Normalisasi Ciliwung Belum Kantongi AMDAL

Jakarta, CNN Indonesia -- Aktivis dari Tim Pengendalian Banjir Komunitas Ciliwung mengatakan proyek normalisasi Ciliwung belum mengantongi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Oleh karena itu, proyek pemerintah untuk atasi banjir tersebut bisa merusak ekosistem lingkungan.

"Kontraknya sudah. Mobilisasi ke lapangan sudah. Mulai keruk-keruk sudah dan sudah kerja di lapangan. Amdalnya belum ada," ujar Sahroel.

Melihat kenyataan tersebut, pihaknya kemudian mengajukan gugatan atas SK Gubernur yang menetapkan lokasi normalisasi sungai di DKI Jakarta.

"Dengan SK itu Kementerian Pekerjaan Umum bisa kerjakan normalisasi. Kita berharap kalau kita gugat itu karena belum ada AMDAL bisa. Tapi ternyata ditolak karena kadaluwarsa gugatan kita," ujar dia.

Pilihan Redaksi BPBD: Penanganan Banjir Tahun Ini Berbeda Atasi Banjir, Ahok Akan Bongkar Jembatan Relokasi Warga Bukan Solusi Atasi Banjir Sodetan Ciliwung Rampung Akhir 2015

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup, Ilyas Asaad, mengungkapkan bahwa pihaknya berencana untuk merevisi kebijakan terkait AMDAL.

"Problem AMDAL ini banyak. Saya setuju AMDAL ini perlu di review. Kita suka mengagung-agungkan AMDAL tapi di lapangan kawan-kawan di masyarakat hampir tidak terlibat. Kalaupun terlibat itu orang-orang tertentu yang berpihak pada perusahaan," kata Ilyas.

Sebelumnya, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengatakan pihaknya bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah membuat rencana kontijensi penanganan banjir DKI Jakarta.

"Upaya penanganan bencana banjir di DKI Jakarta pada tahun ini difokuskan pada normalisasi waduk dan kali serta optimalisasi pompa air, " kata Endang Achadiyat dari BPBD DKI Jakarta.

Selain normalisasi kali dan waduk, upaya penanganan bencana banjir di DKI Jakarta, katanya, juga difokuskan pada persiapan sumber daya manusia seperti camat dan lurah yang memiliki daerah rawan banjir agar mampu mengelola posko darurat bencana.

"Camat dan lurah dilatih melalui kegiatan peningkatan kapasitas camat dan lurah dalam komando tanggap darurat," kata dia menjelaskan. Pihak BPBD, katanya, juga memberikan pengetahuan kaji cepat bencana pada 125 titik rawan banjir melalui pelatihan tim reaksi cepat, kaji cepat dan tepat bencana.