Singkatnya, mengembalikan Turki, dari negara sekuler ke negara Islam, melalui kebijakan-kebijakan yang mirip di era Ottoman.
Saat Turki di bawah pimpinan Kemal Attaturk negara ini berhaluan sekuler. Beberapa di antaranya, dia menghapus pendidikan agama dan mengubahnya menjadi pendidikan umum, menjadikan Hagia Sophia sebagai museum.
Di bawah kendali Erdogan, Turki disebut-sebut menjadi neo-Ottoman.
Pengamat dari Institut Kajian Asia dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, Boris Doglov, menilai Erdogan memiliki kebijakan yang luar biasa.
"[Erdogan] seorang politikus yang telah membuat langkah besar dalam kebijakan luar negeri: dalam mempromosikan kepentingan Turki, kebijakan neo-Ottomanisme, dan posisi Turki sebagai pemimpin dunia Muslim," kata Doglov, seperti dikutip TASS.
Sejak Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), yang diketuai Erdogan, berkuasa pada 2002, politik luar negeri dan politik dalam negeri Turki dicirikan sebagai 'neo-Ottoman.'
Erdogan menarik sebagian besar dukungannya dari jantung konservatif Turki, dan memposisikan diri sebagai lawan dari elite Kemalis.
Kemalis merujuk pada paham sekuler Turki yang dibawa oleh Mustafa Kemal Pasha dan dikenal sebagai Attaturk atau 'Bapak Turki'.
Tanda itu semakin terlihat saat Erdogan berziarah ke makam sultan Ottoman abad ke-16, Selim I.
Menurut lembaga think-tank, Centrum pro bezpečnostní analýzy a prevenci (CBAP) melaporkan tindakan itu sebagai kepanjangan antara dirinya dan pemimpin Ottoman yang terkenal.
Lanjut baca di halaman berikutnya...
Pada 2020, Erdogan mengumumkan Hagia Sophia menjadi masjid dan memicu perhatian internasional.
Pengamat politik dan Studi Internasional dari Open University, Inggris, Edward Westridge, mengatakan konsep 'neo-Ottoman' kerap digunakan para pengkritik Turki.
Komentar ini tertuang dalam makalah Imperial Grandeur and Selective Memory: Re-assessing Neo-Ottomanism in Turkish Foreign and Domestic Politics yang dirilis pada 2019.
"Setidaknya selama dekade terakhir, neo-Ottomanisme telah berfungsi sebagai salah satu alat konseptual utama untuk memahami kebijakan luar negeri Turki," kata Wastnidge, seperti dikutip Indian Express.
Ia lalu berpendapat, "Baru-baru ini, konsep tersebut juga muncul dalam wacana politik dalam negeri Turki, meski dengan cara yang berbeda."
Neo-Ottomanisme sebagai sebuah konsep tumbuh sekitar akhir 1980-an hingga 1990-an untuk menjelaskan aspirasi geopolitik Turki.
Istilah itu digunakan negara tetangga Turki seperti Yunani dan Armenia untuk mengkritik Turki.
Dalam wacana geopolitik Turki, penggunaan 'neo-Ottomanisme' semakin sering terjadi setelah 2020. Namun, istilah ini justru jarang digunakan dalam negeri.
Asisten profesor di Departemen Internasional Universitas Yildirim Beyazit Ankara, Omair Anas, mengatakan pada kenyataannya, jarang politikus Turki dan warga menggunakan istilah tersebut dalam debat politik sehari-hari.
"Neo-Ottomanisme dalam pengertiannya saat ini, sumber ancaman terhadap keamanan dan stabilitas kawasan, adalah ciptaan media Barat," ucap Anas.
Jakarta, CNN Indonesia --
Selama memimpin Turki, kebijakan Presiden Recep Tayyip Erdogan disebut sebagai pembaruan Ottoman atau Neo-Ottoman.
Neo-Ottoman merupakan sebuah ideologi politik Turki yang mendukung kembalinya pengaruh budaya Utsmaniyah dalam kebijakan sosial domestik.
Singkatnya, mengembalikan Turki, dari negara sekuler ke negara Islam, melalui kebijakan-kebijakan yang mirip di era Ottoman.
Saat Turki di bawah pimpinan Kemal Attaturk negara ini berhaluan sekuler. Beberapa di antaranya, dia menghapus pendidikan agama dan mengubahnya menjadi pendidikan umum, menjadikan Hagia Sophia sebagai museum.
Di bawah kendali Erdogan, Turki disebut-sebut menjadi neo-Ottoman.
Pengamat dari Institut Kajian Asia dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, Boris Doglov, menilai Erdogan memiliki kebijakan yang luar biasa.
"[Erdogan] seorang politikus yang telah membuat langkah besar dalam kebijakan luar negeri: dalam mempromosikan kepentingan Turki, kebijakan neo-Ottomanisme, dan posisi Turki sebagai pemimpin dunia Muslim," kata Doglov, seperti dikutip TASS.
Sejak Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), yang diketuai Erdogan, berkuasa pada 2002, politik luar negeri dan politik dalam negeri Turki dicirikan sebagai 'neo-Ottoman.'
Erdogan menarik sebagian besar dukungannya dari jantung konservatif Turki, dan memposisikan diri sebagai lawan dari elite Kemalis.
Kemalis merujuk pada paham sekuler Turki yang dibawa oleh Mustafa Kemal Pasha dan dikenal sebagai Attaturk atau 'Bapak Turki'.
Tanda itu semakin terlihat saat Erdogan berziarah ke makam sultan Ottoman abad ke-16, Selim I.
Menurut lembaga think-tank, Centrum pro bezpečnostní analýzy a prevenci (CBAP) melaporkan tindakan itu sebagai kepanjangan antara dirinya dan pemimpin Ottoman yang terkenal.
Lanjut baca di halaman berikutnya...
Mengapa Rezim Erdogan Disebut sebagai Neo-Ottoman?
Rezim Erdogan berupaya mengembalikan pengaruh kekaisaran Ottoman di Turki. (AFP/GABRIEL BOUYS)
Pada 2020, Erdogan mengumumkan Hagia Sophia menjadi masjid dan memicu perhatian internasional.
Pengamat politik dan Studi Internasional dari Open University, Inggris, Edward Westridge, mengatakan konsep 'neo-Ottoman' kerap digunakan para pengkritik Turki.
Komentar ini tertuang dalam makalah Imperial Grandeur and Selective Memory: Re-assessing Neo-Ottomanism in Turkish Foreign and Domestic Politics yang dirilis pada 2019.
"Setidaknya selama dekade terakhir, neo-Ottomanisme telah berfungsi sebagai salah satu alat konseptual utama untuk memahami kebijakan luar negeri Turki," kata Wastnidge, seperti dikutip Indian Express.
Ia lalu berpendapat, "Baru-baru ini, konsep tersebut juga muncul dalam wacana politik dalam negeri Turki, meski dengan cara yang berbeda."
Neo-Ottomanisme sebagai sebuah konsep tumbuh sekitar akhir 1980-an hingga 1990-an untuk menjelaskan aspirasi geopolitik Turki.
Istilah itu digunakan negara tetangga Turki seperti Yunani dan Armenia untuk mengkritik Turki.
Dalam wacana geopolitik Turki, penggunaan 'neo-Ottomanisme' semakin sering terjadi setelah 2020. Namun, istilah ini justru jarang digunakan dalam negeri.
Asisten profesor di Departemen Internasional Universitas Yildirim Beyazit Ankara, Omair Anas, mengatakan pada kenyataannya, jarang politikus Turki dan warga menggunakan istilah tersebut dalam debat politik sehari-hari.
"Neo-Ottomanisme dalam pengertiannya saat ini, sumber ancaman terhadap keamanan dan stabilitas kawasan, adalah ciptaan media Barat," ucap Anas.
