PENCEGAHAN KORUPSI
Lelang Jabatan Kemenkeu Melibatkan KPK
CNN Indonesia
Kamis, 13 Nov 2014 15:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk turut terlibat dalam proses lelang jabatan di kementerian. Lelang jabatan di posisi strategis Kementerian Keuangan dibutuhkan agar proses seleksi berjalan dengan transparan.
"Intinya KPK memang minta agar pelaksanaan promosi atau pengisian jabatan dilakukan secara transparan dan seleksi terbuka," kata Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro usai bertemu pimpinan KPK, Kamis siang (13/11).
Bambang mengatakan, lelang jabatan di tingkat eselon satu kementerian yang dia pimpin itu masih berlangsung. KPK dilibatkan untuk menelusuri rekam jejak para calon pejabat sekaligus merekomendasikan hasil penyaringan. Keterlibatan KPK baru efektif di masa akhir proses lelang jabatan.
"Bantuan KPK dibutuhkan, tapi tidak pada tahap awal, tentunya nanti di bagian akhir. Nanti kami akan konsultasi dengan KPK," ujar Bambang.
KPK menyambut baik upaya pencegahan korupsi yang digagas Kementerian Keuangan. Dengan lelang jabatan terbuka, transparasi seleksi jabatan menjadi lebih teruji. Lembaga antirasuah pun tidak menampik bakal menelusuri rekam jejak para calon pejabat eselon satu di kementerian itu.
"Tentang seleksi terbuka jabatan publik eselon satu yang ada di Kemenkeu, mungkin bisa juga melibatkan tracking yang seperti dilakukan waktu menteri," kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Pribowo.
Namun ketika ditanya mengenai siapa saja calon pejabat yang telah masuk proses seleksi di Kemenkeu, Johan maupun Bambang mengaku belum ada daftar calon yang masuk.
Kementerian Keuangan juga sebelumnya meminta KPK mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total APBN tahun 2014 sebesar Rp 1.842,5 triliun.
Jumlah itu terdiri dari anggaran untuk program kemiskinan sebesar Rp 134,5 triliun; anggaran pendidikan total Rp 368,9 triliun atau 20 persen dari APBN; anggaran kesehatan Rp 70,5 triliun; anggaran ketahanan pangan Rp 72,4 triliun; infrastruktur Rp 206,6 triliun; anggaran investasi Rp 398 triliun; dan anggaran tanggap climate change sebesar Rp 50 triliun.
"Intinya KPK memang minta agar pelaksanaan promosi atau pengisian jabatan dilakukan secara transparan dan seleksi terbuka," kata Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro usai bertemu pimpinan KPK, Kamis siang (13/11).
Bambang mengatakan, lelang jabatan di tingkat eselon satu kementerian yang dia pimpin itu masih berlangsung. KPK dilibatkan untuk menelusuri rekam jejak para calon pejabat sekaligus merekomendasikan hasil penyaringan. Keterlibatan KPK baru efektif di masa akhir proses lelang jabatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
KPK menyambut baik upaya pencegahan korupsi yang digagas Kementerian Keuangan. Dengan lelang jabatan terbuka, transparasi seleksi jabatan menjadi lebih teruji. Lembaga antirasuah pun tidak menampik bakal menelusuri rekam jejak para calon pejabat eselon satu di kementerian itu.
Namun ketika ditanya mengenai siapa saja calon pejabat yang telah masuk proses seleksi di Kemenkeu, Johan maupun Bambang mengaku belum ada daftar calon yang masuk.
Kementerian Keuangan juga sebelumnya meminta KPK mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total APBN tahun 2014 sebesar Rp 1.842,5 triliun.
Jumlah itu terdiri dari anggaran untuk program kemiskinan sebesar Rp 134,5 triliun; anggaran pendidikan total Rp 368,9 triliun atau 20 persen dari APBN; anggaran kesehatan Rp 70,5 triliun; anggaran ketahanan pangan Rp 72,4 triliun; infrastruktur Rp 206,6 triliun; anggaran investasi Rp 398 triliun; dan anggaran tanggap climate change sebesar Rp 50 triliun.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK