Mendagri Diminta Perhatikan Warga Perbatasan

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR Tubagus Hasanuddin menyatakan masalah perbatasan tak bisa diselesaikan secara parsial. Dikabarkan ratusan warga dari tiga desa di Nunukan, Kalimantan Utara, kini memegang kartu indentitas Malaysia sehingga timbul dugaan bahwa Malaysia akan mengklaim ketiga desa itu sebagai wilayah mereka.

Meski kabar tersebut telah dibantah oleh pemerintah, Hasanuddin meminta persoalan perbatasan diperhatikan serius oleh pemerintah. “Penyelesaian masalah perbatasan harus komprehensif karena di dalamnya mencakup masalah ekonomi, sosial, dan kebangsaaan,” kata Hasanuddin di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/11).

Pilihan Redaksi Kasus KTP Malaysia Lampu Merah Buat Indonesia Pemerintah Akui Belum Agresif di Perbatasan Menteri Marwan Siap Prioritaskan Tapal Batas Menteri Sikapi Serius Pemberian KTP Malaysia

Perekonomian warga Nunukan harus digerakkan dan diberdayakan. Masalah sosial di sana juga perlu dibereskan. Untuk itu Hasanuddin meminta sejumlah kementerian untuk berkoordinasi. Selain Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, persoalan perbatasan pun harus ditangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

“Kan ada badan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang dipimpin Mendagri. Di situ terlibat beberapa kementerian,” ujar Hasanuddin.

Berdasarkan informasi yang didapat Hasanuddin dari pemerintah daerah setempat, warga Nunukan yang menyeberang ke Malaysia sesungguhnya bukan pindah atau eksodus. Mereka memang warga Malaysia. “Di tiga kampung itu, banyak warga negara Malaysia. Mereka sejak kecil di sana karena daerah itu hanya tiga kilometer dari Malaysia,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR periode 2009-2014 tersebut.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoo mengatakan pergerakan WNI dari Nunukan ke Malaysia terjadi karena ada acara keluarga. “Kebetulan saja ada acara keluarga di sebelah (Malaysia), jadi mereka geser ke sebelah. Nanti setelah selesai, geser lagi ke kita (Indonesia),” kata dia.

Hal tersebut diamini oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. “Jika ada kegiatan, mereka (warga Nunukan) biasa bergerak satu rombongan secara bersama-sama. Di perbatasan sana kan tidak dipagari, hanya ada patok-patok kayu,” ujarnya.