Nasib Sial Pesawat Mewah Sang Diktator Muammar Khadafi

CNN Indonesia

Selasa, 02 Mar 2021 17:54 WIB

Diktaktor asal Libya, Muammar Khadafi, ternyata penggemar barang mewah. Namun, pesawatnya disebut terkutuk karena selalu bernasib sial. — Ilustrasi pesawat. (Pixabay/albert22278)

Jakarta, CNN Indonesia --

Foto dan video yang memperlihatkan pemandangan Bandara Internasional Tripoli pada Agustus 2011 telah menjadi simbol yang menentukan jatuhnya rezim Muammar Khadafi, otokrat yang memerintah Libya dengan tangan besi selama lebih dari empat dekade.

Pasukan pemberontak terlihat menguasai bandara negara itu.

Tanpa menangkap Khadafi sendiri - pemimpin Libya yang digulingkan akan dibunuh oleh pasukan pemberontak beberapa minggu kemudian - mereka telah menguasai salah satu simbol kekuasaannya yang paling mencolok.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Peluru terlihat menembus badan pesawat Airbus A340-200 bermesin empat, tetapi bagian dalamnya masih utuh. Wartawan asing segera diundang untuk melihatnya sendiri.

Pilihan Redaksi

Satu demi satu, ruangan dalam pesawat kepresidenan Libya itu mengungkap rahasia yang mencengangkan dunia: bak mandi air panas, bioskop pribadi, kamar tidur utama berlapis cermin, dan banyak lagi.

Meskipun di luar tampak seperti pesawat lain dari maskapai penerbangan Libya, Afriqiyah Airways, pesawat ini adalah istana terbang milik Khadafi.

Diktator dan kemewahan

Keberadaan pesawat segera membuat otoritas baru Libya kebingungan: Apa yang harus dilakukan untuk pesawat mewah peninggalan sang diktator ini?

Salah satu pilihan adalah melepas interior VIP-nya dan mengubahnya menjadi pesawat biasa.

Itulah yang terjadi pada A340 milik Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali, yang juga terguling dalam gelombang revolusi yang mengguncang dunia Arab pada tahun 2011.

Dalam hal ini, pesawat tersebut dijual ke Turkish Airlines.

Tapi keputusan itu tidak terjadi pada pesawat Khadafi, meski tercetus satu hal yang jelas: Apapun kegunaan akhirnya, pesawat itu membutuhkan perbaikan yang ekstensif dan menyeluruh.

Itu sebabnya, pada tahun 2012, pesawat bekas kepresidenan, dengan registrasi 5A-ONE, diterbangkan ke fasilitas EAS Industries (sekarang Sabena Technics), sebuah perusahaan pemeliharaan dan perbaikan kedirgantaraan dan subkontraktor Air France yang berbasis di Perpignan, di selatan Prancis.

Tidak seperti maskapai lain yang terjebak dalam baku tembak tahun 2011 di bandara Tripoli dan harus dibuang, A340 milik Khadafi tetap layak terbang.

Namun, kerusakan yang dideritanya selama pertempuran bandara cukup serius sehingga perjalanan 900 mil ke Prancis harus diterbangkan pada sepertiga dari ketinggian jelajah normal dan roda pendaratannya tidak dapat ditarik sama sekali.

Lihat juga:

FOTO: Geliat Seni di Tengah Kecamuk Perang Tripoli

Libyan leader Moamer Kadhafi (C) and Cuban president Fidel Castro (R) walk along with Nicaraguan president Daniel Ortega (L) during the non-aligned countries summit, on September 4, 1986 in Harare, Zimbabwe. / AFP PHOTO / ALEXANDER JOE AND DOMINIQUE FAGET

Daniel Ortega, Muammar Khadafi, dan Fidel Castro. (AFP PHOTO / ALEXANDER JOE AND DOMINIQUE FAGET)

Kutukan pesawat mewah

Setelah tiba di Prancis, pesawat diperbaiki dan dicat ulang.

Simbol lama Afriqiyah "9999", yang memperingati deklarasi resolusi untuk mendirikan Uni Afrika pada 9 September 1999, diganti dengan bendera Libya.

Pada 2013, pesawat itu siap terbang lagi, tetapi alih-alih memasuki layanan komersial, ia dipertahankan oleh pemerintah Libya untuk digunakan sendiri.

Penggunaan yang berumur pendek, karena dengan situasi keamanan yang memburuk di Libya, pada Maret 2014, 5A-ONE kembali ke Perpignan.

Namun, kali ini, kedatangannya di tanah Prancis menandai dimulainya keruwetan peradilan internasional yang membuat Airbus Khadafi tidak beroperasi hingga hari ini.

Tuntutan hukum dan kontroversi bak kutukan sepertinya mengikuti badan pesawat ini kemanapun ia pergi.

Pesawat ini pertama kali dikirimkan pada tahun 1996, kepada Pangeran Jefri Bolkiah, sang playboy saudara Sultan Brunei.

Sang pangeran dikatakan telah menghabiskan U$250 juta untuk renovasi pesawat sebelum menjualnya kurang dari empat tahun kemudian, pada saat dia terlibat dalam perselisihan yudisial dengan keluarganya atas penggunaan dana negara.

Pesawat itu kemudian diambil oleh Pangeran Al-Waleed bin Talal, seorang pengusaha miliarder terkemuka dan anggota keluarga kerajaan Arab Saudi, yang tampaknya memiliki kecenderungan untuk pesawat mewah besar (pada tahun 2007 ia dilaporkan telah memesan sebuah perusahaan A380 jet, versi VIP dari superjumbo Airbus, yang pada akhirnya tidak pernah dibuat).

Tapi, segera setelah itu, A340 kembali dijual dan pada saat itulah Khadafi membelinya. Pemimpin Libya akhirnya mendapatkannya pada tahun 2006 seharga US$120 juta.

Pilihan Redaksi

Penjualan ini mengakibatkan seorang pengusaha wanita Yordania bernama Daad Sharab menggugat Pangeran Al-Waleed di Inggris, mengklaim bahwa dia berhutang uang atas perannya dalam memperantarai kesepakatan tersebut.

Pada 2013, pengadilan London memenangkannya, memerintahkan Saudi untuk membayar US$10 juta plus bunga.

Itu adalah awal kasus hukum yang menyertai pesawat ini.

Disita sana sini

Pada tahun yang sama Khadafi membeli Airbusnya, pemerintah Libya menandatangani kesepakatan dengan Al Kharafi Group, konglomerat yang berbasis di Kuwait, untuk mengembangkan resor tepi laut di Tajura, dekat Tripoli.

Tidak lama kemudian kesepakatan ini mulai memburuk dan pada tahun 2010 dibatalkan oleh pihak Libya.

Kelompok Kuwait menanggapi dengan menggugat Libya di pengadilan arbitrase internasional di Kairo, yang pada 2013 menghadiahkan perusahaan US$930 juta sebagai ganti rugi, berdasarkan perkiraan potensi pengembalian proyek, seandainya itu berjalan.

Ini hanyalah tindakan pertama dari sengketa hukum kompleks yang terjadi di berbagai yurisdiksi yang masih berlangsung hingga saat ini. Pesawat kepresidenan Khadafi akan disita.

Grup Al Kharafi menggugat negara Libya di Prancis juga, jadi ketika A340 mendarat di Perpignan, mereka berusaha untuk menyitanya.

Namun, pada tahun 2015 pengadilan lokal Prancis memutuskan bahwa pesawat tersebut, yang pada saat itu dikatakan memiliki nilai pasar sekitar US$60 juta, adalah milik negara yang berdaulat dan oleh karena itu menikmati kekebalan terhadap klaim seperti itu.

Para penggugat mengajukan banding dan, karena kasus mereka perlahan-lahan berkembang melalui sistem hukum Prancis, mantan pesawat kepresidenan itu menanggung jenis kewajiban lain.

Libyan leader Moamer Kadhafi delivers a speech during a meeting with 700 women from the business, political and cultural spheres on June 12, 2009 in Rome. Libyan leader Moamer Kadhafi was set to stress women's rights as he wraps up a controversial visit to former colonial master Italy. AFP PHOTO / CHRISTOPHE SIMON (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Muammar Khadafi semasa hidupnya. (AFP/CHRISTOPHE SIMON)

Pada tahun 2016, biaya pemeliharaan, perbaikan, dan perbaikan telah mencapai hampir €3 juta, yang ikut menjadikan Air France sebagai salah satu pihak dalam proses peradilan, menambahkan lapisan kerumitan ekstra pada kasus tersebut.

Jumlahnya kemungkinan terus meningkat sejak saat itu, dan ini terjadi juga dalam konteks di mana nilai pasar pesawat bermesin empat yang boros bahan bakar, seperti A340 Libya yang berusia 25 tahun, telah anjlok.

Meski demikian, tampaknya pesawat tersebut masih dalam perawatan. Pada akhir 2020, ada saksi mata yang melihat mesin pesawat dinyalakan, prosedur reguler untuk pesawat yang disimpan dalam penyimpanan jangka panjang, tetapi masih layak terbang.

Pada tahap ini, sulit untuk mengatakan bagaimana masa depan untuk apa yang kemudian dikenal sebagai "jet Khadafi".

Pesawat mewah Khadafi bukan satu-satunya jet kepresidenan yang telah menjadi penghuni lama di Perpignan.

Dua jet kepresidenan Afrika lainnya, baik Boeing 727, masing-masing dari pemerintah Benin dan Mauritania, juga berada dalam penyimpanan jangka panjang di lapangan terbang Catalan Prancis.

Dan baru-baru ini, pada Januari 2021, Airbus A340 kepresidenan lainnya mengunjungi fasilitas yang sama untuk menjalani perawatan, salah satunya ialah milik Presiden Prancis Emmanuel Macron.