Israel Sebut Perubahan Iklim Masalah Keamanan Nasional

Israel menyebut perubahan iklim sebagai masalah keamanan nasional negara mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Naftali Bennett pada Minggu (24/10).

"Krisis iklim adalah salah satu isu besar yang masuk dalam agenda dunia," ujar Bennett.

Lihat Juga : Putra Mahkota Saudi Disebut Sempat Ingin Bunuh Raja Abdullah

Bennet juga mengatakan kalau krisis iklim adalah isu baru yang kini difokuskan dalam bidang keamanan nasional Israel, dikutip dari AFP.

"Itu (krisis iklim) berhubungan dengan kehidupan kita semua, juga kehidupan anak, dan cucu kita," kata Bennett.

"Kita wajib menangani isu ini di dalam Israel, sumber masyarakat kita," tambahnya.

Lihat Juga : Kapal Perang Terbesar Australia Berlabuh di Jakarta

Selain mendeklarasikan perubahan iklim sebagai prioritas keamanan nasional, Bennett juga berjanji untuk meningkatkan pengadaan investasi energi terbarukan di Israel.

Tak hanya itu, Bennett menyatakan bahwa Israel berkomitmen mempromosikan penggunaan moda transportasi yang ramah lingkungan. Negara ini juga akan meningkatkan pembangunan infrastruktur energi terbarukan dan mendukung inovasi teknologi yang ramah lingkungan.

Menambahkan, Israel juga akan mendukung pengurangan emisi karbon yang diproduksi oleh perusahaan dan pemerintah negara itu, bersumber dari Times of Israel.

Namun, ada beberapa cara penanganan perubahan iklim yang tak disinggung oleh Bennett, salah satunya terkait draft Undang-Undang Perubahan Iklim yang disampaikan oleh Menteri Perlindungan Israel Gila Gamliel pada April lalu.

Beberapa kebijakan yang dicanangkan dalam aturan ini adalah pajak karbon, aturan investasi yang harus mempertimbangkan dampak pada perubahan iklimnya, dan integrasi penetapan harga bahan bakar fosil.

Lihat Juga : Rumah PM Sudan Dikepung Militer dalam Upaya Kudeta

Walaupun demikian, rancangan undang-undang perubahan iklim ini bertentangan dengan pihak Kementerian Energi dan Keuangan Israel.

Menanggapi penolakan itu, Gamliel menyampaikan bahwa kementerian terkait perlu "melihat kenyataan (masalah perubahan iklim) sebagaimana adanya, menyadari bahwa kita ada dalam situasi yang genting, dan mendukung hukum Perubahan Iklim yang sedang kita gaungkan."