Warga Diimbau Tak Adang Kampanye Pilkada DKI Putaran Kedua
Lalu Rahadian | CNN Indonesia
Senin, 06 Mar 2017 18:04 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Warga ibu kota diimbau tak melakukan pengadangan dalam kampanye putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah 2017. Imbauan disampaikan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta jelang dimulainya masa kampanye.
Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat akan bertarung di putaran kedua Pilkada DKI.
Menurut Ketua KPU DKI Sumarno, tak ada batasan bagi peserta putaran kedua untuk melakukan kampanye di berbagai lokasi. Larangan hanya diberikan untuk kampanye di tempat ibadah, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan lingkungan kantor pemerintah.
"Di tempat-tempat di luar itu diperbolehkan melakukan kampanye dan tentu saja saya harap masyarakat dapat menerima siapapun yang hadir untuk melakukan kegiatan kampanye," ujar Sumarno di kantornya, Senin (6/3).
Sanksi pidana mengancam oknum yang menghalangi kampanye peserta putaran kedua Pilkada DKI. Aturan tersebut tertulis pada Pasal 187 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Aturan tersebut berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600ribu atau paling banyak Rp6 juta."
Selama masa kampanye, peserta putaran kedua Pilkada DKI dilarang memasang alat peraga (APK) dan menggelar pertemuan model rapat umum. Namun, mereka diperbolehkan menerima sumbangan untuk dana sosialisasi.
Batasan dana kampanye peserta putaran kedua akan ditetapkan KPU DKI usai melakukan rapat koordinasi dengan tim pasangan calon. Sumarno berkata, kemungkinan batas dana kampanye putaran kedua Pilkada berkurang dibanding sebelumnya.
"Pasti berbeda dengan putaran pertama. Pada putaran pertama ada batasan Rp203 miliar tapi itu kan mencakup kegiatan rapat umum yang bisa dilakukan dengan biaya cukup besar, juga APK. Di putaran kedua ini tidak ada rapat umum, APK, pasti jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan putaran pertama," ujarnya.
Masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI dimulai esok Selasa (7/3). Sosialisasi berlangsung hingga tiga hari jelang pemungutan suara, 15 April. (wis/gil)
Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat akan bertarung di putaran kedua Pilkada DKI.
Menurut Ketua KPU DKI Sumarno, tak ada batasan bagi peserta putaran kedua untuk melakukan kampanye di berbagai lokasi. Larangan hanya diberikan untuk kampanye di tempat ibadah, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan lingkungan kantor pemerintah.
Sanksi pidana mengancam oknum yang menghalangi kampanye peserta putaran kedua Pilkada DKI. Aturan tersebut tertulis pada Pasal 187 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Aturan tersebut berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600ribu atau paling banyak Rp6 juta."
Batasan dana kampanye peserta putaran kedua akan ditetapkan KPU DKI usai melakukan rapat koordinasi dengan tim pasangan calon. Sumarno berkata, kemungkinan batas dana kampanye putaran kedua Pilkada berkurang dibanding sebelumnya.
"Pasti berbeda dengan putaran pertama. Pada putaran pertama ada batasan Rp203 miliar tapi itu kan mencakup kegiatan rapat umum yang bisa dilakukan dengan biaya cukup besar, juga APK. Di putaran kedua ini tidak ada rapat umum, APK, pasti jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan putaran pertama," ujarnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK