Lacak Aliran Dana Teroris, Australia Bentuk Unit Intel Siber

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Australia mendirikan unit intelijen siber untuk mengidentifikasi pendanaan terorisme, pencucian uang dan berbagai tindak penipuan keuangan secara daring. Langkah ini dilakukan Australia karena terdapat berbagai ancaman terhadap keamanan nasional yang "belum pernah terjadi sebelumnya."

Langkah ini didukung penuh oleh Perdana Menteri Malcolm Turnbull yang menang tipis dalam pemilihan ulang bulan lalu. Dalam kampanyenya, Turnbull berjanji meningkatkan keamanan siber Australia dan mengubah kondisi ekonomi negaranya menjadi pusat bisnis teknologi.

Pilihan Redaksi Perdana Menteri Australia Luncurkan Kampanye Keamanan Siber Polisi Australia Tangkap Remaja Perencana Teror Pengadaan Anjing Pelacak BNN Terhambat Penghematan Anggaran Bahas Penanggulangan Terorisme, Indonesia Undang 23 Negara

Menteri Kehakiman Australia Michael Keenan menyatakan bahwa unit intelijen yang baru ini dibentuk di bawah badan pelacakan uang Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi Australia (AUSTRAC) untuk menyelidiki kerangka pembayaran daring dan keuangan siber demi memberantas tindak pencucian uang dan jaringan kriminal daring.

"Kita tahu bahwa penggunaan identitas palsu terus menjadi kunci tindak kejahatan serius dan terorganisir dan terorisme," bunyi pernyataan resmi dari Keenan yang dirilis pada Selasa (9/8), dikutip dari Reuters.

Pernyataan juga menyebutkan bahwa unit AUSTRAC yang baru akan bekerja dengan lembaga pengawas identitas yang didanai pemerintah Australia dan Selandia Baru, ID Care, untuk memberantas praktik penipuan rekrutmen pekerjaan yang kerap kali digunakan oleh sindikat kejahatan untuk merekrut warga tak bersalah untung mengirimkan uang lintas negara.

Keenan memaparkan bahwa unit baru ini juga akan bekerja sama dengan Jaringan Pelaporan Daring Kejahatan Siber Australia untuk mengidentifikasi pola dan tren yang bisa menunjukkan penipuan keuangan skala besar atau metodologi yang mereka gunakan.

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa keputusan sejumlah bank besar Australia untuk berhenti melayani transaksi remitansi, atau pengiriman uang antar negara, telah mendorong praktik semacam ini dilakukan secara ilegal yang sulit dilacak oleh pihak berwenang.

Februari lalu, sejumlah peretas tak dikenal mencoba mencuri hampir US$1 miliar dari rekening bank sentral Bangladesh di Federal Reserve Bank of New York, dan berhasil mentransfer US$81 juta untuk empat rekening di RCBC di Manila, Filipina. (ama)