logo CNN Indonesia
fandy.hutari

Penulis dan periset sejarah. Berminat pada kajian sejarah hiburan, terutama film dan teater. Tinggal di Jakarta.

Polemik Usang Pajak Penulis

, CNN Indonesia
Polemik Usang Pajak Penulis
Jakarta, CNN Indonesia -- Riuhnya perhelatan Indonesia International Book Fair (IIBF) 2017 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, pekan lalu diwarnai keluhan penulis Darwis alias Tere Liye. Sehari sebelum momen arena berkumpulnya para penggemar literasi tersebut digelar, tulisan Tere Liye menyebar ke jaring-jaring media sosial.

Penulis yang bukunya kerap diborong oleh para remaja dan kerap masuk dalam rak jajaran buku best seller di toko buku papan atas tersebut, mengambil keputusan mencengangkan: menghentikan penerbitan 28 bukunya di dua penerbit terkemuka, yang semula akan dicetak ulang.

Tere Liye menggugat. Memprotes regulasi pemerintah soal pajak (royalti) penulis yang amat besar. Ia berujar, akan mencari cara lain menerbitkan tulisan-tulisannya, yang bebas dari pajak. Tentu saja saya tak yakin ia bakal menulis di atas daun-daun, seperti yang ia kemukakan di akhir tulisan protesnya itu.

Gugatan para pengarang ternama

Wacana ini sontak membuat sejumlah penulis bereaksi.

Senior saya, Bambang Trim, menulis artikel panjang dengan judul “Air Mata Penulis di Tengah Pesta Buku” di sebuah situs daring. Menurut Bambang, di luar regulasi perpajakan, pemerintah selama presiden berganti kerap menaruh perhatian kepada dunia perbukuan. Bambang, yang sudah makan asam garam di dunia perbukuan itu mengatakan, pada 2017 diundangkan UU No. 3/2017 tentang Sistem Perbukuan.

Di dalam Pasal 36 ayat 1d memuat bahwa pemerintah pusat berwenang memberikan insentif fiskal untuk pengembangan perbukuan. Insentif itu,
kata Bambang, didefinisikan sebagai kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan industri perbukuan nasional.

Apakah persoalan penulis dengan royalti yang sangat minim itu sudah selesai dengan keluarnya undang-undang tadi?

Saya rasa masih jauh api dari panggang. Dewi Lestari pun menyampaikan pendapatnya lewat tulisan di laman Facebook-nya yang berjudul “Royalti dan Keadilan." Di tulisan itu, penulis dengan nama pena Dee itu bercerita soal hitung-hitungan yang harus dihadapi seorang penulis di Indonesia.

Curhatan Tere Liye kemudian membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani turun gunung. Ia berjanji akan membenahi persoalan pajak yang dikeluhkan Tere.

Sastrawan Pramoedya Ananta Toer pernah menulis ihwal royalti penulis pada 1957. (Dok. Istimewa)Foto: Dok. Istimewa
Sastrawan Pramoedya Ananta Toer pernah menulis ihwal royalti penulis pada 1957. (Dok. Istimewa)
Hitung-hitungan pajak penulis

Namun, persoalan curhat Tere Liye tersebut bukan hal baru di dunia kepenulisan kita. Hal tersebut pernah diungkap sejumlah penulis jempolan negeri ini pada 1960-an.

Sebuah artikel di dalam Majalah Zaman Baru Nomor 5 tahun 1960, adalah salah satu contohnya. Kala itu, di dalam majalah tersebut, muncul “Petisi Para Pengarang dan Seniman tentang Padjak.” Petisi ini mungkin mirip Change.org di zaman kini.

Di dalamnya, ada 48 penulis dan seniman kawakan yang ikut membubuhkan tanda tangan, sebagai tanda pendukung petisi gugatan. Ada Sitor Situmorang, Gajus Siagian, Bujung Saleh, Utuy Tatang Sontani, Amir Pasarribu, Dhalia, Ramadhan KH, Sibarani, SM Ardan, Moh Said, Jubaar Ajub, dan sebagainya.
Mereka berpendapat, dengan menaikkan pajak pengarang, pemerintah dan publik tak akan diuntungkan. Kenaikan pajak pengarang, menurut mereka, justru akan merusak kerja dan daya cipta para pengarang.

Hal ini, akan merembet pula ke dunia kesenian, seperti drama, film, dan penulisan buku-buku pelajaran. Mereka berharap, pemerintah mempertimbangkan kembali kenaikan pajak pengarang tersebut.
Tak ada lagi berita selanjutnya perihal gugatan tersebut. Hingga kini, menurut saya penulis masih tercekik oleh pajak yang besar itu.

Tempo hari, usai beredar protes Tere Liye, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebarkan surat untuk Kantor Wilayah Ditjen Pajak di seluruh Indonesia, terkait perlakuan pajak penghasilan bagi penulis.

Di dalam selebaran itu, seperti dikutip dari sebuah situs media online, otoritas pajak menganggap penulis novel atau penulis cerita menanggung beban pajak lebih dari dua kali lipat dibandingkan profesi lainnya, karena ada perbedaan tafsir dari penggunaan norma penghitungan penghasilan neto.

Otoritas pajak pun memberikan gambaran pajak untuk penulis.

Jika seorang penulis mempunyai penghasilan bruto setahun kurang dari Rp4,8 miliar, bisa dihitung menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan syarat: wajib melakukan pencatatan seperti yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-4IPJ/2009; wajib memberitahukan penggunaan NPPN kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan; besarnya NPPN untuk penulis berdasar PER-4/PJ/2015 adalah 50 persen dari penghasilan bruto, baik honorarium ataupun royalti dari penerbit; penghasilan bruto dari pekerjaan bebas sebagai penulis meliputi seluruh penghasilan yang terkait dengan profesi penulis, termasuk pengahasilan royalti yang diterima dari penerbit dari hak cipta di bidang kesusastraan yang dimiliki penulis; pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak dilunasi oleh wajib pajak lewat pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain dan/atau pembayaran oleh wajib pajak sendiri atas penghasilan dari hak cipta di bidang kesusastraan berupa royalti dipotong PPh Pasal 23 sebagai pelunasan PPh dalam tahun berjalan yang bisa dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Nasib pengarang di mata Pram

Begawan sastra Pramoedya Ananta Toer bahkan pernah menulis artikel panjang perihal nasib penulis. Artikel tersebut muncul di Starweekly edisi 12 Januari 1957, dengan judul “Keadaan Sosial Parapengarang Indonesia.”

Di dalam artikel itu, Pram menggunakan nama Pramudya Ananta Tur. Pram membuka kalimat pertama artikelnya memotret kondisi penulis di masa itu.

“Umumnja keadaan sosial para pengarang Indonesia belum memuaskan, terutama bagi para pengarang itu sendiri. Hal ini pertama-tama disebabkan karena kurangnja dajabeli masjarakat.”
Tulisan Tere Liye via laman Facebook-nya. Tulisan Tere Liye via laman Facebook-nya. (Dok. Tere Liye via facebook.com)
Ya, di masa itu, kondisi perekonomian yang sulit membuat masyarakat tak memiliki daya beli yang baik terhadap bahan bacaan: buku. Namun, yang perlu dilihat, Pram menulis jika saat itu masyarakat Indonesia gemar membaca dibandingkan pada masa penjajahan.

Hal ini, menurut Pram, bisa dilihat dari penjualan buku sastra pada 1950-1952. Saat itu, Perpustakaan Rakjat Pusat kerap mengambil buku untuk taman-taman bacaan mereka, sebanyak 600 hingga 2665 eksemplar.

Namun, sejak 1953 anggaran belanja Perpustakaan Rakjat dipotong. Pram miris. Setelah itu, orang lebih banyak lari membeli buku-buku bermuatan
sensual dan sensasi. Satu judul buku jenis itu bisa mengalami cetak ulang tiga kali dalam setahun, dengan 3.000 hingga 7.500 eksemplar.
Sementara buku sastra, tulis Pram, dengan 3.000 hingga 5.000 eksemplar susah payah habis dalam waktu lima tahun.

Mengenaskan, bukan?

Persoalan yang diprotes Tere Liye pun dibahas Pram. Ketika itu, royalti yang diterima seorang penulis antara 10 hingga 20 persen dari harga penjualan satu buku.

Namun, masalahnya, banyak penerbit nakal yang mengingkari pembayaran royalti buku yang sudah terjual. Kondisi ini saya kira serupa. Saat ini, penulis kesulitan mengecek laporan keuangan sesungguhnya dari penerbit. Pun masalah berapa banyak buku terjual sesungguhnya.

Lanjut Pram, terkadang hak penerjemahan karangan asli penulis dirampas oleh penerbit. Terkait besaran royalti, di masa Mohammad Yamin menjabat Menteri PPK (sekarang Pendidikan dan Kebudayaan), royalti disunat menjadi 8 persen saja.

Pram menyindir sistem Balai Pustaka, penerbit terkemuka yang saat itu diambilalih oleh Kementerian PPK. Menurut Pram, sebuah hal yang aneh jika Balai Pustaka tak pernah memberi laporan kepada para penulisnya sebagai suatu pelayanan, berapa jumlah buku yang dicetak, berapa yang sudah diberikan sebagai reklame (iklan di media massa) setiap tahun, dan berapa buku yang rusak.
Persoalan lainnya yang disinggung Pram, Balai Pustaka menggunakan sistem royalti yang bersifat menurun setiap cetak ulang. Cetakan pertama diberi royalti 20 persen, kedua 12,5 persen, ketiga dan seterusnya hanya 8 persen.

“Djuga ini adalah peraturan yang dibuat Yamin,” kata Pram.

Tak hanya saat ini. Ketika Pram menulis artikel panjangnya itu, ia pun mengangkat soal penulis yang dipukul dengan pajak peralihan. Sebabnya, penghasilan penulis diselidiki oleh Central Kantoor voor de Comptabiliteit (CKC—sekarang Kantor Pusat Perbendaharaan Negara).

Jika penulis tak bisa membuktikan penghasilannya dalam setahun, bila honorarium yang diterimanya tak melampaui jumlah minimal, ia dikenakan pajak 15 persen atas honorarium yang diterimanya. Jumlah pajak bisa lebih banyak lagi bila jumlah honor melewati jumlah minimum.

Masalah pajak, kerja sama dengan penerbit, dan penghasilan selalu jadi momok yang menghantui penulis sejak lama. Selain masalah-masalah tadi, ada pula masalah pembajakan buku. Terkait hal ini, apakah pemerintah sudah serius mengatasinya?

0 Komentar
Artikel Lainnya
Terpopuler
CNN Video