Polri Siap Tangkap Massa yang Mengintimidasi Saat Pilkada
CNN Indonesia
Senin, 17 Apr 2017 18:44 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, jajarannya tak akan ragu menangkap pelaku pengerahan massa disertai tindakan intimidasi saat penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, Rabu (19/4) mendatang.
Tito mengatakan, pelaku tindakan intimidasi maupun oknum yang membawa senjata tajam di tempat pemungutan suara (TPS) dan di mana pun dapat dipidana.
"Polri dengan diskresinya dapat menegakkan hukum, kami dapat amankan yang bersangkutan paling tidak 24 jam, apalagi kalau sampai melakukan kekerasan pidana," ujar Tito di Istana Merdeka, Senin (17/4).
Tito menuturkan, sekitar 65 ribu personel akan dikerahkan untuk mengamankan Pilkada DKI putaran dua. Sebanyak 20 ribu personel dari Polri, 15 ribu anggota TNI, dan sisanya berasal dari Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kemeterian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah.
Mantan Kapolda Metro Jaya itu meminta masyarakat terutama dari luar Jakarta, tak perlu mengerahkan massa ke ibu kota untuk mengamankan pilkada. Selain aparat, KPU dan Bawaslu juga memiliki mekanisme pemilu untuk menjaga ketertiban dan keberlangsungan Pilkada.
"Larangan tadi bukan hanya untuk Tamasya Al Maidah, tapi juga semua pihak, semua pendukung pasangan calon," ucap mantan Kapolda Metro Jaya ini.
Upaya ini telah disosialisasikan melalui maklumat yang dikeluarkan Kapolda Metro Jaya Mochammad Iriawan. Tak hanya itu, Tito juga menginstruksikan seluruh Kapolda di Jawa dan Sumatera mengeluarkan maklumat serupa demi menjamin kebebasan dan kerahasiaan hak politik yang tak boleh diintimidasi.
Dua Kelompok Kerahkan Massa
Di tempat terpisah, Panitia Tamasya Al Maidah menyatakan tetap mengerahkan massa dari berbagai daerah pada pencoblosan Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua. Menurut Ketua Panitia Tamasya Al Maidah Ansufri ID Sambo, pengerahan massa ini dilakukan untuk mengawal kemenangan umat Islam.
Dia mengklaim pengerahan massa ke seluruh TPS di Jakarta bukan dimaksudkan untuk mengintimadasi warga yang memiliki hak suara.
"Intinya kita mengawal, mengawasi, agar kemenangan umat Islam tak diciderai," kata Ansufri di Aula Buya Hamka, Masjid Al Azhar, Jakarta.
Sementara itu, tim pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat akan mengerahkan masing-masing tiga orang saksi untuk mengawal tiap TPS pada hari pemungutan suara.
Tim Manajemen Saksi dan Pengamanan Suara Ahok-Djarot, I Gusti Putu Artha mengatakan jumlah saksi yang dikerahkan untuk mengawal pemungutan suara di TPS sekitar 39.000 saksi.
"Nanti setiap TPS akan ada tiga orang, walaupun ketentuan dalam undang-undang cuma dua, tapi kami kerahkan tiga orang, nanti satu orang kami posisikan sebagai relawan," ucap Putu.
Putu menyebut surat mandat bagi para saksi sudah didistribusikan. Sebelumnya, tim juga sudah memberikan pengarahan kepada seluruh saksi terkait dengan tugas pengawasan di masing-masing TPS.
"(saksi) tinggal datang ke TPS masing-masing," katanya.
Banser Siap Turun Jika Dibutuhkan
Ketua umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, sekitar 20.000 anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdllatul Ulama (Banser) siap mengamankan proses pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta, Rabu nanti. Mereka akan dikumpulkan dalam apel yang akan dilakukan di Bumi Perkemahan Ragunan.
Meski begitu, Yaqut menyebut Banser tidak akan diterjunkan untuk melakukan pengamanan ataupun pengawasan secara langsung di TPS.
"Jadi ini (20.000 anggota Banser) merupakan bagian dari internal kami konsolidasi pasukan, kebetulan pas ada Pilkada di DKI, kami siapkan Banser ini jika negara atau aparat negara membutuhkan," kata Yaqut kepada CNNIndonesia.com, Senin (17/4).
Yaqut menyebut kesiapan Banser tersebut sebagai upaya untuk ikut serta dalam proses pengamanan pemungutan suara Pilkada DKI pada 19 April mendatang.
"Kami hanya siap siaga saja untuk memastikan bahwa Pilkada DKI aman," ujarnya.
Tito mengatakan, pelaku tindakan intimidasi maupun oknum yang membawa senjata tajam di tempat pemungutan suara (TPS) dan di mana pun dapat dipidana.
"Polri dengan diskresinya dapat menegakkan hukum, kami dapat amankan yang bersangkutan paling tidak 24 jam, apalagi kalau sampai melakukan kekerasan pidana," ujar Tito di Istana Merdeka, Senin (17/4).
Tito menuturkan, sekitar 65 ribu personel akan dikerahkan untuk mengamankan Pilkada DKI putaran dua. Sebanyak 20 ribu personel dari Polri, 15 ribu anggota TNI, dan sisanya berasal dari Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kemeterian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah.
Mantan Kapolda Metro Jaya itu meminta masyarakat terutama dari luar Jakarta, tak perlu mengerahkan massa ke ibu kota untuk mengamankan pilkada. Selain aparat, KPU dan Bawaslu juga memiliki mekanisme pemilu untuk menjaga ketertiban dan keberlangsungan Pilkada.
"Larangan tadi bukan hanya untuk Tamasya Al Maidah, tapi juga semua pihak, semua pendukung pasangan calon," ucap mantan Kapolda Metro Jaya ini.
Upaya ini telah disosialisasikan melalui maklumat yang dikeluarkan Kapolda Metro Jaya Mochammad Iriawan. Tak hanya itu, Tito juga menginstruksikan seluruh Kapolda di Jawa dan Sumatera mengeluarkan maklumat serupa demi menjamin kebebasan dan kerahasiaan hak politik yang tak boleh diintimidasi.
Dua Kelompok Kerahkan Massa
Di tempat terpisah, Panitia Tamasya Al Maidah menyatakan tetap mengerahkan massa dari berbagai daerah pada pencoblosan Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua. Menurut Ketua Panitia Tamasya Al Maidah Ansufri ID Sambo, pengerahan massa ini dilakukan untuk mengawal kemenangan umat Islam.
Dia mengklaim pengerahan massa ke seluruh TPS di Jakarta bukan dimaksudkan untuk mengintimadasi warga yang memiliki hak suara.
 Panitia Tegaskan Tamasya Al Maidah untuk Kawal Kemenangan Umat Islam. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan) |
Sementara itu, tim pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat akan mengerahkan masing-masing tiga orang saksi untuk mengawal tiap TPS pada hari pemungutan suara.
Tim Manajemen Saksi dan Pengamanan Suara Ahok-Djarot, I Gusti Putu Artha mengatakan jumlah saksi yang dikerahkan untuk mengawal pemungutan suara di TPS sekitar 39.000 saksi.
"Nanti setiap TPS akan ada tiga orang, walaupun ketentuan dalam undang-undang cuma dua, tapi kami kerahkan tiga orang, nanti satu orang kami posisikan sebagai relawan," ucap Putu.
Putu menyebut surat mandat bagi para saksi sudah didistribusikan. Sebelumnya, tim juga sudah memberikan pengarahan kepada seluruh saksi terkait dengan tugas pengawasan di masing-masing TPS.
"(saksi) tinggal datang ke TPS masing-masing," katanya.
Banser Siap Turun Jika Dibutuhkan
Ketua umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, sekitar 20.000 anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdllatul Ulama (Banser) siap mengamankan proses pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta, Rabu nanti. Mereka akan dikumpulkan dalam apel yang akan dilakukan di Bumi Perkemahan Ragunan.
Meski begitu, Yaqut menyebut Banser tidak akan diterjunkan untuk melakukan pengamanan ataupun pengawasan secara langsung di TPS.
Lihat juga:GP Ansor Siap Kawal Pemilih Kandidat 'Kafir' |
"Jadi ini (20.000 anggota Banser) merupakan bagian dari internal kami konsolidasi pasukan, kebetulan pas ada Pilkada di DKI, kami siapkan Banser ini jika negara atau aparat negara membutuhkan," kata Yaqut kepada CNNIndonesia.com, Senin (17/4).
Yaqut menyebut kesiapan Banser tersebut sebagai upaya untuk ikut serta dalam proses pengamanan pemungutan suara Pilkada DKI pada 19 April mendatang.
"Kami hanya siap siaga saja untuk memastikan bahwa Pilkada DKI aman," ujarnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK