Menteri PUPR Ajukan Bantuan Subsidi Perumahan Rp28,2 T 2022
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengajukan anggaran subsidi pembiayaan perumahan sebesar Rp28,2 triliun pada 2022. Dana tersebut akan didistribusikan untuk bantuan kepada 1.169.945 unit rumah.
"Ada pembiayaan perumahan sebesar Rp28,2 triliun, kalau tahun ini ada Rp19 triliun, maka pembiayaan perumahan di 2022 diperbesar menjadi Rp28,2 triliun," ujarnya dalam rapat bersama Komisi V DPR, Rabu (2/6).
Mayoritas dana bantuan pembiayaan perumahan tersebut akan disalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp23 triliun untuk 200 ribu unit rumah.
Selanjutnya, disalurkan lewat program Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp4,39 triliun untuk 769 ribu unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp812 miliar untuk 200 ribu unit, dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) Rp1,6 miliar untuk 42 unit.
Secara total, Kementerian PUPR mengajukan anggaran pagu indikatif di 2022 sebesar Rp100,46 triliun, atau turun dari tahun ini Rp149,81 triliun.
Berdasarkan organisasi, mayoritas anggaran dialokasikan untuk Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp41,04 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan 37 bendungan dan tiga danau sebesar Rp11,35 triliun.
"Tadi disampaikan 25 bendungan tapi karena refocusing 2020 dan 2021 ada beberapa bendungan yang kami lanjutkan penyelesaian sampai 2022, jadi dari 25 menjadi 37," tuturnya.
Selanjutnya, pembangunan irigasi 5.000 hektare (ha) dan rehabilitasi serta peningkatan irigasi 100 ribu ha senilai Rp5,5 triliun, operasi, pemeliharaan, serta pengadaan sarana prasarana SDA sebesar Rp8,63 triliun, dan lain sebagainya.
Disusul dengan distribusi dana untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp39,7 triliun. Tahun depan, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan jalan sepanjang 239 Kilometer (Km) dan peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur sepanjang 2.230 km.
Untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur jalan dialokasikan dana Rp21,62 triliun.
Kementerian PUPR juga akan pembangunan dan menduplikasi jembatan sepanjang 4,93 km serta preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 88 Km. Untuk program infrastruktur jembatan itu dianggarkan modal sebesar Rp6,91 triliun.
Kementerian PUPR juga mengalokasikan dana sebesar Rp12,5 triliun untuk Ditjen Cipta Karya. Dana tersebut dialokasikan untuk sejumlah program meliputi air minum sebesar Rp1,99 triliun, sanitasi Rp2,28 triliun, penataan kawasan permukiman Rp2 triliun, bangunan gedung Rp710 miliar, pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana pendidikan Rp4,4 triliun, dan sebagainya.
Selanjutnya, Ditjen Perumahan Rp5 triliun, Sekretariat Jenderal Rp641,77 miliar, Ditjen Bina Konstruksi Rp600 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp400 miliar.
Kemudian, alokasi untuk Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp250 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp225 miliar, dan Inspektorat Jenderal Rp101,7 miliar.