Aksi Trump Kawal Dunia dan Pemindahan Kedubes ke Yerusalem

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menjamu Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Rabu waktu setempat (3/5). Konglomerat AS itu pun belakangan menunjukkan perbedaan pendapat dengan Israel meski sebelumnya bersikap sangat ramah pada negara yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu.

Di awal masa jabatan Trump sebagai presiden, Trump menyatakan akan memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem. Sebelumnya, semasa kampanye, ia bahkan mengaku sebagai "sahabat sejati" Israel dan berjanji akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara tersebut.

Langkah pemindahan kedubes seperti itu tidak pernah diambil oleh pemerintahan sebelumnya, meskipun Washington merupakan sekutu terdekat Israel. 

Lihat juga: Jadi Agen Perdamaian, Trump Temui Presiden Palestina

Namun, Februari lalu, Trump bersumpah akan mengupayakan perdamaian antara Israel dan Palestina dan meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk "sedikit menahan diri soal pembangunan permukiman" di wilayah Palestina yang diduduki oleh negaranya.

Seolah tak mengacuhkan Trump, Kementerian Perumahan Israel belakangan menyatakan akan tetap membangun belasan ribu permukiman baru di sana. Gedung Putih pun menyatakan akan terus berbicara dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membahas persoalan ini.

Terlepas dari semua itu, Wakil Presiden AS Mike Pence menegaskan pemerintahan Trump tetap berkomitmen akan memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Hal itu disampaikan dalam pidato menghormati hari Kemerdekaan Israel, Selasa, sebagaimana dilaporkan CNN.

Ia mengatakan Trump memberikan "pertimbangan serius" untuk merelokasi kedutaan besarnya.

Lihat juga: Hamas Ultimatum Israel Soal Tahanan Mogok Makan

Banyak pihak menganggap, pemindahan kedubes ini sama saja menggagalkan upaya masyarakat internasional selama ini, termasuk AS, untuk mendamaikan Israel dan Palestina dari konflik berkepanjangan. Padahal, usaha mendamaikan kedua negara telah berlangsung sejak 1970-an.

Jika AS betul-betul memindahkan kantor perwakilannya ke Yerusalem, langkah ini menandakan bahwa Washington secara efektif mengakui wilayah itu sebagai ibu kota Israel. Langkah ini bertolak belakang dengan konsensus sebagian besar komunitas internasional yang tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Selama ini status Yerusalem menjadi salah satu penyulut konflik yang membuat api antara Israel-Palestina terus menyala. Palestina menganggap kota tersebut sebagai ibu kota negaranya di masa depan.

Mahmoud Abbas pun menyatakan langkah tersebut bisa menghancurkan kemungkinan pembicaraan damai--hal yang diinginkan oleh pemerintahan Trump untuk dimulai kembali.

Bukan Wacana Baru

Usulan pemindahan kedubes AS ke Yerusalem ini ternyata bukan wacana baru yang muncul di era Trump. Bahkan usulan ini awalnya bukan digagas oleh eksekutif AS.

Pada 1995, Kongres AS mengesahkan undang-undang yang mewajibkan Gedung Putih memindahkan kedutaannya di Israel ke Yerusalem.

Wacana pemindahan Kedubes AS Menuai kecaman. (REUTERS/Ammar Awad)

Para pendukung keputusan ini beralasan bahwa AS patut menghormati Israel, yang memilih Yerusalem sebagai ibu kotanya, dengan mengakui keputusan itu.

Meski telah disepakati Kongres, sejak 1995, setiap presiden seperti Bill Clinton, George W Bush, hingga Barack Obama menolak keputusan itu dengan dalil kepentingan dan keamanan nasional.

Lihat juga: Hamas Melunak Terhadap Israel, Jauhi Ikhwanul Muslimin

Selama menjabat sebagai presiden, baik Clinton hingga Obama menggunakan hak prerogatifnya agar bisa menolak perintah Kongres itu dan menghindari upaya pemindahan kedubes itu terjadi.

Keputusan Kongres ini setiap enam bulan sekali akan ditinjau ulang. Trump mesti memutuskan di akhir bulan ini, apakah akan menandatangani surat pengabaian untuk kembali mencegah pemindahan kedutaan selama enam bulan.

Surat pengabaian terakhir yang ditandatangani Presiden Barack Obama kedaluwarsa pada 1 Juni ini, berdekatan dengan waktu yang mungkin dipilih Trump untuk mengunjungi Israel.

Pada Juli 1980, Israel secara sepihak mengeluarkan peraturan yang mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota kesatuan negaranya. Saat itu, sejumlah negara seperti Belanda dan Costa Rica masih menempatkan kantor kedubes mereka di Yerusalem.

Lihat juga: Semarak Peringatan Hari Kemerdekaan Israel

Namun di tahun yang sama, Dewan keamanan PBB segera mengeluarkan resolusi yang mengecam pencaplokan Israel terhadap wilayah Yerusalem Timur sebagai pelanggaran hukum internasional.

Tinggalkan Yerusalem

Semenjak itu, seluruh negara berbondong-bondong memindahkan kantor kedutaannya ke Tel Aviv. Costa Rica dan El Salvador menjadi negara terakhir yang memindahkan kedubesnya dari Yerusalem pada 2006 silam.

Sekitar 86 kantor kedutaan besar negara asing di Israel bertempatkan di Tel Aviv, meskipun sejumlah kantor konsulat asing seperti AS, Inggris dan Perancis masih berlokasi di Yerusalem.

Namun, konsulat Inggris dan Perancis memang sengaja ditempatkan di Yerusalem bagian timur sebagai kantor perwakilan negaranya untuk Palestina.

Lihat juga: Tak Acuhkan Trump, Israel Bangun 15 Ribu Permukiman Yahudi

AS sendiri dalam sejarahnya, tidak pernah menempatkan kedutaan besar di Yerusalem. Padahal, pada 1989, Tel Aviv menawarkan sebidang tanah untuk disewa oleh Washington guna membentuk kantor kedutaan baru di Yerusalem.

Tanah itu disewakan Israel seharga US$1 per tahun dengan panjang kontrak 99 tahun lamanya, meski hingga hari ini sebidang tanah itu masih kosong.

Donald Trump menentang pembangunan permukiman Israel. (REUTERS/Jim Lo Scalzo/Pool)

Dulu, PBB memisahkan Yerusalem sebagai "kota internasional" yang tertuang dalam Rencana pembagian wilayah tahun 1947. Namun, deklarasi kemerdekaan Israel di Palestina yang terjadi satu tahun kemudian meninggalkan wilayah Yerusalem terbelah menjadi dua bagian.

Saat pertempuran berakhir, kesepakatan perbatasan gencatan senjata tahun 1949 menjadikan Israel menguasai bagian barat Yerusalem sementara Jordania menduduki wilayah timur Yerusalem, termasuk Kota Tua yang terkenal.

Lihat juga: Dituding Serang Damaskus, Israel Enggan Komentar

Selama Perang Enam Hari tahun 1967, Israel menduduki Yerusalem bagian timur. Sejak saat itu, seluruh wilayah Yerusalem dianggap berada di bawah kontrol Israel.

Namun, Palestina dan komunitas internasional tidak mengakui klaim Israel itu dengan tetap menganggap bagian timur Yerusalem sebagai wilayah Palestina.