KIH-KMP Berdamai, DPR Bayar Utang kerja

Jakarta, CNN Indonesia -- Seluruh fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat di Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetor nama anggota alat kelengkapan dewan secara lengkap per Senin (24/11) ini. Dengan lengkapnya 560 nama anggota DPR RI, maka seluruh anggotanya harus membayar waktu yang telah terlewat percuma karena perseteruan antara KIH dan KMP.

"Hari ini sudah semua. Partai Keadilan Bangsa yang terakhir ajukan," ujar Ketua Fraksi PKB di DPR Muhammad Lukman Edy di Gedung DPR, Jakarta.

Pilihan Redaksi Hari Ini, Paripurna Perdana Pasca DPR Damai Damai Dorong DPR Lebih Kritis Demokrat: Tidak Mudah Mencapai Islah Berdamai di DPR, KMP Tetap Kritik Pemerintah

Oleh karena itu, Lukman mengatakan pemerintah sudah bisa menghadiri undangan-undangan rapat di DPR karena sudah adanya kesepakatan di AKD. Sebelumnya, hanya Fraksi Partai Nasional Demokrat yang baru menyetor nama anggota AKD secara lengkap pasca islahnya KIH dan Koalisi Merah Putih.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat dan Fraksi PKB sebelumnya hanya mendaftarkan nama anggota di Badan Legislasi dan Badan Anggaran.

Menteri BUMN Rini Soemarmo sebelumnya melarang deputi-deputinya untuk hadir dalam rapat undangan yang dilayangkan oleh DPR RI, karena kondisi parlemen yang masih terpecah. Tak hanya itu adanya wacana untuk melakukan interpleasi kepada Presiden Joko Widodo terkait kenaikan harga bahan bakar minyak, dianggap menjadi salah satu faktur keenganan pemerintah untuk hadir dalam rapat dengar pendapat (RPD).