Obama akan Ajukan Pajak Keuntungan LN Perusahaan
CNN | CNN Indonesia
Senin, 02 Feb 2015 12:02 WIB
Washington, CNN Indonesia -- Presiden Barack Obama akan memanfaatkan rencana anggaran yang diajukan untuk mengusulkan alokasi anggaran belanja sebesar US$478 miliar bagi jalan, jembatan dan sistem transportasi massal.
Pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa setengah dari alokasi ini akan didapat dari pajak baru yang akan dikenakan pada keuntungan perusahaan Amerika yang saat ini dilarikan ke luar negeri.
“Investasi-investasi ini akan meningkatkan pembiayaan proyek infrastruktur sepertiga lebih tinggi, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja di AS dan menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” kata pejabat itu seperti dikutip cnn.com.
Rencana proyek infrastruktur ini dilakukan sementara Presiden akan membeberkan anggaran pemerintah 2016 dalam pidato di gedung Departemen Keamanan Dalam Negeri di Washington pada Senin (2/2).
Partai Republik dan Partai Demokrat sebelumnya menyebut bahwa kebutuhan transportasi dan reformasi pajak merupakan prioritas dalam tahun fiskal mendatang.
Namun demikian, usul pajak bagi keuntungan perusahaan AS yang didapat di luar negeri dari Gedung Putih ini jauh lebih besar dari yang akan diloloskan oleh anggota DPR dari Partai Republik sebagai mayoritas Kongres.
Melanjutkan upaya pemerintah Obama untuk mengatasi perlindungan pajak di luar negeri, usul Gedung Putih ini akan mengenakan satu kali pajak transisi 14 persen pada pemasukan yang diperoleh di luar negeri.
Gedung PUtih memperkirakan pemasukan dari sektor ini, ditambah dengan uang dari Dana Abadi Jalan Bebas Hambatan, akan bisa membiayai secara penuh rencana investasi infrastruktur selama enam tahun yang merupakan bagian dari usul Obama.
Di masa depan, AS akan menerapkan pajak pendapatan di luar negeri yang baru di dapat sebesar 19 persen, jika hutang atas pajak luar negeri pendapatan itu telah dibayar.
“Sistem yang direformasi ini akan menutup lubang-lubang yang membuat perusahaan AS memindahkan keuntungan ke negara-negara bebas pajak, dan menghindari pembayaran pajak atas keuntungan itu di masa depan atau bahkan selamanya,” kata pejabat Gedung Putih tersebut.
Paul Ryan, ketua satu komite DPR yang juga pengkritik kebijakan presiden, mengatakan bahwa dia tertarik bekerja sama dengan pemerintah, anggota partai Demokrat di Kongres, untuk mencari kesamaan dasar di bidang fiskal.
“Kami ingin bekerja sama dengan pemerintah untuk melihat apakah ada persamaan dalam aspek-aspek tertentu reformasi pajak dan mempelajari kemungkinan itu. Jikda dan ketika kemungkinan itu telah dipelajari, kami akan mengajukan langkah-langkah yang menurut kami harus dilakukan,” ujar Ryan dalam acara telvisi pada Minggu (1/1).
“Kami yakin seluruh sistem pajak bagi seluruh warga, individu, keluarga, dunia usaha harus direformasi, agar lebih mudah. Tetapi jelas bagi kami bahwa Presiden tidak sepakat akan adanya reformasi pajak bagi individu,” kata Ryan.
Baca:
https://edition.cnn.com/2015/02/01/politics/white-house-new-tax-proposal/index.html (yns)
Pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa setengah dari alokasi ini akan didapat dari pajak baru yang akan dikenakan pada keuntungan perusahaan Amerika yang saat ini dilarikan ke luar negeri.
“Investasi-investasi ini akan meningkatkan pembiayaan proyek infrastruktur sepertiga lebih tinggi, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja di AS dan menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” kata pejabat itu seperti dikutip cnn.com.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Partai Republik dan Partai Demokrat sebelumnya menyebut bahwa kebutuhan transportasi dan reformasi pajak merupakan prioritas dalam tahun fiskal mendatang.
Namun demikian, usul pajak bagi keuntungan perusahaan AS yang didapat di luar negeri dari Gedung Putih ini jauh lebih besar dari yang akan diloloskan oleh anggota DPR dari Partai Republik sebagai mayoritas Kongres.
Melanjutkan upaya pemerintah Obama untuk mengatasi perlindungan pajak di luar negeri, usul Gedung Putih ini akan mengenakan satu kali pajak transisi 14 persen pada pemasukan yang diperoleh di luar negeri.
Gedung PUtih memperkirakan pemasukan dari sektor ini, ditambah dengan uang dari Dana Abadi Jalan Bebas Hambatan, akan bisa membiayai secara penuh rencana investasi infrastruktur selama enam tahun yang merupakan bagian dari usul Obama.
Di masa depan, AS akan menerapkan pajak pendapatan di luar negeri yang baru di dapat sebesar 19 persen, jika hutang atas pajak luar negeri pendapatan itu telah dibayar.
“Sistem yang direformasi ini akan menutup lubang-lubang yang membuat perusahaan AS memindahkan keuntungan ke negara-negara bebas pajak, dan menghindari pembayaran pajak atas keuntungan itu di masa depan atau bahkan selamanya,” kata pejabat Gedung Putih tersebut.
Paul Ryan, ketua satu komite DPR yang juga pengkritik kebijakan presiden, mengatakan bahwa dia tertarik bekerja sama dengan pemerintah, anggota partai Demokrat di Kongres, untuk mencari kesamaan dasar di bidang fiskal.
“Kami ingin bekerja sama dengan pemerintah untuk melihat apakah ada persamaan dalam aspek-aspek tertentu reformasi pajak dan mempelajari kemungkinan itu. Jikda dan ketika kemungkinan itu telah dipelajari, kami akan mengajukan langkah-langkah yang menurut kami harus dilakukan,” ujar Ryan dalam acara telvisi pada Minggu (1/1).
“Kami yakin seluruh sistem pajak bagi seluruh warga, individu, keluarga, dunia usaha harus direformasi, agar lebih mudah. Tetapi jelas bagi kami bahwa Presiden tidak sepakat akan adanya reformasi pajak bagi individu,” kata Ryan.
Baca:
https://edition.cnn.com/2015/02/01/politics/white-house-new-tax-proposal/index.html (yns)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK