Sulit Gantikan Peran Ekonomi Jakarta Meski Ibu Kota Dipindah
DKI Jakarta genap berusia 494 tahun pada Selasa (22/6) ini. Namun, di tengah usia yang mendekati 500 tahun itu, pemerintah di bawah komando Jokowi punya rencana baru; mengganti peran Jakarta sebagai ibu kota negara dengan memindahkannya ke Kalimantan Timur.
Padahal, tidak dipungkiri, meski berwajah awut-awutan, kota dengan penduduk 10,56 juta ini masih memiliki magnet kuat warga dari berbagai daerah di Indonesia merantau ke ibu kota.
Mereka memilih mengesampingkan problematika yang menghiasi Jakarta, baik kemiskinan, kriminalitas, sosial, kemacetan dan lain sebagainya sembari berharap hidup dan kesejahteraan bisa membaik.
Maklum, perputaran ekonomi di Jakarta memang selama ini cukup kencang. Ini salah satunya bisa dilihat dari kontribusi ekonomi DKI terhadap nasional yang masih terbesar dibanding seluruh provinsi di Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, kontribusi Jakarta terhadap ekonomi Indonesia pada 2019 kemarin sebesar 17 persen-18 persen.
Sejalan dengan itu, DKI juga menjadi provinsi yang memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita atau rata-rata pendapatan penduduk tertinggi dari 34 provinsi di RI. BPS mencatat PDRB DKI harga berlaku pada 2020 sebesar Rp260,44 juta dan disusul oleh calon ibu kota negara (IKN) Kalimantan Timur senilai Rp160,1 juta.
Kepala Peneliti Makroekonomi dan Keuangan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menyebut secara ekonomi memang masih sulit menggantikan peran DKI meski PDRB per kapita Kaltim hanya selisih satu peringkat di bawah DKI.
Ia menilai perpindahan ibu kota nantinya tidak akan menggantikan peran Jakarta sebagai kota bisnis Indonesia. Pasalnya, selama ini pemerintah sudah menyatakan pemindahan ibu kota sebenarnya sebagian besarnya hanya menitikberatkan pada masalah administrasi saja.
Kalau pun disiapkan menjadi sister city atau provinsi penopang ekonomi DKI, ia mengatakan jalan ibu kota baru masih panjang . Pasalnya, ekonomi Kaltim masih bertumpu pada sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara kondisinya sangat fluktuatif mengikuti harga pasar internasional.
Ia mengakui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekarang ini memang tengah menyiapkan Indonesia sebagai penentu harga (price setter) kelapa sawit dunia. Namun, mimpi tersebut ditargetkan baru tercapai pada 2045 mendatang.
Padahal, ibu kota baru digadang-gadang bakal disahkan sebelum Jokowi turun tahta pada 2024 nanti.
Melihat rentannya perekonomian Kaltim, ia menyebut pemerintah harus memiliki kajian terkait peralihan sektor atau exit plan dari pertambangan dan perkebunan menjadi jasa, perdagangan, industri atau sektor yang memiliki basis penyangga yang kuat.
"Saya tidak terbayang kalau ekonomi ibu kota nanti ditopang oleh sektor yang siklus ekonominya panjang. Sektor penopang harus yang perputaran uangnya cepat," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.
Ia mengakui pergeseran sektor di IKN memang tidak semudah membalikkan telapak tangan yang bisa terjadi dalam waktu singkat. Apalagi, sampai sekarang ia mengaku belum melihat perencanaan yang tajam dan mendalam dari pemerintah soal pengembangan ekonomi di ibu kota baru di masa yang akan datang.
Padahal, kebijakan memindahkan ibu kota bukan hal sepele.
Dia mewanti-wanti pemerintah agar tidak mengulangi kegagalan Brasil, Myanmar, hingga Malaysia. Apalagi, pemerintah ngotot ingin memindahkan ibu kota mesti APBN sedang 'sakit' akibat pandemi covid-19.
Dari kajian Indef, dibutuhkan dana investasi sebesar Rp600 triliun untuk memindahkan ibu kota negara. Sayangnya, besarnya dana tersebut tidak memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan.
Ia menyebut dalam jangka pendek kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional dari perpindahan ibu kota hanya sebesar 0,02 persen. Angka kajian yang didapatnya jauh lebih kecil dari yang dibuat Bappenas bahwa pembangunan ibu kota baru akan berkontribusi sebesar 0,9 persen terhadap PDB riil di Indonesia.
Ia menilai kajian Bappenas merupakan analisis optimis. Bila pun kajian Bappenas akurat, ia menyebut kontribusi tetap sangat kecil dan tidak banyak manfaat yang dirasakan masyarakat secara nasional.
Dia tak menampik bakal ada efek limpahan (spillover) dari perpindahan ibu kota ke daerah-daerah di Kalimantan, khususnya provinsi Kaltim. Ia memproyeksikan kontribusi perpindahan ibu kota terhadap ekonomi Kalimantan Timur untuk jangka pendek sebesar 6,83 persen dan 4,58 persen untuk jangka panjang.
Lalu untuk seluruh pulau Kalimantan, kontribusi jangka pendek dinyatakan sebesar 3,61 persen dan 2,85 persen dalam jangka panjang.
Ia mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki masalah konektivitas (linkage) antara ibu kota baru dan daerah sekitarnya guna memaksimalkan kontribusi ekonominya.
"Saya kira konektivitas ini penting dalam kontribusi ekonomi yang selama ini digadang-gadang bahwa ibu kota untuk pemerataan karena ada di tengah negara. Ini urusannya bukan posisi di mana," jelasnya.