Ulama Kritik Cara Pemerintah Tanggulangi Terorisme

Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak 420 ulama terkemuka di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera akan menggelar gerakan antiterorisme, 6-8 Desember mendatang. Gerakan itu dilakukan setelah menyoroti cara pemerintah menanggulangi aksi teror selama ini.

"Penanggulangan terorisme saat ini belum komprehensif karena hanya menggunakan pendekatan keamanan dan represif," kata Hasyim Muzadi, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, di Jakarta, Rabu (3/12).

Pilihan Redaksi Hakim Agung: Vonis Mati, Kenapa Tidak? Ratusan Rekening Milik Teroris Asing Dibekukan Pengadilan PPATK Prioritas 4 Ancaman Kejahatan Cuci Duit

Hasyim menyebut, pemerintah belum berkoordinasi dengan baik melibatkan semua instansi untuk terlibat dalam gerakan antiteror.

Hasyim tak menafikkan bahwa kepolisian sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap keamanan negara melakukan penindakan. "Tapi pangkalnya belum. Yang saat ini baru menyentuh hilirnya, sementara hulu masih ada persoalan idelologi dan visi pemahaman keagamaan," ujar Hasyim.

Sekretaris Jenderal  International Conference of Islamic Scholar (ICIS) ini mencontohkan situasi yang berkembang di perguruan tinggi di Indonesia yang tak jarang melahirkan radikalisme. Perkembangan pemikiran radikal tumbuh di fakultas umum ketimbang di fakultas keagamaan.

"Kenapa terjadi seperti ini karena mereka yang di fakultas umum haus ilmu agama, dan yang di fakultas agama justru bosan menjadi orang soleh," kata Hasyim.
Untuk itu, gerakan antiteror yang akan dihelat di Pondok Pesantren Al Hikam, Depok, Jawa Barat, akan mendatangkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Pengurus Besar Nahdatul Ulama.

Gerakan tersebut merupakan kerja sama antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pimpinan Komisaris Jenderal Saud Usman Nasution dengan Pondok Pesantren Al Hikam.