Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah media Malaysia melaporkan bahwa Perdana Menteri Najib Razak akan memecat wakilnya dan mencopot empat pejabat lainnya dalam
reshuffle kabinet pada Selasa (28/7), karena dinilai meluncurkan kritik soal penanganan kasus korupsi di tubuh lembaga investasi negara yang sarat utang, 1 Malaysia Development Berhad, atau 1MDB.
Portal berita The Malaysian Insider melaporkan bahwa Wakil Perdana Menteri Muhyuddin Yassin akan berada di antara para pejabat yang dipecat dari kabinet, sehari setelah Najib meminta Muhyiddin dan beberapa pejabat lainnya untuk tidak mengomentari soal skandal korupsi tersebut.
(Baca juga: Hampir Rp9,3 T Dana 1MDB Mengalir ke Rekening PM Malaysia)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Portal media Malaysia lainnya, Utusan Malaysia Online juga melaporkan bahwa Najib memperkirakan akan mengganti beberapa menteri utamanya dalam perombakan kabinet mendatang.
Media yang menjadi corong untuk partai berkuasa, United Malays National Organisation atau UMNO ini menyatakan bahwa Najib telah bertemu Raja Malaysia, Sultan Abdul Halim Mu'adzam, untuk mengajukan kabinet barunya.
Namun, hingga saat ini, Reuters tidak dapat memverifikasi sejumlah laporan media Malaysia tersebut. Juru bicara kantor perdana menteri menolak untuk berkomentar terkait hal ini.
Pada Senin (17/7), Najib meminta wakil dan para pejabat lainnya untuk tidak mengkritik penanganan kasus korupsi 1MDB. Menurut Najib, argumen antara para pejabat akan mengikis dukungan bagi pemerintah.
Lembaga investasi 1MDB sendiri terjerat utang lebih dari US$11 miliar, dan kini tengah diselidiki oleh satuan tugas khusus yang dibentuk oleh pemerintah Malaysia atas tuduhan kesalahan manajemen keuangan dan korupsi.
(
Baca juga:
PM Malaysia Bantah Tuduhan Korupsi Dana 1MDB)
PM Najib sendiri diduga terlibat dalam kasus korupsi 1MDB sejak Wall Street Journal (WSJ) melaporkan bahwa terdapat aliran dana dari 1MDB ke rekening pribadi Najib senilai hampir US$700 juta, atau sekitar Rp9,3 triliun.
Dugaan korupsi dan kesalahan manajemen atas Najib juga menguat mengingat Najib merupakan kepala dewan penasihat 1MDB.
Namun, Najib membantah tuduhan tersebut dan berupaya menuntut WSJ atas laporan tersebut. Sedangkan, WSJ bersikeras bahwa laporannya berdasarkan dokumen yang diselidiki oleh satgas khusus, terdiri dari pejabat Kejaksaan Agung, Bank Negara, Kepolisian Diraja Malaysia dan Komisi Anti-Korupsi Malaysia.
(ama/stu)