Jakarta, CNN Indonesia -- Sebagai pemimpin koalisi serangan udara, Arab Saudi meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok pemberi bantuan internasional lainnya di Yaman untuk melindungi stafnya dengan menarik mereka dari wilayah yang dikuasai oleh kelompok pemberontak Houthi.
Surat singkat dari Kedutaan Besar Arab Saudi di London pada pekan lalu tersebut mengatakan bahwa permintaan ini murni untuk, "melindungi organisasi internasional dan karyawannya," dari serangan udara yang hingga kini masih berjalan.
"Kami hanya mengkhawatirkan keselamatan staf PBB dan badan kemanusiaan mereka. Kami ingin mereka pergi dari daerah tersebut karena jelas-jelas merupakan target," ujar Duta Besar Saudi untuk PBB di New York, Abdallah Al-Mouallimi, seperti dikutip
Reuters, Kamis (11/2).
Kepala Bantuan PBB, Stephen O'Brien, mengaku sudah menerima surat tersebut pada Minggu (7/2) dan mengatakan bahwa komunitas kemanusiaan akan tetap mengirimkan bantuan ke Yaman atas dasar kebutuhan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
O'Brien mengingatkan bahwa berdasarkan hukum internasional, Arab Saudi seharusnya memberikan akses untuk kemanusiaan.
Menanggapi pernyataan O'Brien, perwakilan Saudi untuk PBB pada Senin (8/2) mengatakan bahwa Riyadh akan tetap memberikan fasilitas dan dukungan untuk upaya pemberian bantuan kemanusiaan di Yaman.
Namun, mereka tetap meminta PBB dan pekerja kemanusiaan lainnya untuk meninggalkan daerah yang dekat dengan basis operasi militer Houthi.
"Permintaan koalisi tetap konsisten dengan kewajibannya di bawah hukum kemanusiaan dan tak bisa disalahtafsirkan sebagai indikasi penghalangan akses kemanusiaan dan pengiriman bantuan kemanusiaan di Yaman," katanya.
Menurut perwakilan tersebut, Dewan Keamanan PBB akan membicarakan situasi kemanusiaan di Yaman atas permintaan Rusia pada Selasa mendatang.
Koalisi Saudi bersama delapan negara Arab lainnya menggempur Yaman untuk mengalahkan pemberontak Houthi yang merongrong kekuasaan Presiden Abdu Rabbu Mansour Hadi.
Hampir 6.000 orang tewas sejak koalisi Saudi ikut campur dalam konflik ini. Nyaris setengah dari orang yang tewas tersebut merupakan warga sipil.
Dalam sebuah laporan pada bulan lalu, pemantau sanksi PBB mengatakan bahwa koalisi Saudi menarget warga sipil dan beberapa serangannya merupakan kekerasan terhadap kemanusiaan.
Panel ahli mendokumentasikan 119 serangan mendadak koalisi yang, "berkaitan dengan pelanggaran hukum internasional. Banyak serangan melibatkan beberapa serangan udara dengan objek warga sipil."
(ama)