Menilik Perancis di Tangan Emmanuel Macron
CNN Indonesia
Senin, 08 Mei 2017 07:00 WIB
Pemilu usai dan Macron terpilih menjadi presiden. Namun, kini, mantan menteri ekonomi, industri dan hubungan digital itu dihadapkan dengan tugas yang tak kalah penting, yakni meraih kursi mayoritas di majelis rendah parlemen, Majelis Nasional.
“Jika dia [Macron] menang, dia harus mengatur bagaimana meraup mayoritas parlemen sesegera mungkin,” tutur Kepala institut penelitian politik Science-Po, Pascal Perrineau.
“Sendirian [tanpa dukungan parlemen] presiden bukan siapa-siapa. Politik itu melibatkan karir keseluruhan. Orang tidak akan mendukung hanya karena Anda memiliki senyum indah, darah muda, dan mata biru. Harus ada beberapa negosiasi serius [dengan parlemen],” ujarnya menambahkan.
Dikutip the Guardian, Perrineau mengatakan, pemilu legislatif di Perancis, Juni nanti, menjadi hal terpenting setelah pemilihan presiden usai.
Di bawah konstitusi Perancis, seorang presiden adalah pemimpin politik tertinggi yang memiliki kewenangan menunjuk seorang perdana menteri. Pada umumnya, seorang PM ditunjuk dari partai sang presiden sendiri.
Presiden juga dituntut meraup dukungan mayoritas di majelis rendah parlemen, Majelis Nasional. Jika tidak bisa mencapainya, ada kemungkinan Perancis akan lumpuh secara politik.
Tugas ini menjadi salah satu tantangan Macron. Sebab, gerakan En Marche!-nya belum dianggap sebagai partai politik. Terlebih, partai yang dibentuk April 2016 itu saat ini tak memiliki dewan partai daerah maupun kursi di parlemen.
Macron pun selama pencalonannya sama sekali tak didukung partai besar dan mapan. Dengan tanpa dukungan mayoritas parlemen, Macron disebut akan sulit memerintah.
“Macron tidak memiliki anggota parlemen. Anda memang terpilih [jadi presiden], tapi pertanyaannya adalah: dengan siapa Anda bekerja?” kata Perrineau.
“Jika mayoritas parlemen tidak mendukung Anda, Anda tidak bisa memerintah. [Pemilu] ini mati. Baik Macron maupun Le Pen adalah sama-sama amatir yang tidak mengerti kehidupan logika parlementer,” tuturnya.
Selain itu, tanpa dukungan mayoritas majelis, Macron dipaksa memilih perdana menteri yang berasal dari luar partainya. Jika ini terjadi, dia akan berada pada periode “kohabitasi”, yang berarti dia tidak bisa berbuat banyak lantaran menghadapi oposisi terus-menerus.
Namun, jika Macron bisa menangani masalah ini, dia akan dengan mudah menerjemahkan program-programnya selama ini, menjadi kebijakan dan undang-undang.
Pada Januari lalu, Macron mengumumkan, En Marche! akan mengajukan kandidat di semua 577 konstituensi parlemen. Dia ingin setengah anggota parlemen berasal dari warga sipil atau pemerintah daerah terpilih. Macron juga menginginkan, setengah anggota parlemen itu adalah wanita.
Meski begitu, menurut seorang profesor studi Eropa di Universitas Reading, Macron tetap akan menghadapi “perang manuver yang berlarut-larut” ketika menghadapi parlemen.
“Kinerja Macron seluruhnya bergantung pada jumlah pendukungnya di parlemen. Jumlah dukungan parlemen juga bergantung pada hasil perolehan suara Macron dalam pemilu. Jika dia berhasil meraup suara lebih dari 60 persen, ini bisa mempermudahnya memperoleh suara mayoritas di parlemen,” katanya.
“[Suara] di bawah 60 persen hanya akan dilihat sebagai kemenangan relatif. Jika ini terjadi, hasil pemilu putaran kedua hanya akan dilihat tak lebih sebagai hasil putaran sebelumnya,” ucapnya menambahkan.
“Jika dia [Macron] menang, dia harus mengatur bagaimana meraup mayoritas parlemen sesegera mungkin,” tutur Kepala institut penelitian politik Science-Po, Pascal Perrineau.
“Sendirian [tanpa dukungan parlemen] presiden bukan siapa-siapa. Politik itu melibatkan karir keseluruhan. Orang tidak akan mendukung hanya karena Anda memiliki senyum indah, darah muda, dan mata biru. Harus ada beberapa negosiasi serius [dengan parlemen],” ujarnya menambahkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di bawah konstitusi Perancis, seorang presiden adalah pemimpin politik tertinggi yang memiliki kewenangan menunjuk seorang perdana menteri. Pada umumnya, seorang PM ditunjuk dari partai sang presiden sendiri.
Tugas ini menjadi salah satu tantangan Macron. Sebab, gerakan En Marche!-nya belum dianggap sebagai partai politik. Terlebih, partai yang dibentuk April 2016 itu saat ini tak memiliki dewan partai daerah maupun kursi di parlemen.
Macron pun selama pencalonannya sama sekali tak didukung partai besar dan mapan. Dengan tanpa dukungan mayoritas parlemen, Macron disebut akan sulit memerintah.
“Macron tidak memiliki anggota parlemen. Anda memang terpilih [jadi presiden], tapi pertanyaannya adalah: dengan siapa Anda bekerja?” kata Perrineau.
“Jika mayoritas parlemen tidak mendukung Anda, Anda tidak bisa memerintah. [Pemilu] ini mati. Baik Macron maupun Le Pen adalah sama-sama amatir yang tidak mengerti kehidupan logika parlementer,” tuturnya.
Selain itu, tanpa dukungan mayoritas majelis, Macron dipaksa memilih perdana menteri yang berasal dari luar partainya. Jika ini terjadi, dia akan berada pada periode “kohabitasi”, yang berarti dia tidak bisa berbuat banyak lantaran menghadapi oposisi terus-menerus.
Namun, jika Macron bisa menangani masalah ini, dia akan dengan mudah menerjemahkan program-programnya selama ini, menjadi kebijakan dan undang-undang.
Lihat juga: Kabar Kemenangan Macron Menyebar Cepat |
Meski begitu, menurut seorang profesor studi Eropa di Universitas Reading, Macron tetap akan menghadapi “perang manuver yang berlarut-larut” ketika menghadapi parlemen.
“Kinerja Macron seluruhnya bergantung pada jumlah pendukungnya di parlemen. Jumlah dukungan parlemen juga bergantung pada hasil perolehan suara Macron dalam pemilu. Jika dia berhasil meraup suara lebih dari 60 persen, ini bisa mempermudahnya memperoleh suara mayoritas di parlemen,” katanya.
“[Suara] di bawah 60 persen hanya akan dilihat sebagai kemenangan relatif. Jika ini terjadi, hasil pemilu putaran kedua hanya akan dilihat tak lebih sebagai hasil putaran sebelumnya,” ucapnya menambahkan.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK