Lawan Obesitas, Provinsi di India Tetapkan Pajak Lemak

Jakarta, CNN Indonesia -- Masyarakat pecinta makanan cepat saji di Kerala, India, meradang. Bukan karena alergi disebabkan oleh bahan makanan, namun karena pemerintah setempat menetapkan pajak baru untuk makanan cepat saji bernama pajak lemak.

Fat Tax atau pajak lemak tersebut ditetapkan oleh pemerintah Kerala menyusul terjadinya krisis keuangan yang terjadi di daerah itu. Pajak lemak yang ditetapkan sebesar 14,5 persen ini berlaku untuk pizza, burger, dan makanan cepat saji lainnya.

Pilihan Redaksi Lima Daging Termahal di Dunia Ketahui Bahaya Bungkus Makanan dengan Alumunium Foil Tujuh Fakta Unik Tentang Garam Alheira, Sosis Ayam 'Penyelamat' Kaum Yahudi di Portugal

Bukan hanya makanan cepat saji yang terkena harga baru dari kandungan lemak, namun juga makanan kemasan yang dijual bebas. Makanan kemasan ini akan kena pajak tambahan sebesar lima persen.

Melansir laman Indian Express, keputusan tersebut ternyata ditanggapi dingin oleh warga Kerala di media sosial. Melalui Twitter, mereka menumpahkan sindiran dan berbagai mimesis atau meme sebagai bentuk kekesalan mereka.

Akun @Maikalo_18 mengunggah sebuah foto perbandingan kondisi pria berbadan tambun dengan yang kurus sebagai dampak sulitnya mengakses pizza karena harga yang mahal.

"Seorang pria kaya yang tidak dapat beli pizza setelah ada #FatTax dari pemerintah. Gambar sebelum dan setelah penerapan pajak," tulisnya

"Saya penasaran apakah orang yang 'check in' dengan Facebook di McDonalds akan tetap menggunakan slogan 'I'm Lovin It? #FatTax " tulis akun @CorporateKity.

"Kerala mungkin kurang bertindak cukup baik berkaitan manajemen sampah, namun dengan #FatTax, mereka pasti akan lebih yakin mengurusi pinggang orang-orang," kata akun @NumbYear.

Penerapan pajak diambil dalam rangka penyusunan anggaran 2016-2017 oleh pemerintah Kerala yang direncanakan berpusat pada pembangunan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan masyarakat.

Melansir Times of India, pemerintah Kerala berencana akan menggunakan uang tarikan dari masyarakat tersebut untuk berbagai proyek seperti jalan, jembatan, dan taman berbasis teknologi.

Namun bukan cuma sekadar untuk mendongkrak pendapatan daerah sebesar 25 persen per tahun, penerapan pajak lemak ini juga diklaim pemerintah setempat sebagai aksi melawan kegemukan dan gaya hidup tak sehat.

"Ada tren yang mengkhawatirkan berupa pertumbuhan kebiasaan makan tak sehat di warga Kerala dan kami berharap pajak lemak ini akan menjadi pengendali mereka," kata Rajan N Khobragade, Anggota Komisi Pajak Komersial Kerala.

Namun anggapan itu makin ditanggapi satir oleh warga. Masyarakat menilai bahwa alasan gaya hidup tak sehat menjadi alasan tak logis dari penerapan pajak yang membuat makanan barat itu makin mahal.

"Jadi, Anda mengatakan #FatTax ini untuk melawan obesitas? Bagaimana dengan mereka yang tetap makan namun tak kunjung gemuk? Apa yang harus mereka bayar?" kata akun @NandiniRaoy. (les)