.

Menurut Shinta, bila dukungan stimulus fiskal dari pemerintah minim maka dampaknya dunia usaha akan semakin tertekan pada tahun ini. Apalagi akan ada PSBB Jawa-Bali lagi.

"Kalau ini terus dibiarkan kami khawatir semakin banyak perusahaan yang tidak bisa bertahan hingga pandemi selesai meskipun momentum recovery-nya sangat baik," imbuhnya.

Selain soal anggaran stimulus, Shinta juga meminta agar pemerintah mempertimbangkan pembukaan izin operasional bagi dunia usaha yang tidak prioritas selama perusahaan bisa memastikan protokol kesehatan berjalan dengan ketat dan baik. Harapannya, hal ini bisa membuat keterpurukan bagi sektor non-prioritas tidak sedalam dulu saat PSBB pertama kali diterapkan.

"Dalam hal ini pemerintah perlu membuka peluang bagi perusahaan yang non-prioritas untuk memperoleh izin beroperasi selama PSBB dengan menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin," tuturnya.

Tak ketinggalan, ia juga meminta beberapa hal lain, seperti edukasi dan penegakan disiplin protokol kesehatan yang ketat bagi seluruh elemen masyarakat. Namun, hal ini bukan semata-mata dilakukan dengan memberi denda atau hukuman saja, tapi pemerintah harus bisa menjalankan fungsi kontrol yang ketat.

Ia juga meminta agar pemerintah tetap bisa menjamin kelancaran distribusi dan logistik selama PSBB Jawa-Bali bagi dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah pusat juga dirasa perlu menjamin ada koordinasi yang baik dengan daerah saat penerapan PSBB Jawa-Bali.

"Agar kerja sama yang baik untuk mengendalikan pandemi di tempat kerja tanpa banyak disrupsi terhadap kinerja dan operasi perusahaan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]