Skotlandia: Brexit Mengancam dan Membahayakan

Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia | Kamis, 30/03/2017 14:48 WIB
Skotlandia: Brexit Mengancam dan Membahayakan Wakil PM Skotlandia Nicola Sturgeon terus mendorong pelaksanaan referendum dari Inggris, menganggap keputusan PM Theresa May sebagai langkah yang bodoh. (Foto: REUTERS/Russell Cheyne)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Perdana Menteri Skotlandia Nicola Sturgeon terus menuntut referendum kemerdekaan sebelum negosiasi perceraian Inggris dari Uni Eropa rampung, menolak tawaran Perdana Menteri Theresa May yang menjanjikan perluasan kewenangan baru bagi Edinburg setelah Brexit rampung.

Keinginan Skotlandia untuk melaksanakan referendum kedua kalinya ini terus menguat menyusul penandatanganan 'surat cerai' Brexit yang menandakan dimulainya negosiasi selama dua tahun sebelum Inggris resmi keluar dari blok tersebut.

Sturgeon menganggap keputusan May kemarin merupakan salah satu tindakan paling merusak yang pernah dilakukan seorang pemimpin Inggris dalam sejarah modern.
Pemimpin Skotlandia itu pun menganggap tindakan May itu sebagai sesuatu yang bodoh secara ekonomi dan merupakan bentuk keputusasaan konstitusi yang dapat mengancam ratusan ribu pekerjaan di Inggris juga stabilitas di Irlandia Utara.


"Brexit--khususnya Brexit yang terjadi atas dasar ketidakmampuan May menyingkirkan agenda sayap kanan partainya--mengancam dan membahayakan diri sendiri pada skala yang hampir tidak dimengerti lagi," tutur Sturgeon kepada The Guardian, Rabu (29/3).

"Hasilnya adalah kita sekarang harus memastikan warga Skotlandia diberikan pilihan antara negosiasi Brexit yang tengah berjalan atau kemerdekaan," katanya menambahkan.
Sturgeon menuding, May tak cukup memperhatikan tuntutan warga Skotlandia yang sebagian besar menginginkan tetap berada di UE dan meningkatkan migrasi untuk memperluas perdagangan.

Sebab, hasil referendum Brexit pada pertengahan 2016 lalu memaparkan, suara mayoritas warga Skotlandia memilih Inggris tetap berada di blok perdagangan bebas Eropa itu, dengan perbandingan 62 persen melawan 38 persen.

Di samping itu, pada Selasa (28/3), gagasan referendum yang diajukan Sturgeon juga telah disetujui parlemen Skotlandia dengan perolehan 10 suara mayoritas.
Dengan ini, parlemen Skotlandia resmi meminta pemerintah Inggris memberikan kewenangan kepada Edinburg untuk melakukan pemungutan suara kemerdekaan sebelum negosiasi Brexit rampung, sekitar akhir 2018 atau 2019.

Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Menteri Inggris untuk urusan Skotlandia, David Mundell, mengatakan Sturgeon memiliki pandangan yang salah menanggapi tawaran Inggris soal pembaharuan kekuasaan bagi Skotlandia.

Meski menurut Mundell masih terlalu dini untuk menjelaskan secara spesifik, dia mengatakan, tawaran kewenangan baru tersebut mencakup sistem peradilan pidana, kebijakan lingkungan, pertanian, dan perikanan.
Selain itu, lanjutnya, penolakan referendum sampai negosiasi Brexit rampung ini juga diperkuat dengan jajak pendapat terbaru yang memaparkan bahwa sebagian besar warga Skotlandia sangat berhati-hati soal kesepakatan negara itu dengan UE.

Sementara itu, Menteri Inggris urusan Brexit, David Davis, juga telah mengirimkan surat kepada Sturgeon. Surat itu berisikan kekecewaan Davis terkait keteguhan Edinburg untuk melakukan referendum sebelum melihat secara menyeluruh tawaran baru Inggris kepada Skotlandia usai Brexit rampung.