Pemerintahan Bersatu Libya Segera Ambil Alih Pemerintahan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah bersatu Libya, yang didukung oleh PBB, akan mengambil alih enam gedung kementerian di Tripoli dan akan mengambil kendali pemerintahan mulai Senin (18/4), meskipun situasi keamanan masih rentan.

Barat melihat pemerintahan bersatu sebagai harapan terbaik untuk mengatasi ISIS di Libya, yang membendung migrasi ke Mediterania, dan menghidupkan kembali produksi minyak untuk membantu keuangan Libya, yang terpukul oleh situasi politik negara itu.

Para pemimpin pemerintah bersatu baru tiba di Tripoli akhir bulan lalu dengan kapal setelah pihak oposisi menutup wilayah udara Tripoli. Sejak itu, mereka beroperasi dari pangakalan laut.

Pilihan Redaksi PM Libya Ingin Belajar soal Demokrasi Indonesia Jelang Kedatangan Pemerintahan Bersatu, Tripoli Panas Jumlah Anggota ISIS di Libya Meningkat Dua Kali Lipat Obama: ISIS Kini Dalam Posisi Bertahan

Meskipun pemerintah bersatu didukung dengan beberapa kelompok senjata terbesar di Tripoli, situasi keamanan masih sangat rentan dan masih ada bentrokan dan tembakan berat pada Sabtu (16/4) malam.

Pemerintahan bersatu terbentuk dari kesepakatan PBB pada Desember lalu, bertujuan untuk mengakhiri perseteruan dua parlemen dan pemerintahan berbeda yang beroperasi di Tripoli dan wilayah timur Libya.

Ahmed Maiteeg, salah satu wakil perdana menteri pemerintah, megatakan pemerintahan bersatu akan mengambil alih pekerjaan di kementerian sosial, pemuda dan olah raga dan perumahan, terlepas apakah pemerintah di timur yang diakui oleh internasional akan menyetujuinya lewat pemungutan suara atau tidak.

Pemungutan suara semacam itu merupakan salah satu prosedur dalam  kesepakatan yang didukung PBB. Beberapa kali tertunda, parlemen diharapkan mengadakan pemilihan pada Senin.

Maiteeg mengatakan pada sebuah konferensi pers bersama utusan PBB untuk Libya, Martin Kobler, yang mengumumkan bahwa PBB akan berbasis di Tripoli dan bukan Tunis, Tunisia.

"Saya tidak mengunjungi Triplo lagi, saya bekerja di Tripoli," kata dia. "PBB akan berada di Tripoli lima hari dalam seminggu."

Kebanyakan staf diplomatik dievakuasi dari Tripoli pada 2014 setelah pertempuran yang menciptakan dua pemerintahan rival di Libya.

Dalam beberapa hari terakhir, para pejabat asing, seperti menteri luar negeri Italia, Perancis, dan Jerman mengunjungi Tripoli untuk pertama kalinya.

Negara-negara Eropa Barat mengatakan mereka berharap bisa membuka kembali kedutaan mereka dalam waktu dekat.

Kobler mengatakan ISIS—yang telah menguasai kota pesisir Sirte dan memiliki pengaruh di beberapa wilayah di Libya—akan menjadi prioritas utama bagi pemerintah bersatu. (stu)