Jakarta, CNN Indonesia -- Petugas imigrasi Malaysia menolak masuk aktivis mahasiswa Hong Kong, Joshua Wong, ketika tiba di bandara Penang pada Selasa (25/6). Wong berkunjung ke Malaysia dalam rangka menghadiri seminar tentang penerapan demokrasi di China dan Tiongkok.
Wong, 18, merupakan salah satu pemimpin pergerakan demonstrasi Occupy Central yang berlangsung selama 79 hari pada tahun lalu. Ribuan orang turun ke jalan, memblokir sejumlah ruas jalan utama, memengaruhi sektor bisnis dan disebut-sebut sebagai tantangan terbesar bagi Partai Komunis China dalam beberapa dekade.
Media Malaysia, Malaysiakini menyatakan Wong ditahan sesaat setelah tiba di pelabuhan Penang pada Selasa (26/5) pagi dan segera dipulangkan kembali ke Hong Kong dengan sebuah pesawat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah Malaysia menolak saya untuk masuk, jadi saya terbang kembali ke Hong Kong," tulis Wong dalam akun Facebook miliknya, dikutip dari Channel NewsAsia, Selasa (26/5).
Ketika Wong menanyakan alasan dirinya tidak boleh masuk ke Malaysia, salah satu staf imigrasi Malaysia menyatakan bahwa hal ini merupakan perintah dari pemerintahan Malaysia.
Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Malaysia, Zahidi Hamidi mengkonfirmasi bahwa pihak imigrasi menahan lalu mendeportasi Wong. Zahidi berjanji akan segera merilis pernyataan tentang masalah ini.
Berdasarkan laporan dari South China Morning Post, Wong berencana menghadiri seminar tentang pergerakan pro-demokrasi di Hong Kong dan tindakan kekerasan di Tiananmen Square pada 1989, selama pekan ini.
Menurut aktivis Singapura, Han Hui Hui di halaman Facebook miliknnya, Wong dan dirinya dijadwalkan akan menghadiri seminar di beberapa tempat seperti Penang, Ipoh dan Johor dari Selasa (26/5) hingga Kamis (28/5).
Penyelenggara acara tersebut, Ng Yap-hwa, yang juga seorang aktivis hak asasi manusia mengaku kecewa dan marah atas perlakuan pemerintah Malaysia terhadap Wong.
"Kami masih menuntut penjelasan pemerintah mengapa mereka tak membolehkan Joshua Wong datang ke sini," katanya.
"Kami marah pada tindakan pemerintah karena tidak ada alasan pemerintah Malaysia harus menghentikan kami dalam menyelenggarakan diskusi internasional tentang gerakan demokrasi," kata Yap-hwa menambahkan.
(ama/ama)