Anies Soroti Masalah Pendataan Kartu Jakarta Pintar
CNN Indonesia
Senin, 20 Mar 2017 19:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anies Baswedan berniat serius membenahi persoalan dalam program Kartu Jakarta Pintar. Hal itu menjadi perhatian Anies lantaran dia mengusung KJP Plus sebagai salah satu program andalan di Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Masalah di KJP sekarang ini adalah pendataan. Kami ke depan akan menggunakan basis data yang sudah ada," ujar Anies di Jakarta Selatan, Senin (20/3).
Anies menjelaskan, jika terpilih, pihaknya akan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) milik Kementerian Sosial dan data milik Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk mendata penerima KJP Plus.
Proses identifikasi penerima KJP Plus nantinya akan melalui jalur Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW). Bukan seperti saat ini, kata Anies, yang mengandalkan jalur pendataan melalui pihak guru atau sekolah dalam hal verifikasi.
"Karena yang tahu kondisi warga itu bukan guru, tapi para pimpinan warga yaitu Ketua RT/RW. Dengan cara begitu Insya Allah semua warga yang berhak untuk menerima bantuan KJP akan masuk dalam kategori penerima," ujar Anies.
Pada 2016, data penerima KJP mencapai sekitar 692 ribu siswa. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menargetkan penerima KJP di angka 761 ribuan pada 2017. Proses pendataan KJP tahun ini baru rampung pada 16 Februari lalu.
Dinas Pendidikan mengajukan alokasi anggaran KJP 2017 sebesar Rp 3,04 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Angka itu naik sekira setengah triliun rupiah dari alokasi sebelumnya Rp2,5 triliun.
Anies mengatakan, program KJP Plus yang akan menjangkau seluruh anak usia sekolah di Jakarta, tidak akan membebani APBD DKI Jakarta yang mencapai Rp70 triliun.
Apalagi, kata dia, alokasi pendidikan diamanatkan sebesar 20 persen dari jumlah anggaran dalam setahun. "Dengan APBD yang sebesar Jakarta, 20 persen untuk itu sudah besar. Jadi sudah sangat cukup," ujarnya.
Anies mengatakan pemberian KJP Plus nantinya akan dilakukan bertahap. Untuk jangka pendek, kata dia, KJP Plus diprioritaskan kepada siswa dengan kondisi ekonomi kurang mampu.
Untuk jangka panjangnya, semua anak usia sekolah akan menerima KJP Plus. Bagi anak kurang mampu, kata Anies, penerima KJP Plus akan mendapat manfaat berupa bantuan tunai dan sejumlah diskon maupun serangkaian program lain seperti naik transportasi umum gratis.
Sementara bagi anak usia sekolah yang mampu akan menerima sejumlah diskon yang dapat digunakan ketika belanja kebutuhan sekolah.
Dengan mekanisme pembagian seperti itu, menurut Anies, alokasi anggaran KJP Plus nantinya tidak akan banyak berubah.
"Karena bagi keluarga yang mampu terima kartunya bukan sebagai bukti menerima bantuan, tapi itu kartu pelajar yang bisa digunakan untuk mendapatkan potongan harga jadi enggak banyak berpengaruh," ujarnya.
Anies menegaskan KJP Plus bukan menjadi satu-satunya program peningkatan kualitas pendidikan. Anies juga berjanji akan meningkatkan kualitas guru, kepala sekolah, hingga sarana dan prasarana yang ada di sekolah.
"Masalah di KJP sekarang ini adalah pendataan. Kami ke depan akan menggunakan basis data yang sudah ada," ujar Anies di Jakarta Selatan, Senin (20/3).
Anies menjelaskan, jika terpilih, pihaknya akan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) milik Kementerian Sosial dan data milik Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk mendata penerima KJP Plus.
Proses identifikasi penerima KJP Plus nantinya akan melalui jalur Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW). Bukan seperti saat ini, kata Anies, yang mengandalkan jalur pendataan melalui pihak guru atau sekolah dalam hal verifikasi.
"Karena yang tahu kondisi warga itu bukan guru, tapi para pimpinan warga yaitu Ketua RT/RW. Dengan cara begitu Insya Allah semua warga yang berhak untuk menerima bantuan KJP akan masuk dalam kategori penerima," ujar Anies.
Dinas Pendidikan mengajukan alokasi anggaran KJP 2017 sebesar Rp 3,04 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Angka itu naik sekira setengah triliun rupiah dari alokasi sebelumnya Rp2,5 triliun.
Anies mengatakan, program KJP Plus yang akan menjangkau seluruh anak usia sekolah di Jakarta, tidak akan membebani APBD DKI Jakarta yang mencapai Rp70 triliun.
Apalagi, kata dia, alokasi pendidikan diamanatkan sebesar 20 persen dari jumlah anggaran dalam setahun. "Dengan APBD yang sebesar Jakarta, 20 persen untuk itu sudah besar. Jadi sudah sangat cukup," ujarnya.
Untuk jangka panjangnya, semua anak usia sekolah akan menerima KJP Plus. Bagi anak kurang mampu, kata Anies, penerima KJP Plus akan mendapat manfaat berupa bantuan tunai dan sejumlah diskon maupun serangkaian program lain seperti naik transportasi umum gratis.
Sementara bagi anak usia sekolah yang mampu akan menerima sejumlah diskon yang dapat digunakan ketika belanja kebutuhan sekolah.
Lihat juga:Menimbang 'Iming-iming' KJP Plus Anies-Sandi |
"Karena bagi keluarga yang mampu terima kartunya bukan sebagai bukti menerima bantuan, tapi itu kartu pelajar yang bisa digunakan untuk mendapatkan potongan harga jadi enggak banyak berpengaruh," ujarnya.
Anies menegaskan KJP Plus bukan menjadi satu-satunya program peningkatan kualitas pendidikan. Anies juga berjanji akan meningkatkan kualitas guru, kepala sekolah, hingga sarana dan prasarana yang ada di sekolah.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK