Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Fadli Zon melakukan operasi dadakan ke Direktorar Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di sana dia menemukan server kartu tanda penduduk elektronik yang kabarnya terdapat di luar Indonesia.
"Selain di sini masih ada 200 Terabyte yang terletak di Batam, Kepulauan Riau," ujar Fadli di Jakarta, Selasa (25/11). Menurutnya saat ini juga jumlah data penduduk yang sudah direkam berjumlah 172 juta penduduk.
Saat ini baru 145 juta yang sudah dikirim ke daerah, selain 200 Terabyte yang berada di Batam. Server e-KTP lainnya berada di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta di Kementerian Dalam Negeri. "Di Dukcapil 35 Terabyte dan di kantor menteri 600 terabyte," kata Fadli.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan hasil sidak yang dilakukannya, Fadli Zon meminta pada Kementerian Dalam Negeri untuk tidak menunda proyek e-KTP tersebut. Menurutnya tidak ada alasan yang mendesak untuk menunda proyek ini, termasuk melhat akselerasi pengerjaan proyek yang cukup baik.
"Seharusnya beliau lihat sendiri bentuk fisik dari server ini, di kantor dia juga ada," katanya.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berencana untuk menunda proyek e-KTP dengan alasan keberadaan server di luar negeri dan beberapa masalah lain. Selain itu juga dia menemukan beberapa e-KTP palsu beserta blangkonya yang juga palsu.
Selain itu Fadli juga meminta Komisi II untuk melakukan sidak ke dua tempat yang memiliki server e-KTP dalam waktu dekat. "Bair nanti Komisi II blusukan ke Batam dan Kemendagri," katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Reza Patria mengatakan proyek tersebut sudah berjalan dengan baik dan jangan dihentikan. "Masa Susilo Bambang Yudhoyono proyek ini berjalan baik dan tinggal diteruskan saja," ujarnya.