Apakah Irjen Kemenkeu Kebobolan dalam Kasus Rafael?
Perhatian publik tertuju pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) usai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari eks kepala bagian umum kantor wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo.
Publik mengkritik DJP setelah mengetahui Rafael memiliki harta senilai Rp56 miliar. Maklum, jumlah kekayaan Rafael tidak wajar jika melihat jabatan yang diembannya.
Imbasnya, di media sosial pun ramai seruan setop bayar pajak karena curiga uang publik disalahgunakan oleh pejabat DJP.
Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggali Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Rafael.
"Sekarang yang dipersoalkan LHKPN. Ternyata harta yang bersangkutan tidak sesuai dengan upah. Untuk mengklarifikasi menyangkut penghasilan," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih, Selasa (28/2).
Selain itu, Alex mengatakan pihaknya juga akan menanyakan soal sumber kekayaan Rp56 miliar milik Rafael yang tak sesuai profil.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui jumlah harta kekayaan milik anak buahnya itu tak masuk akal jika melihat jabatannya sebagai eselon III di DJP.
Sebagai pembanding, berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com di situs LHKPN kebanyakan pejabat eselon I dan II DJP hanya memiliki kekayaan senilai Rp4 miliar hingga Rp5 miliar. Lihat saja, kekayaan Direktur Keberatan dan Banding Wansepta Nirwanda hanya sebesar Rp4,12 miliar.
Lalu, Direktur Penegakan Hukum Eka Sila Kusna Jaya Rp4,16 miliar, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ihsan Priyawibawa Rp4,98 miliar, Direktur Data dan Informasi Perpajakan Dasto Ledyanto Rp5,79 miliar, dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Dodik Samsu Hidayat Rp5,35 miliar.
Adapun pejabat DJP dengan harta paling kecil adalah Kepala Seksi Pemeriksaan Muhammad Tarmizi, yakni Rp688,5 juta.
Sementara, pejabat eselon II dengan harta yang paling besar lainnya adalah Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II Harry Gumelar, yakni mencapai Rp30,87 miliar.
"Terhadap yang bersangkutan (Rafael) ini doesn't make sense, kami juga tahu itu gak make sense. Saya bilang ke Irjen (Inspektorat Jenderal Kemenkeu) untuk disampaikan ke publik, selama ini anda kontrol itu," kata Sri Mulyani saat menghadiri CNBC Indonesia Economic Outlook.
Bendahara negara itu juga mengklaim sudah lama mencurigai harta jumbo milik Rafael. Ia membantah penyelidikan harta Rafael baru dilakukan sekarang karena viral kasus sang anak, Mario Dandy Satrio, yang menganiaya David, putra petinggi GP Ansor.
"Penelitian (harta Rafael) dilakukan karena kasus itu (penganiayaan anak petinggi GP Ansor), itu tidak benar. Kami sudah melakukan penelitian," ucap Sri Mulyani.
Ia menegaskan Kemenkeu selalu bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal LHKPN. Hanya saja, ia menyesalkan tidak ada tidak ada tindakan konkret yang dilakukan sejumlah pihak yang dilapori harta tersebut, meski sudah terpantau mencurigakan.
Menurutnya, kelalaian ini bakal menjadi evaluasi secara menyeluruh, bukan hanya di internal DJP, tapi keseluruhan Kemenkeu.
"Kalau selama ini sudah dilihat, investigasi, diteliti, kenapa tidak dilakukan tindakan? Kalau yang bersangkutan, apakah ini kesulitan atau kelemahan kita mencari bukti, apakah ada faktor lainnya? Itu yang akan kami teliti dan saya sudah minta Pak Irjen untuk melakukannya," ujar Sri Mulyani.
"Jadi sebetulnya kami sudah melakukan tindakan, namun mengapa tidak muncul suatu langkah korektif? Ini yang mungkin menjadi fokus kami," imbuhnya.
Lantas mengapa dalam kasus ini Irjen seolah kebobolan dan tidak mengambil tindakan dari jauh-jauh hari?
Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio menjelaskan pekerjaan dasar Irjen adalah untuk mencegah penyelewengan hingga korupsi di tubuh internal kementerian atau lembaga.
Menurutnya, seharusnya Irjen memiliki data jumlah kekayaan secara detil dari internal kementerian, sehingga mereka harus bertanggung jawab untuk menjelaskan jika selama ini data kekayaan Rafael Alun dibilang 'wajar'.
Terkait kinerja Irjen Kemenkeu, Agus tidak mau menilai atau menuduh buruk. Sebab, yang tahu akan hal itu hanya internal Kemenkeu.
Namun, ia mengatakan ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan Irjen bisa kebobolan dari kasus ini. Menurutnya, hampir semua Irjen memiliki kendala yang sama, yakni kedekatan dengan internal.
Bersambung ke halaman berikutnya...