Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menunjuk 'anak buah' baru untuk membangun ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ia melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara dan Dhony Rahajoe selaku Wakil Kepala Otorita IKN pada Kamis (10/3).
Bambang sebelumnya menjabat sebagai Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development di Asian Development Bank (ADB). Sementara, Dhony duduk di kursi Managing Director of President Office of Sinar Mas Land.
Keduanya mengaku rela melepas kursi petinggi swasta demi membantu Jokowi mewujudkan mimpi memiliki ibu kota percontohan dunia, Kota Nusantara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepada CNN Indonesia, keduanya menjelaskan asa dan strategi mereka ke depannya. Berikut kutipan wawancaranya:
Apa alasan spesifik Presiden Jokowi memilih Anda?
Bambang: Saya kira beliau melihatnya secara totalitas. Pengalaman saya dan Pak Dhony saling melengkapi karena beliau di swasta dan sudah bergerak lincah dan membangun BSD. Sementara saya lebih banyak di bidang knowledge karena saya menyupervisi negara-negara di Asia pasifik, seperti apa yang terjadi di Naypyidaw, Myanmar, lalu misal apa yang terjadi di Nur-Sultan, Kazakhstan.
Dhony: Saya dipilih karena memiliki pengalaman A-Z dalam pembangunan pusat pertumbuhan baru, kota baru, bukan dipilih karena saya Sinar Mas Land. Tidak ada hubungan dengan Sinar Mas Land. Kebetulan saya itu menggeluti ini 33 tahun dan dinilai mampu membantu, sehingga saya diundang untuk terlibat.
Saya sendiri sejak dilantik langsung saya mengundurkan diri secara administrasi. Saya mencegah ada conflict of interest. Itu harus digarisbawahi betul.
Saya juga bertanya memang beliau menyampaikan di profil saya, memang tidak ada cacat. Saya tidak ada konflik, tidak ada cerita-cerita negatif. Bukan orang politik, saya profesional. Pengalaman dalam membangun pusat pertumbuhan baru. Itu yang beliau ingin saya berkontribusi.
Apa pesan yang disampaikan langsung oleh Pak Jokowi?
Bambang: Pertama, beliau ingin (IKN) menjadi pusat pertumbuhan di luar Jawa untuk pemerataan pembangunan. Kedua, beliau ingin ini menciptakan satu pengawalan perkotaan baru yang bisa menjawab kebutuhan masa depan. Jadi urban governance-nya akan sedikit berbeda dengan pengelolaan kota-kota yang ada sekarang.
Ketiga, beliau ingin ini menjadi kota untuk semua jadi yang saya sebutkan misal kota harus inklusif, harus hijau, harus cerdas, dan berkelanjutan. Itu mampu secara penuh menjawab tantangan dan perkembangan zaman.
Apakah penunjukkan sebagai Wakil Kepala IKN dipengaruhi kedekatan dengan Istana karena kabarnya sempat bekerja sama dengan Kaesang Pangarep (putra bungsu Jokowi)?
Dhony: Saya enggak pernah bekerja sama dengan Kaesang. Saya menemani Pak Jokowi waktu berkunjung ke pasar rakyat yang dibangun di BSD. Pertama itu. Kedua, saya mengantar pada tanggal 24 Desember, beliau ya, melihat bagaimana perkembangan oleh swasta, di situ (BSD).
Seminggu setelah itu, Pak Pratikno (Mensesneg Pratikno) mengontak saya, minta membantu dalam tim. Saya bilang kami bantu. Saya bayangkan, kami memberikan sharing pengalaman, jadi tidak pernah terbayang bakal seperti hari ini.
Sampai sehari sebelum dilantik, saya sebetulnya nggak menyangka saya akan diangkat menjadi wakil kepala. (Saya bersedia menjabat) karena yang meminta Bapak Presiden, Pak Pratikno.
Di proyek ini, saya lihat memang membutuhkan gotong royong. Semua yang memiliki pengetahuan dan pengalaman harusnya bisa duduk bersama. Bagaimana ke depan secara progresif berkontribusi karena ini bagaimana kita bisa menunjukkan kebesaran bahasa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, persatuan Indonesia.
Seberapa sering Sinar Mas Land bekerja sama dengan pemerintah?
Dhony: Swasta sih enggak ada kerja sama khusus, ke pemda soal perizinan. Kalau kerja sama proyek dengan pemerintah (KPBU) nggak pernah ada.
Sekarang pun, ada yang menyangka akan ada proyek Sinar Mas Land di sana. Sesuai aturan saja kalau Sinar Mas Land merasa berkepentingan, sesuai dengan perhitungannya mereka. Secara norma aturan, norma bisnis harus begitu. Tidak ada spesialisasi karena saya di sini memprioritaskan Sinar Mas Land.
Bahkan, saya dipesankan oleh Board Sinar Mas Land enggak boleh lebih besar kalau ada proyek. Silakan yang lain. Sinar Mas Land harus di bawah itu, tidak boleh ada yang melebihi.
Artinya, jangan sampai saya terbebani oleh conflict of interest. Mereka akan mengikuti aturan. Seolah-olah karena alumni di sini saya harus prioritaskan. Tidak ada. Semua sama. Semua harus mengikuti aturan.
Apa rencana pembangunan sampai 2024? Apa sudah ada peta jalan (roadmap)?
Dhony: Pertama, kita harus bicara tata ruang yang sesuai visi pembangunan IKN ke depan, yang keindonesiaan. Kita bisa tunjukkan kebesaran Indonesia. Bagaimana energi terbarukan, bagaimana karbon emission.
Di kota ke depan ini, kami harus bisa mengantisipasi dan menerapkan kota yang bertransformasi ke digital menjadi kota yang smart, yang diatur oleh AI, sensor, internet of think, coding.
Kami berharap ini menjadi pilot project membuat kawasan yang ujungnya adalah penghuninya itu betah, pengusaha atau pedagang betah dan sukses, sehat, guyub, ujungnya kan itu.
Tools-nya, tadi, emission carbon supaya enggak merusak paru-paru, tidak mahal. Jalan kaki naik sepeda supaya sehat. Kemudian dengan teknologi kita bisa memonitor soal transportasi, sekuriti, sampai ke medical segala macam itu bisa nanti, inginnya di 2045.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Dari mana anggaran pembangunan IKN dan bagaimana strategi Anda menarik investasi ke IKN?
Bambang: Investasi yang kami lakukan ditutup menggunakan dana-dana yang berpola kepada kerja sama pemerintah dengan swasta dan juga investasi dengan swasta.
Jika hanya menggunakan dana pemerintah mungkin akan menjadi terlalu lama dan pola-pola pembiayaan masa depan itu selalu menggunakan elemen swasta. Tentu saja kami harapkan adanya pembiayaan dari pemerintah, tapi yang dari pemerintah itu berfokus pada sarana dan prasarana dasar.
(Dana pemerintah) itu akan menjadi pemancing agar tercipta confidence dari pasar, melihat bahwa pemerintah ini serius dalam membangun Kota Nusantara. Setelah itu akan dicari pola seperti PPP (public, private, partnership), atau pun pola-pola misalnya investasi swasta.
Saya lebih senang P4 atau public, private, people partnership, karena sekarang modelnya bisa crowd funding ya. Misalnya, mau bikin taman oke kita taruh di sosmed misalnya ada partisipasi masyarakat, itu bisa. Model-model itu yang akan kita eksplor.
Dhony: Sekarang itu kalau saya baca UU kan kita ditugaskan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan, pengoperasian. Saya lihat kementerian dan lembaga sudah bergerak dan dari aturan UU memang ada transisi.
Anggarannya sudah, (untuk) bangun jalan, bangun gedung sudah ada. Nanti kita yang mengkoordinir sampai maksimum 2023, kalau tidak salah, kami siap untuk serah terima.
Pihak mana saja yang menyatakan tertarik investasi ke IKN dan akan masuk ke sektor mana saja?
Bambang: Dari presiden memberikan arahan akan ada beberapa investor besar misalnya dari Uni Emirat Arab itu yang sering disebut beliau. Beliau menyebutkan dari Arab Saudi Pangeran MBS (Muhammad bin Salman). Itu yang sering disebut oleh beliau. Kami lihat tentu tidak terbatas di situ, kami lihat juga pihak mana lagi yang bisa berpartispasi untuk membangun Nusantara.
Saya belum punya banyak detailnya, mohon waktunya ini kan baru hari kedua. Sudah gitu saya baru pulang, mohon waktu kami akan pelajari lebih lanjut jika yang kita lakukan sekarang kan kita membangun institusi.
Di sisi lain, kami harus mengejar program-program yang sekarang sudah dilakukan, misalnya dari PUPR sudah membangun akses, pembangunan dasar, itu kan harus enggak boleh kehilangan momentum. Dari KLHK juga akan ada reforestasi atau penghijauan kembali, itu juga harus dilakukan.
Mungkin kami juga akan coba di bidang-bidang yang selama ini non teknis. Untuk pendidikan kami ingin membangun, misalnya, program yang berhubungan dengan vokasi, sehingga akan ada training, upskilling, dan reskilling. Jadi, kami mengharapkan warga yang ada di Nusantara tidak hanya menjadi penonton tapi menjadi partisipan aktif dalam pembangunan.
Apa strategi Anda menarik masyarakat dan pebisnis ke IKN, apalagi ada kekhawatiran bakal menjadi 'kota hantu'?
Bambang: Kami ingin agar masyarakat terlibat di awal, memberikan ruang bagi mereka memberikan aspirasinya dalam pembangunan kota ini dan kemudian melihat bagaimana kota ini tidak hanya dibangun fisiknya tapi juga rohnya.
Pengalaman saya di ADB memperlihatkan kalau membangun kota itu yg paling penting adalah memberikan suatu roh, memberikan nuansa, suasana, sehingga ada interaksi, itu yang paling penting sehingga ada kedekatan sosial.
Jadi banyak kota yang memang modern kelihatannya, gedung-gedungnya modern dan semacamnya tapi tidak ada kehangatan. Itu istilahnya the soul of the city enggak dapat.
Itu yang enggak bisa overnight, tidak bisa 3-5 tahun. Kan ada proses juga sampai tahap orang mau interaksi, kerekatan juga baik, ada ciri khasnya.
Apa insentif yang akan diberikan untuk pebisnis agar mau pindah ke IKN?
Bambang: Saya kira ke depan insentif merupakan satu hal yang akan kita bicarakan. Terutama untuk pionir, yang mau awal pindah, menarik orang lain mau pindah harus mengerjakan insentif jenis apa yang pas sehingga mereka yang datang bisa jadi penarik untuk yang lain.
Dimungkinkan salah satunya pajak, tapi kami lihat lagi lah. Saya masih belajar, baru hari kedua.
Dhony: Menurut saya insentif efektif untuk mengawal visi, impian Indonesia yang lebih modern, maju. Harus ada tools itu untuk pengendalian. Jadi instrumen pengendalian, insentif, disinsentif. Ada reward, apalagi kalau pionir. Orang pindah, orang yang yang mau jadi warga sana, yang mendukung, kami akan perhatikan.
Setelah ini, bapak presiden sudah mengarahkan, kami akan mencari putra daerah terbaik untuk membantu kami yang di operasional, di deputi-deputi itu, misal orang sana dominan ya.
Pak Jokowi sempat meminta KPK mengawal pembangunan IKN, apakah siap dikawal KPK?
Bambang: Kami sangat terbuka. Kami ingin nanti KPK mengawasi dan kami juga ingin ada tim asistensi hukum. Nanti kami akan sowan ke para penegak hukum satu per satu, meminta mereka mengawasi jalannya proses pembangunan dan pengelolaan IKN.
Dhony: Harus dari awal melibatkan KPK, BPK, Kejaksaan, Kepolisian. Makanya gotong royong itu prinsipnya bukan berarti kita, semua yang memiliki ekspertis di bidang masing-masing, dari sisi pengawasan, pencegahan.
Kita semua mendukung agenda bangsa ini. UU sudah diketok, harus dong. Bukan siap enggak siap, harus melibatkan dari awal.
KPK menyebut tidak semua lahan clean and clear, apa tanggapan Anda?
Dhony: Itu wajar. Kalau masalah tanah itu terjadi di mana-mana. Seperti BSD. Kelihatannya sekarang bagus ya, tapi sebenarnya waktu pembebasan tanah itu kita lakukan secara satu bidang per bidang.
Kelebihannya di IKN itu sudah ada kawasan yang besar yang sudah tersedia. Masih ada (lahan) yang dikuasai oleh perusahaan dan masyarakat, ya harus kami bahas dengan masing-masing. Ini kan proyek strategis nasional untuk kepentingan umum, ada aturan, kami ikuti aturannya.
[Gambas:Video CNN]