SENGKETA PERBATASAN
Jokowi: Majukan Wilayah Perbatasan RI
CNN Indonesia
Senin, 17 Nov 2014 18:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo akan pentingnya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain.
“Itu perintah Presiden untuk kawasan perbatasan jangan sampai kalah dengan luar negeri,” kata Basuki seusai rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/11).
Basuki mengatakan dalam rapat kabinet tersebut Menteri Dalam Negeri melaporkan ada sekian kecamatan di wilayah perbatasan RI yang bermasalah. “Perintah Pak Presiden agar diidentifikasi,” ujar Basuki.
Dalam upaya penguatan di daerah perbatasan, persoalan anggaran menjadi hal penting yang menjadi perhatian. “Yang sekarang (anggaran) sudah ada untuk di perbatasan, nanti makanya difokuskan ke situ,” kata Basuki.
Basuki menyebutkan infrastrukur yang akan dibangun yaitu untuk 187 kecamatan yang ada di wilayah perbatasan. “Perintahnya perhatikan (pembangunan) jalan. Kita mau ke sana nanti,” ujar Basuki seraya menegaskan pihaknya harus langsung bergerak.
Di tempat yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, mengatakan untuk mengatasi persoalan yang ada di wilayah perbatasan melibatkan seluruh kementerian yang terkait. “Menyangkut infrastruktur, survei logistik, menyangkut keamanan dan sebagainya,” ujar Marwan.
Marwan menyoroti berbagai faktor yang selama ini menjadi persoalan di perbatasan seperti sumber daya manusia terkait dengan pendidikan. “Bisa selesaikan pendidikan ganda, ada kependudukan ganda di Indonesia dan Malaysia. Faktor kependudukan ini harus diselesaikan, karena sudah ada eksodus di sana, saudara-saudara dari Indonesia,” tuturnya.
Marwan melihat masalah di perbatasan merupakan kasus lama. “Ini bukan kasus baru, ini akumulasi dari semua permasalahan yang ada. “Mereka berteriak ada faktor kemekaran, kompleks sekali,” ujarnya.
Dia menambahkan pihaknya sudah melakukan inisitaif untuk koordinasi lintas kementerian. “Semoga bisa dilakukan nota kesepahaman semua kementerian,” kata Marwan. “Saya hanya urusi desa-desa terluar, salah satu program nawa kerja itu di daerah-daerah perbatasan.”
“Itu perintah Presiden untuk kawasan perbatasan jangan sampai kalah dengan luar negeri,” kata Basuki seusai rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/11).
Basuki mengatakan dalam rapat kabinet tersebut Menteri Dalam Negeri melaporkan ada sekian kecamatan di wilayah perbatasan RI yang bermasalah. “Perintah Pak Presiden agar diidentifikasi,” ujar Basuki.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam upaya penguatan di daerah perbatasan, persoalan anggaran menjadi hal penting yang menjadi perhatian. “Yang sekarang (anggaran) sudah ada untuk di perbatasan, nanti makanya difokuskan ke situ,” kata Basuki.
Basuki menyebutkan infrastrukur yang akan dibangun yaitu untuk 187 kecamatan yang ada di wilayah perbatasan. “Perintahnya perhatikan (pembangunan) jalan. Kita mau ke sana nanti,” ujar Basuki seraya menegaskan pihaknya harus langsung bergerak.
Marwan menyoroti berbagai faktor yang selama ini menjadi persoalan di perbatasan seperti sumber daya manusia terkait dengan pendidikan. “Bisa selesaikan pendidikan ganda, ada kependudukan ganda di Indonesia dan Malaysia. Faktor kependudukan ini harus diselesaikan, karena sudah ada eksodus di sana, saudara-saudara dari Indonesia,” tuturnya.
Marwan melihat masalah di perbatasan merupakan kasus lama. “Ini bukan kasus baru, ini akumulasi dari semua permasalahan yang ada. “Mereka berteriak ada faktor kemekaran, kompleks sekali,” ujarnya.
Dia menambahkan pihaknya sudah melakukan inisitaif untuk koordinasi lintas kementerian. “Semoga bisa dilakukan nota kesepahaman semua kementerian,” kata Marwan. “Saya hanya urusi desa-desa terluar, salah satu program nawa kerja itu di daerah-daerah perbatasan.”
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK