PROGRAM MENTERI
Konflik Agraria Jadi PR Kementerian Pertanian
CNN Indonesia
Minggu, 02 Nov 2014 18:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pertanian di bawah pimpinan Amran Sulaiman dinilai punya banyak pekerjaan rumah terkait konflik agraria yang jumlahnya terus meningkat dan makin banyak memakan korban jiwa.
Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang 2013 terdapat 369 konflik agraria yang melibatkan luas lahan mencapai 1.281.660.09 hektar dan 139.874 kepala keluarga.
Akibat konflik, KPA mencatat ada 21 orang yang tewas, 30 orang tertembak, lalu 130 dianiaya dan 239 orang ditahan oleh aparat keamanan.
Menurut Wakil Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyu Wagiman, salah satu pemicu konflik agraria di Indonesia adalah penguasaan atau kepemilikkan kawasan pertanian.
"Kita melihat hasil penelitian agraria, dalam bisnis kelapa sawit di Indonesia ada 2.000 perusahaan besar kelapa sawit, namun yang berkuasa hanya 10 grup perusahaan besar milik Indonesia, Malaysia, dan Singapura," tutur Wahyu dalam diskusi bertajuk "Pekerjaan Rumah Menteri Pertanian era Jokowi-JK" di Cikini, Jakarta, Minggu (2/11).
Ketimpangan penguasaan kawasan pertanian ini, menurut Wahyu, menyebabkan kecemburuan sosial antara masyarakat, petani sekitar, perusahaan kecil menengah, dan perusahaan besar.
Lebih lanjut ia menyampaikan, jika Mentan yang baru tidak memperhatikan perbedaan struktur penguasaan lahan dari perusahaan besar, maka akan jadi masalah serius bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena ia telah berjanji untuk menuntaskan masalah-masalah agraria.
"Kalau Menteri Pertanian tidak bisa membereskan konflik-konflik agraria, maka sama saja dengan tidak menjalankan Nawacita punya Jokowi," kata Wahyu.
Menurut data KPA, konflik agraria paling banyak terjadi di sektor perkebunan yaitu sebanyak 108 konflik (48,78 persen), sektor infrastruktur 105 konflik (28,46 persen), pertambangan 38 konflik (10,3 persen), kehutanan (31 konflik (8,4 persen), pesisir 9 konflik (2,44 persen), dan 6 konflik lainnya (1,63 persen).
Selain itu, izin usaha perusahaan perkebunan juga perlu ditinjau ulang. Wahyu berpendapat, sebagian besar izin itu bermasalah sejak awal. Pemberian izin yang tidak transparan dinilai menjadi penyebab konflik dan kekerasan yang memakan korban jiwa.
"Lahan masyarakat diambil tanpa ganti rugi yang layak. Lahan maayarakat dikonversi menjadi perkebunan yang besar tanpa diberitahukan dahulu," ujar dia.
Menutup celah korupsi
Kementan masuk dalam lima besar kementerian dengan anggaran tertinggi, sebesar Rp 15,47 triliun dalam APBN-Perubahan 2014. Dengan anggaran besar, lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Kementan patut dikawal agar tak ada celah korupsi.
Kementerian ini bisa saja dimanfaatkan menjadi lapak korupsi. Tercatat ada sejumlah kasus korupsi di kementerian ini, termasuk dugaan suap impor daging sapi yang melibatkan pihak swasta dan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq.
Selain itu, ada pula sejumlah skandal korupsi di Kementan, antara lain dalam proyek lampu penangkap hama di Dirjen Tanaman Pangan yang libatkan lebih dari 15 orang tersangka, proyek pengadaan benih oleh PT Sang Hyang Seri (SHS), proyek pengadaan benih kopi yang diduga merugikan negara sebesar Rp 12 miliar, proyek dekomposer cair dan pupuk hayati cair senilai Rp 81 miliar, dan proyek pengadaan bibit palawija TA 2012 senilai Rp 200 miliar.
"Alih-alih menyejahterakan petani, malah menyejahterakan koruptor," kata Emerson Yuntho, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW.
Ia merekomendasikan Mentan baru Amran Sulaiman untuk mengundurkan dari jabatan CEO PT Tiran Group, untuk memastikan tak ada konflik kepentingan. Hal ini sejalan dengan harapan Presiden Jokowi yang menginginkan para menterinya tidak merangkap jabatan.
Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang 2013 terdapat 369 konflik agraria yang melibatkan luas lahan mencapai 1.281.660.09 hektar dan 139.874 kepala keluarga.
Akibat konflik, KPA mencatat ada 21 orang yang tewas, 30 orang tertembak, lalu 130 dianiaya dan 239 orang ditahan oleh aparat keamanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita melihat hasil penelitian agraria, dalam bisnis kelapa sawit di Indonesia ada 2.000 perusahaan besar kelapa sawit, namun yang berkuasa hanya 10 grup perusahaan besar milik Indonesia, Malaysia, dan Singapura," tutur Wahyu dalam diskusi bertajuk "Pekerjaan Rumah Menteri Pertanian era Jokowi-JK" di Cikini, Jakarta, Minggu (2/11).
Lebih lanjut ia menyampaikan, jika Mentan yang baru tidak memperhatikan perbedaan struktur penguasaan lahan dari perusahaan besar, maka akan jadi masalah serius bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena ia telah berjanji untuk menuntaskan masalah-masalah agraria.
Lihat juga: Amran Sulaiman: dari Racun Tikus ke Menteri |
"Kalau Menteri Pertanian tidak bisa membereskan konflik-konflik agraria, maka sama saja dengan tidak menjalankan Nawacita punya Jokowi," kata Wahyu.
Menurut data KPA, konflik agraria paling banyak terjadi di sektor perkebunan yaitu sebanyak 108 konflik (48,78 persen), sektor infrastruktur 105 konflik (28,46 persen), pertambangan 38 konflik (10,3 persen), kehutanan (31 konflik (8,4 persen), pesisir 9 konflik (2,44 persen), dan 6 konflik lainnya (1,63 persen).
Selain itu, izin usaha perusahaan perkebunan juga perlu ditinjau ulang. Wahyu berpendapat, sebagian besar izin itu bermasalah sejak awal. Pemberian izin yang tidak transparan dinilai menjadi penyebab konflik dan kekerasan yang memakan korban jiwa.
"Lahan masyarakat diambil tanpa ganti rugi yang layak. Lahan maayarakat dikonversi menjadi perkebunan yang besar tanpa diberitahukan dahulu," ujar dia.
Menutup celah korupsi
Kementan masuk dalam lima besar kementerian dengan anggaran tertinggi, sebesar Rp 15,47 triliun dalam APBN-Perubahan 2014. Dengan anggaran besar, lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Kementan patut dikawal agar tak ada celah korupsi.
Kementerian ini bisa saja dimanfaatkan menjadi lapak korupsi. Tercatat ada sejumlah kasus korupsi di kementerian ini, termasuk dugaan suap impor daging sapi yang melibatkan pihak swasta dan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq.
Selain itu, ada pula sejumlah skandal korupsi di Kementan, antara lain dalam proyek lampu penangkap hama di Dirjen Tanaman Pangan yang libatkan lebih dari 15 orang tersangka, proyek pengadaan benih oleh PT Sang Hyang Seri (SHS), proyek pengadaan benih kopi yang diduga merugikan negara sebesar Rp 12 miliar, proyek dekomposer cair dan pupuk hayati cair senilai Rp 81 miliar, dan proyek pengadaan bibit palawija TA 2012 senilai Rp 200 miliar.
Lihat juga: Presiden Diminta Ajak Menteri Melapor Harta |
"Alih-alih menyejahterakan petani, malah menyejahterakan koruptor," kata Emerson Yuntho, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW.
Ia merekomendasikan Mentan baru Amran Sulaiman untuk mengundurkan dari jabatan CEO PT Tiran Group, untuk memastikan tak ada konflik kepentingan. Hal ini sejalan dengan harapan Presiden Jokowi yang menginginkan para menterinya tidak merangkap jabatan.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK