Untung Rugi Lanjutkan Proyek Mercusuar Jokowi saat Pandemi

Di sisi lain, pemerintah seringkali memberikan penugasan atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Alhasil, jika proyek infrastruktur merugi maka akan membuat arus kas BUMN juga buruk.

Saat BUMN tak kuat menanggung beban biaya operasional yang tinggi, biasanya, pemerintah turun tangan dengan menyuntikkan dana dari kantong APBN. Hal ini agar perusahaan pelat merah tersebut tetap bertahan.

Artinya, pembangunan proyek infrastruktur di tengah pandemi covid-19 bukan hanya akan merugikan negara karena anggarannya tersedot sia-sia, tapi juga BUMN itu sendiri.

"Apalagi BUMN karya ini arus kasnya sudah berdarah-darah karena penugasan pemerintah. Menurut saya sebaiknya dipikirkan kembali untuk infrastruktur," ujar Bhima.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, Bhima menilai proyek infrastruktur tak berdampak signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), distribusi tenaga kerja di sektor konstruksi justru turun pada 2020 lalu.

Tercatat, distribusi tenaga kerja di sektor konstruksi per Agustus 2018 sebesar 6,7 persen, Agustus 2019 sebesar 6,74 persen, dan Agustus 2020 turun menjadi 6,28 persen.

"Serapan tenaga kerja tidak signifikan, apalagi konstruksinya banyak melibatkan teknologi dan impor bahan bangunan yang jumlahnya cukup besar," kata Bhima.

Tak ayal, ia menyarankan agar pemerintah lebih memprioritaskan pemulihan ekonomi dan mengatasi pandemi covid-19 terlebih dahulu. Masalahnya, percuma membangun infrastruktur ketika daya beli merosot seperti sekarang.

Selama pandemi masih ada, maka mustahil daya beli masyarakat kembali seperti semula. Kemampuan beli masyarakat kelas menengah bawah akan menurun, sedangkan masyarakat kelas atas akan menahan belanjanya.

Oleh karena itu, Bhima berpendapat dana infrastruktur sebaiknya dialihkan untuk berbelanja di sektor kesehatan, menambah alokasi untuk perlindungan sosial, stimulus untuk UMKM, dan bantuan subsidi upah.

"Subsidi upah ini khususnya kepada pekerja yang terkena dampak larang mudik, seperti sektor transportasi, supir bus, jasa pemandu wisata," jelas Bhima.

Perlindungan Sosial

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet meyakini pembangunan infrastruktur tetap memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi banyak pihak. Misalnya, untuk penyerapan tenaga kerja.

"Efeknya ada tenaga kerja, upah bisa meningkat," ucap Yusuf.

Selain itu, pembelian semen juga akan meningkat jika pembangunan infrastruktur kian masif. Alhasil, ada industri lain yang diuntungkan dari pembangunan infrastruktur.

"Multiplier effect ini secara teori berguna untuk kembali mendorong pertumbuhan ekonomi," terang Yusuf.

Meski begitu, bukan berarti Yusuf setuju pemerintah membangun infrastruktur di tengah pandemi seperti sekarang. Sepakat dengan Bhima, ia menganggap pemerintah sebaiknya mengalokasikan dana infrastruktur untuk perlindungan sosial.

"Kalau pemerintah harus memilih prioritas, mau tidak mau perlindungan sosial karena ini yang bisa berikan efek besar ke pemulihan ekonomi," tutur Yusuf.

Perlindungan sosial ini erat kaitannya dengan konsumsi rumah tangga. Pemerintah biasanya akan memberikan beragam bantuan sosial (bansos) mulai dari bahan pokok sampai uang tunai.

Bila banyak masyarakat yang mendapatkan bansos khususnya berupa uang tunai, maka mereka bisa membelanjakan lagi uang tersebut untuk membeli kebutuhan pokok. Kegiatan itu akan memompa roda perekonomian.

"Perlindungan sosial bukan hanya untuk pemulihan ekonomi tapi juga upaya turunkan tingkat kemiskinan," jelas Yusuf.

Pemerintah, tambah Yusuf, sebaiknya mengkaji lagi target pembangunan infrastruktur tahun ini. Selain itu, Yusuf menyarankan pemerintah menghitung dampak dari dana yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kalau pemerintah berada di persimpangan, harus memilih antara infrastruktur atau perlindungan sosial, urgensi di perlindungan sosial," katanya.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana untuk perlindungan sosial sebesar Rp157,41 triliun. Jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan infrastruktur yang mencapai Rp400 triliun.

Perlindungan sosial sendiri menjadi salah satu klaster yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021. Secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan dana untuk PEN 2021 sebesar Rp699,43 triliun.