Marzuki: Tak Perlu Subsidi BBM di Masa Depan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie tak mempersoalkan berapapun kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi selama hal itu ditetapkan lewat mekanisme yang benar, kredibel, dan transparan.

“Pemerintah harus terbuka tentang harga perolehan BBM. Rakyat jangan dibodohi terus,” kata Marzuki dalam keterangan tertulisnya kepada CNN Indonesia, Selasa (18/11).

Pilihan Redaksi PDIP: Jokowi Kerempeng Tapi Berani soal BBM Tarif Angkutan Umum dan Ojek Naik 100 Persen 25 Juta PKL Serempak Naikkan Harga Jual Harga BBM Naik Lima Kali dalam Satu Dekade

Mantan Ketua DPR itu mengusulkan agar pemerintah menetapkan besaran subsidi BBM dengan mengatur harga berdasarkan perkembangan perolehan harga.

Marzuki pun berharap Indonesia di masa depan bisa bebas dari ketergantungan terhadap BBM melalui pengembangan energi terbarukan. “Ke depan, BBM tidak perlu disubsidi lagi karena sudah ada gas untuk rakyat,” ujarnya.

Soal harga BBM yang saat ini naik, Marzuki menganggap pemerintah Jokowi tak lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Ia menilai tak ada terobosan membanggakan dari pemerintahan baru.

“(Pemerintah Jokowi) masih pakai pola lama. Padahal semua produksi minyak sudah bisa di-refinery di dalam negeri, sehingga bisa digunakan untuk kepentingan subsidi BBM,” kata Marzuki.

Ia juga menyoroti cost recovery dibayar dengan uang bukan dari hasil lifting sehingga Indonesia terpaksa impor untuk BBM subsidi. Terakhir, Marzuki menyarankan percepatan pengembangan infrastruktur gas sehingga konsumsi rumah tangga dan kendaraan lekas menggunakan gas seluruhnya.

Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp 2.000 per liter, Senin malam (17/11). Harga BBM jenis premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500, sedangkan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, menjelang kenaikan harga BBM, mengatakan kebijakan pemangkasan subsidi BBM akan memperlebar ruang fiskal pemerintah menjadi lebih dari Rp 100 triliun. Dana tersebut selanjutnya akan dialokasikan untuk belanja produktif seperti pembenahan infrastruktur, kompensasi sosial, dan mendukung konsep pembangunan berbasis maritim.