Hari Ini, Ahok Resmi Jadi Gubernur Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Pasca-pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang biasa dipanggil Ahok otomatis akan menjadi Gubernur Jakarta menggantikannya. Namun rencana pelantikan Ahok sebagai Gubernur menuai kontroversi, baik dari organisasi masyarakat tertentu maupun Koalisi Merah Putih di DPRD DKI Jakarta.

Ahok sendiri, walau statusnya selama ini sebatas Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, mengaku sudah melakukan pekerjaan selayaknya gubernur. Ia bahkan tak berharap diangkat secara resmi menjadi Gubernur Jakarta melalui seremoni negara. (Baca: Jadi Gubernur, Gaji Ahok Cuma Rp 1 Juta)

Pilihan Redaksi Panjang Jalan Ahok ke Kursi DKI 1 Marzuki Alie: Ahok Arogan, Harus Berubah Barisan Relawan Jokowi Gelar Aksi Dukung Ahok Ahok: Tuhan Saja Enggak Semua Orang Suka

Terlepas dari pro-kontra di seputar rencana pelantikan Ahok, Presiden Jokowi memutuskan untuk melantiknya hari ini, Rabu (19/11). Ahok akan dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat. Ini sesuai dengan Pasal 163 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelantikan kepala daerah oleh presiden di ibu kota negara.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyatakan Keputusan Presiden terkait pelantikan Ahok telah ditandatangani, Senin (17/11). Mengetahui sudah pasti dilantik, Ahok mengatakan tidak akan mengenakan baju baru dalam seremoni pelantikannya. Kata dia, baju lamanya masih pas dikenakan.

Kontroversi pelantikan Ahok

Kekisruhan di seputar pelantikan Ahok bermula dari keputusan Ahok keluar dari Partai Gerindra karena tak sepakat dengan langkah Gerindra mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Maklum, karier politik Ahok sejak awal dibangun dengan sistem pilkada langsung oleh rakyat. Namanya belum tentu muncul di panggung nasional apabila pilkada dilakukan oleh DPRD.

Oleh karena kader harus menaati semua keputusan partai, dan Ahok tak mau taat terhadap keputusan Gerindra mendukung UU Pilkada yang mengembalikan kewenangan memilih kepala daerah ke tangan DPRD, sebagai konsekuensi ia memutuskan angkat kaki dari partai besutan Prabowo Subianto itu. (Baca FOKUS: Ahok Mundur dari Gerindra)

Sikap Ahok tersebut dianggap Gerindra sebagai wujud tak tahu berterima kasih. Apalagi, Gerindra lah yang mengantarkan Ahok menuju kursi wakil gubernur Jakarta dalam Pilkada Jakarta 2012. Tak pelak Ahok dan Gerindra bersitegang. Ketegangan itu terbawa sampai saat ini, ketika Ahok sudah waktunya dilantik menjadi gubernur.

Gerindra dan mitra koalisinya yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menolak pelantikan Ahok hingga Mahkamah Agung megeluarkan fatwa. Sementara Koalisi Indonesia Hebat dan Kementerian Dalam Negeri ingin pelantikan Ahok tak ditunda-tunda. (Baca: Beda Dasar Hukum KIH dan KMP soal Pelantikan Ahok)

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang berasal dari Fraksi PDIP, tetap menggelar rapat paripurna istimewa dan mengumumkan Ahok sebagai Gubernur Jakarta meski ditentang oleh KMP. Ia tak peduli meski keempat wakilnya, yang berasal dari KMP, tak menghadiri rapat tersebut. Ia juga tak ambil pusing walau paripurna itu diboikot oleh KMP. (Baca: Ketua DPRD DKI Tak Peduli Paripurna Diboikot)

KMP DPRD DKI Jakarta pun mengirim surat kepada Presiden Jokowi guna meminta penundaan pelantikan Ahok sebagai gubernur sampai ada rekomendasi hukum dari MA. Mereka juga berencana mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait surat DPRD DKI Jakarta kepada Jokowi dengan alasan cacat prosedural, hendak berkonsultasi ke MA untuk meminta kejelasan hukum, dan berniat berkonsultasi ke DPR RI.

Upaya penjegalan juga dilakukan dari luar gedung parlemen. Sebut saja unjuk rasa Front Pembela Islam bersama Gerakan Pembela Umat Rasulullah dan Laskar Pembela Islam yang menentang keras pelantikan Ahok sebagai Gubernur Jakarta. (Baca FPI: Kami Tak Rasis, yang Penting Islam)

Melihat hingar-bingar itu, Ahok tak surut. Ia menyatakan siap dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Lihat juga:

Ahok Dalam Bidikan Lensa

Infografis Perjalanan Politik Ahok