Majelis Rendah Parlemen Inggris Loloskan RUU Brexit

Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia | Kamis, 09/02/2017 12:15 WIB
Majelis Rendah Parlemen Inggris Loloskan RUU Brexit Ilustrasi. (Reuters/Neil Hall)
Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis rendah parlemen Inggris akhirnya meloloskan rancangan undang-undang yang mengizinkan pemerintahan Perdana Menteri Theresa May memulai proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit.

Setidaknya 494 dari total 650 anggota majelis rendah parlemen Inggris atau House of Commons, menyetujui RUU tersebut dalam proses pemungutan suara yang diwarnai perdebatan sengit selama tujuh jam tersebut.

Anggota parlemen sekaligus menteri urusan Brexit, David Davis, menyambut baik keputusan parlemen ini. Ia menganggap hasil pemungutan suara tersebut sebagai sebuah "sejarah."


"Proses perdebatan serius yang sportif menunjukkan kontribusi parlemen mewakili semua kalangan Inggris. Saya menghormati seluruh pandangan kuat di semua sisi terkait hal ini," ujar Davis seperti dikutip CNN, Kamis (9/2).

"Keputusan keanggotaan [Inggris] di Uni Eropa telah dibuat oleh warga yang kita layani. Sekarang saatnya semua orang bersatu membuat tugas penting ini berhasil bagi negara," katanya lagi.

Walau telah diloloskan majelis rendah, RUU tersebut masih perlu persetujuan dari Dewan Pertuanan atau House of Lords parlemen, paling lambat akhir bulan ini.

Meski Jeremy Corbyn, pemimpin partai oposisi, Partai Buruh, telah mengamanatkan parlemen untuk terus mendukung RUU ini, poin terpenting kesuksesan Brexit ada pada kesepakatan antara parlemen dengan Uni Eropa.

Pemerintahan May berjanji akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk membawa proses Brexit ini hingga pada tahap kesepakatan akhir bersama Uni Eropa.

Sebelumnya, May ingin sesegera mungkin melakukan proses negosiasi dengan UE tanpa persetujuan legislatif. Namun, persetujuan legislatif diwajibkan dalam Pasal 50 Perjanjian Lisbon yang mengatur prosedur suatu negara yang ingin keluar dari Uni Eropa.

May akhirnya mau melibatkan parlemen dalam proses awal Brexit ini setelah Mahkamah Agung memutuskan pemerintah harus menggelar pemungutan suara di parlemen sebelum memulai proses negosiasi Brexit.

MA menganggap konsekuensi hukum meninggalkan Uni Eropa tidak lah kecil. Nasib kerja sama ekonomi dan perdagangan Inggris dengan Uni Eropa menjadi salah satu perhatian parlemen, ketika London resmi keluar dari perserikatan negara Eropa tersebut. (has)