Jabatan Mahathir Mohamad sebagai Penasihat Petronas Dicopot

Jakarta, CNN Indonesia -- Jabatan mantan perdana menteri Malaysia, Mahathir Mohamad sebagai penasihat Petronas diberhentikan oleh pemerintah Malaysia pada akhir pekan ini. Pencopotan Mahathir dilakukan di tengah upayanya mendesak Perdana Menteri Najib Razak untuk mengundurkan diri.

"Dr Mahathir seharusnya tidak lagi memegang posisi apapun yang berhubungan dengan pemerintah karena dia tidak lagi mendukung pemerintah saat ini," bunyi pernyataan Kantor Perdana Menteri Malaysia, dikutip dari Channel NewsAsia, Jumat (11/3).

Lihat juga: Mahathir: Korupsi Malaysia Melebihi Indonesia

Dalam pernyataan itu, disebutkan juga bahwa langkah Mahathir menggalang dukungan rakyat dengan memimpin aliasi multi-partai merupakan upaya untuk menggulingkan "pemerintah yang terpilih secara demokratis" yang dipimpin oleh Perdana Menteri Najib Razak. Langkah itu juga dinilai sebagai tindakan yang melawan hukum Konstitusi Federal.

Upaya menggalang dukungan rakyat untuk melengserkan Najib dilakukan Mahathir pekan lalu menyusul dugaan keterlibatan Najib dalam kasus korupsi lembaga investasi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Upayanya mendapat dukungan dari 58 pemimpin partai, oposisi, aktivis, pengusaha dan LSM. Aliansi multi-partai ini kemudian menandatangani deklarasi yang menyerukan tindakan hukum kepada siapapun yang membantu Najib untuk membersihkan namanya dari kasus korupsi.

Lihat juga: Mahathir Galang Dukungan Rakyat untuk Lengserkan PM Malaysia

Mahathir bahkan mendapat dukungan dari rivalnya, Anwar Ibrahim, yang kini tengah mendekam dalam tahanan untuk kedua kalinya karena dinyatakan bersalah atas kasus sodomi.

Mahathir merupakan tokoh senior dan mantan perdana menteri Malaysia dengan periode menjabat terpanjang. Mahathir berperan sebagai penasehat di Petronas setelah mengundurkan diri pada 2003.

Perusahaan minyak milik pemerintah Malaysia itu merupakan sumber pendapatan negara terbesar. (ama)