ANALISIS

Ujian Nalar Lewat Film Pengkhianatan G30SPKI

CNN Indonesia | Rabu, 30/09/2020 07:07 WIB
Film Pengkhianatan G-30-S PKI selalu ramai dibahas setiap jelang akhir September. Akademisi perfilman meminta masyarakat lebih bijak melihat film tersebut. Film Pengkhianatan G-30-S PKI selalu ramai dibahas setiap jelang akhir September, seiring dengan itu pula, masyarakat diminta lebih bijak melihat film tersebut. (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)
Jakarta, CNN Indonesia --

Film Pengkhianatan G-30-S PKI (G30SPKI) seolah tak pernah habis dibahas setiap pengujung September datang. Pemberitaan dan pembahasan film kolosal karya Arifin C Noer itu kerap jadi agenda berulang, seolah menjadi ujian nalar tahunan bagi mereka yang menyaksikannya.

Film yang digarap oleh Perum Perusahaan Film Nasional (PPFN) dan dibiayai oleh Pemerintahan Soeharto alias Orde Baru tersebut memang banyak menimbulkan pro dan kontra, termasuk tudingan film tersebut sebagai alat propaganda.

Akademisi perfilman Institut Kesenian Jakarta, Satrio Pamungkas, mengatakan masyarakat harus bisa terbuka dalam menimbang film tersebut.


"Harus bisa dewasa melihat dan memahami gerakan politik, kondisi politik pada masa itu," kata Satrio kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

"Lihat background kala itu, antara pihak yang terlengserkan dan pemimpin. Pasti kalau bisa melihat hal tersebut, ada gejala sosial yang terlihat dan bisa jadi lebih bijak dalam memahami film tersebut," lanjutnya.

Satrio sendiri menilai film yang diproduksi dengan dana Rp800 juta dari pemerintah Orde Baru itu sebagai alat mempertahankan ideologi yang telah ditanam sejak Soeharto naik takhta menjadi presiden.

Usai Soeharto naik takhta menjadi presiden kedua Indonesia pada 1967, beragam kebijakan untuk menghapus jejak Partai Komunis Indonesia dan ideologi komunis diterapkan, menyusul insiden yang dikenal dengan G-30 S/PKI terjadi.

Soeharto melarang keberadaan PKI --yang saat itu tercatat partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan China-- sebagai kebijakan pertama usai mendapatkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Pertama Indonesia Soekarno pada 1966.

Kebijakan tersebut kemudian menyulut insiden yang dikenal sebagai Pembantaian Massal 1965-66, yang disepakati para sejarawan sebanyak setengah juta orang yang dituduh komunis dan anggota PKI dibantai tanpa peradilan.

Setelah Orde Baru berkuasa, beragam kebijakan menghilangkan paham komunisme diterapkan. Mulai dari pembersihan orang yang berhubungan dengan komunisme dan PKI dari lembaga negara, hingga pembatasan aktivitas keturunan anggota PKI hingga kegiatan berideologi komunis dan indoktrinisasi ideologi Pancasila.

Upaya itu terus berjalan hingga pada 1982, PPFN yang kala itu dikepalai oleh orang dekat Soeharto, Brigjen TNI Gufron Dwipayana atau dikenal sebagai pak Dipo, menunjuk Arifin C Noer sebagai sutradara film ini. Konon, Arifin dipilih karena tidak terindikasi berafiliasi pada golongan mana pun.

Banyak anak-anak di bawah usia 17 tahun di Acara nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI yang dihelat di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Jumat malam (29/9).Film Pengkhianatan G-30-S PKI selalu ramai dibahas setiap jelang akhir September, seiring dengan itu pula, masyarakat diminta lebih bijak melihat film tersebut. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Jika merujuk pada pembukaan film G30SPKI, karya ini ditulis "berdasarkan ide dan garis besar cerita yang disusun oleh Prof Dr. Nugroho Notosusanto (editor)". Dia adalah Bridjen Angkatan Darat-akademisi yang juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Pembangunan V.

"Soeharto menciptakan film ini untuk mempertahankan ideologi-ideologi yang sudah dikonstruksi sebelumnya," kata Satrio, berkaca pada riwayat film G30SPKI.

"Bisa dibilang bahwa Soeharto, dalam ruang kebudayaan, berhasil membuat konstruksi yang menghegemoni banyak orang. Jadi [Orde Baru] benar-benar berhasil melakukan itu, yang dilakukan bukan hanya cara dengan provokasi melalui gerakan politik-militer, tetapi juga film," lanjutnya.

Identitas dan Imaji Sutradara

Satrio menilai, ada banyak hal yang membuat film G30SPKI begitu membekas di banyak orang, selain daripada buah dari kebijakan kewajiban menyaksikan film ini oleh seluruh lapisan masyarakat pada era Orde Baru hingga berakhir pada 1999.

Satrio tidak menepis bahwa film G30SPKI memainkan identitas yang terkait dengan keagamaan, dan terlihat pada adegan awal film tersebut. Menurut Satrio, hal itu merupakan bagian komposisi dari pengadegan dalam dunia pementasan yang dikenal sebagai mise en scene.

Film ini dibuka dengan adegan sekelompok orang yang digambarkan sebagai anggota PKI, melalui shoot lambang palu arit dan buku soal DN Aidit, kemudian mengambil golok juga celurit dan menyerang sekelompok orang yang tengah melakukan ibadah salat jemaah di masjid.

Bukan hanya itu, di antara rentetan adegan film G30SPKI, banyak selipan percakapan yang menggambarkan orang-orang PKI sebagai sosok yang tidak beragama juga tidak bertuhan. Belum lagi terkait penggambaran anggota PKI yang dikenal sebagai perokok berat.

Soal rokok itu pula yang sempat diprotes oleh keluarga pada 2017 lalu. Sejarawan LIPI Asvi Warman Adam kepada detikcom kala itu juga menyebut "umumnya dari bacaan saya terhadap tokoh PKI, mereka tidak merokok, tidak poligami, dan tidak korupsi."

Menurut Satrio, segala pencitraan atas karakter juga tokoh dalam film G30SPKI oleh Arifin C Noer selaku penulis skenario juga sutradara adalah hal yang sah untuk dilakukan.

"Film adalah interpretasi dari sutradara, sutradaranya kan Arifin C Noer, dia itu kan orang teater jadinya dia tau betul adegan-adegan yang teatrikal," kata Satrio.

"Dia tahu adegan itu mesti ditampilkan. Salah atau tidak? Sebagai seorang sutradara, Arifin enggak salah. Sutradara harus memainkan dramatisasi, strukturisasi film tersebut," lanjutnya. "Kalau enggak begitu, ceritanya enggak dramatik. Enggak ada antagonis, enggak ada protagonis,"

Dramatisasi yang dimainkan oleh Arifin C Noer pun nyatanya disahkan oleh Orde Baru. Istri Arifin, Jajang C Noer mengaku pada 2017 bahwa naskah yang ditulis Arifin usai mengembangkan konsep dari Dipo dan riset, disahkan oleh Soeharto tanpa ada perintah perbaikan.

Belum lagi dari permainan Arifin terkait distorsi film, mulai dari pengarahan kamera, musik pengiring, kemudian permainan lagu Genjer-Genjer ketika adegan tujuh perwira disiksa, dan lagu horor yang mampu membuat sebagian penonton merinding.

"Sebagai profesional, Arifin berhasil membuat film itu jadi benda produk budaya yang bisa diterima dan mengonstruksi dan membuat [cerita menjadi] isi kepala orang-orang," kata Satrio.

Warga nonton bareng (nobar) pemutaran film pengkhianatan G30S/PKI di Lapangan Hiraq Lhokseumawe, Aceh (23/9) malam. Nobar pengkhianatan G30S/PKI yang diperintahkan Panglima TNI kepada jajaran TNI diseluruh daerah di Indonesia itu bertujuan mengingatkan kembali sejarah peristiwa pemberontakan PKI terhadap NKRI pada 30 September 1965, sekaligus kemanunggalan TNI dengan rakyat meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya laten komunisme serta menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta Tanah Air. ANTARA FOTO/Rahmad/pd/17.Segala pencitraan atas karakter juga tokoh dalam film G30SPKI oleh Arifin C Noer selaku penulis skenario juga sutradara adalah hal yang sah untuk dilakukan. (ANTARA FOTO/Rahmad)

"Film ini tuh jatuhnya fiksi banget. Cuma di ujung, di ending, ditaruh dokumentasi. Hal itu [sarat] kepentingan sekali. Amat terlihat," katanya.

"Jadi kalau dikaitkan dengan relevan atau tidak, ya mudah-mudahan film itu sudah tidak relevan kalau manusia kita sudah membuka pikiran. Saya berharapnya seperti itu," lanjutnya.

Sudut Pandang Lain Dibanding Film Baru

Terlepas dari beragam kontroversi juga pertanyaan soal akurasi film ini, ide pembuatan film Pengkhianatan G-30-S PKI versi baru sempat muncul. Ide itu datang dari Presiden Joko Widodo pada 2017 lalu, walau hingga 2020, tak ada tanda-tanda gagasan tersebut akan terwujud.

"Akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial," kata Presiden Jokowi kala itu.

Ide itu pun disambut baik oleh Alumni 212, pihak yang berencana akan menayangkan kembali film G30SPKI pada akhir September 2020 di masjid-masjid.

Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif pada 2017 menilai ide itu hal yang sah, asalkan "jangan sampai ada pihak yang menitipkan dalam film tersebut yang membuat seolah-olah PKI tidak ada atau hal yang kecil."

Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan tentang perkembangan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 26 September 2020.Presiden Joko Widodo sempat mencetuskan ide membuat film G30SPKI versi baru. (Biro Pers Sekretariat Presiden / Laily Rachev)

Namun Satrio menilai ide membuat film G30SPKI "enggak perlu".

"Yang perlu, menonton dokumenter saja. Sudah ada, ngapain bikin film G30SPKI lagi? Menurut saya, capek banget bikin kayak film itu lagi, butuh anggaran dana dan segala macem," lanjutnya.

Film G30SPKI termasuk film mahal pada eranya. Film ini digarap selama dua tahun, memakan Rp800 juta pada masa itu atau sekitar lebih dari Rp20 miliar pada 2020, dan melibatkan lebih dari 10 ribu pemain, belum termasuk dengan riset dan kru.

Arifin C Noer pernah curhat soal sulitnya menggarap film G30SPKI. Dalam tulisan Pengkhianatan Bersejarah dan Berdarah di majalah Tempo edisi 7 April 1984, Arifin yang pernah mengurus film kolosal sebelum G30SPKI bahkan menyebut mengerjakan film ini "Benar-benar gila. Edan!".

"Mending bikin diskusi atau dengan [menonton] film lainnya [soal peristiwa G30S PKI]. Biar penonton yang menilai, jangan dilarang-larang," kata Satrio.

Sejumlah film lain juga pernah membahas peristiwa 1965 tersebut, beberapa di antaranya adalah film dokumenter karya trio sineas Joshua Oppenheimer, Christine Cynn, dan seorang sineas anonimus, yaitu The Act of Killing alias Jagal (2012), juga The Look of Silence alias Senyap (2014).

Warga menyaksikan film pengkhianatan G30S/PKI pada acara nonton bareng di Bundaran Mall Graha Cijantung, Jakarta, Sabtu (23/9). Kopassus mengadakan nonton bareng film pengkhianatan G30S/PKI untuk mengingatkan kembali sejarah pemberontakan PKI terhadap NKRI yang ingin merubah ideologi Pancasila menjadi paham komunis dan memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang bahaya laten komunis. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd/17Film G30SPKI termasuk film mahal pada eranya. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Kedua film yang mendapatkan nominasi Academy Awards tersebut membahas kejadian pasca G30S PKI. The Act of Killing adalah dokumenter terkait kejadian Pembantaian 1965-1966 di Sumatera Utara yang dituturkan langsung oleh sang algojo.

Sedangkan The Look of Silence mengisahkan pencarian seorang adik korban Pembantaian 1965-1966. Ia mencari sang algojo dan memastikan bahwa mendiang kakaknya yang dibantai bukan anggota atau pun simpatisan PKI.

Menurut Satrio, melihat sudut pandang lain atas peristiwa G 30 S PKI serta kejadian setelahnya membutuhkan pikiran yang terbuka juga kedewasaan.

Hal ini dikarenakan konstruksi yang ditanamkan Orde Baru selama puluhan tahun sudah kadung melekat dalam benak masyarakat Indonesia, setidaknya hingga generasi yang masih melihat film tersebut di akhir dekade '90-an.

"Film [G30SPKI] itu diciptakan memang mempertahankan ideologi, sehingga [masyarakat] benar-benar harus terbuka dengan gejala sosial yang terjadi [kala film dibuat]," kata Satrio.

"Bukan hanya melihat ini benar atau salah. Bukan melihat dari sisi kekejamannya, tapi dari kondisi sosial pada masa itu. Kemudian dari pihak penguasa yang terlibat, bahwa ada angle keberpihakan dalam film tersebut," lanjutnya.

"Jadi memang harus terbuka melihat film tersebut memiliki keberpihakan dari kreatornya [Orde Baru], dan harus paham bahwa setiap film pasti distorsi, pasti punya cara bercerita yang harus seperti itu," Satrio menambahkan.

(end/bac)

[Gambas:Video CNN]