4 Strategi RI Lolos Middle Income Trap versi Sri Mulyani

CNN Indonesia | Rabu, 04/08/2021 12:06 WIB
Menkeu Sri Mulyani membeberkan empat strategi Indonesia untuk bisa lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Menkeu Sri Mulyani membeberkan empat strategi Indonesia untuk bisa lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan empat strategi untuk melepaskan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Pertama, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kualitas SDM ini ditempuh dengan perbaikan kualitas dari aspek pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

"Kalau kita bicara SDM, semua sepakat SDM penting. Namun, yang paling penting, tidak banyak negara yang bisa menyelesaikan tantangan SDM ini meskipun mereka recognize (menyadari) SDM penting," ujarnya dalam webinar CSIS dan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia 2045, Rabu (4/8).


Kedua, pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Selain itu, pembangunan infrastruktur harus bersifat berkelanjutan dari sisi finansial (financiality sustainable and sound).

Oleh sebab itu, lanjutnya, pemerintah melibatkan kerja sama dengan pihak swasta dalam menggenjot pembangunan infrastruktur di Indonesia lewat skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Resource-nya bisa kami undang dari pihak swasta karena tidak mungkin negara manapun di dunia yang membangun infrastruktur hanya menggunakan resource dari negara atau APBN," imbunya.

Ketiga, agar bisa menembus jebakan negara pendapatan menengah, negara harus memiliki institusi dan birokrasi yang efisien.

Poin ketiga ini diterjemahkan oleh pemerintah dalam bentuk reformasi birokrasi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satunya dengan melahirkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Berbagai reformasi birokrasi di bawah Presiden Jokowi dilakukan baik dalam memutus tali regulasi yang begitu ruwet maupun dalam meningkatkan kinerja dari sisi birokrasi untuk bebas korupsi dan melayani," imbuhnya.

Terakhir, kemampuan transformasi ekonomi menjadi ekonomi yang berbasis digital. Menurut Ani, sapaan akrabnya, hal ini juga telah direalisasikan dalam UU tentang Cipta Kerja dan RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Aturan itu akan mengurangi beban bagi dunia usaha.

"Ease of Doing Business akan terus kami perbaiki termasuk berbagai hal yang utamanya pelayanan publik," imbuhnya.

Secara umum, Ani menilai lepas dari jebakan negara pendapatan menengah merupakan tantangan. Pasalnya, mayoritas negara di dunia, atau sekitar 193 negara mandek sebagai negara pendapatan menengah.

"Tidak banyak negara di dunia ini, kurang dari 20 yang bisa menembus middle income trap itu. Ini adalah tantangan nyata kalau kita sebagai makhluk yang melihat evidence atau evidence based (berlandaskan bukti)," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]



(ulf/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK