Krisis Ekonomi, Korut Buru Pendatang Ilegal di Pyongyang

Pihak berwenang Korea Utara (Korut) mulai memburu pendatang ilegal di Pyongyang menyusul krisis ekonomi yang mendera negara itu.

Di Pyongyang, ketimpangan bukan soal kaya dan miskin tapi bergantung pada seberapa dekat rumah mereka dengan pusat kota.

Lihat Juga : Trump Minta Putin Bongkar Informasi untuk Serang Biden

Penyidik Korut tengah mencari penduduk yang tak termasuk di pusat kota atau disebut "410ers."

"Investigasi sedang dilakukan sesuai dengan instruksi dari Komite Pusat guna memperbaiki ketertiban administrasi di distrik pusat Pyongyang, di mana kantor pusat berada," kata seorang penduduk Pyongyang kepada Radio Free Asia pekan lalu.

Sebagai hasil dari penyelidikan, lanjut dia, warga yang ditetapkan sebagai 410 harus kembali ke tempat tinggal asli mereka di pinggiran Pyongyang.

Lihat Juga : KILAS INTERNASIONAL Ekonomi Korut Ambruk hingga Inggris Nilai Rusia Persulit RI di G20

Hidup di pusat kota Pyongyang merupakan hal yang istimewa. Warga bisa mendapat pendidikan yang lebih baik dan kesempatan karier yang terbuka lebar, akses ke makanan dan obat-obatan lebih mudah dan segalanya terlihat lebih baik dibanding standar hidup di pinggiran kota atau provinsi lain.

Hanya penduduk yang dianggap paling setia yang dilaporkan bisa mengantongi izin tinggal di Pyongyang.

Sumber yang menginformasikan soal penyidik, mengatakan di apartemen distrik Potonggang dekat pusat ibu kota, seorang penduduk ditemukan sebagai 410er dari distrik Sadong.

Ia kemudian dia diusir. Sadong merupakan wilayah yang jauh dari Pyongyang.

"Orang-orang yang tinggal di pinggiran kota tak bisa masuk pusat kota. Saat mereka pergi ke 'kota' mereka termasuk kategori 410," lanjut sumber itu.

Ia lalu melanjutkan, "Hanya karena soal provinsi orang-orang tak bisa tinggal di Pyongyang, 410er tak bisa hidup di pusat kota."

Warga Pyongyang yang tinggal di pinggiran kota punya kartu identitas yang sama dengan warga di pusat kota, bedanya mereka adalah orang-orang kelas bawah.

Penduduk Pyongyang yang lain mengaku mengetahui soal 410er yang secara ilegal membeli apartemen di pusat kota di distrik Songyo.

"Dia ditangkap pihak berwenang dan diusir ke tempat tinggal asal. Mereka menyita apartemennya," kata dia.

Namun, jika penduduk mendonasikan lebih dari US$ 10 ribu atau sekitar Rp280 juta yang disebut 'dana loyalitas' ke Komite Rakyat Pyongyang, mereka akan diizinkan tinggal di pusat kota.

"Bahkan jika Anda termasuk 410," kata penduduk Pyongyang itu.

Lihat Juga : 6 Poin Perundingan Lanjutan Rusia dan Ukraina di Turki

Beberapa warga pinggiran Pyongyang secara resmi menyumbangkan dana loyalitas mereka dan tinggal di daerah pusat jika mereka mampu.

Namun, jika mereka tak punya banyak uang, mereka membayar suap sekitar US$2.000 atau sekitar Rp28 juta kepada penegak hukum dan pejabat Komite Rakyat dan pindah ke daerah pusat.

Pengklasifikasian 410 dimulai saat Kim Il-sung memimpin Korea Utara, kata sumber ketiga.

"Sekarang pihak berwenang berusaha memulihkan ketertiban di daerah pusat dan mengusir 410 orang yang pindah secara ilegal dengan membayar suap," kata sumber ketiga.

Warga marah dan mengeluh bahwa pihak berwenang berusaha menegakkan pemisahan kelas atas dan bawah, lanjut dia.

Ketimpangan itu bahkan sangat terlihat saat pemerintah membagikan pasokan makanan. Semua warga Pyongyang menerima pasokan makanan pokok setiap bulan, tapi penduduk pusat kota mendapatkan kemewahan seperti gula, minyak, dan telur.

Harga rumah di pusat kota Pyongyang diketahui 10 kali lebih tinggi dari harga di pinggiran. Hal ini mencerminkan kesenjangan ketersediaan kebutuhan seperti listrik dan makanan.