KPK: Demokrasi Tanpa Korupsi Bukan Ilusi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan saat ini demokrasi di Indonesia telah 'dibajak' secara sistemik atas nama kepentingan rakyat. Demokrasi bahkan dikorupsi sehingga bertentangan dengan kepentingan dan kemaslahatan rakyat.

Salah satu ciri korupsi demokrasi ialah publik tak lagi dilibatkan oleh penguasa dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan. "Setidaknya ada 3 jenis korupsi yang terjadi dalam proses demokrasi di Indonesia," kata Bambang.

Pilihan Redaksi Jusuf Kalla: Korupsi Semacam Kanker di Negara Kita KPK Jadikan Bali Pilot Project Antikorupsi 2015 KPK Buka Kantor Cabang Pertama di Sumatera

Pertama, korupsi di dalam partai. Indikasinya, sumber daya partai hanya dikuasai elite politik tertentu, tidak memiliki mekanisme yang transparan serta akuntabel dalam mengelola sumber daya dan keuangan partai, dan tidak memiliki sistem rekrutmen serta pengkaderan bagi para anggotanya. Akibatnya kolusi dan nepotisme kerap terjadi dalam penempatan orang-orang partai pada jabatan strategis di pemerintahan maupun lembaga negara lainnya.

Kedua, korupsi dalam penyelenggaran kekuasaan. "Sistem pemilihan legislatif di Indonesia menyebabkan biaya politik menjadi tinggi dan proses kompetisi sangat terbuka," ujar Bambang. Namun hal tersebut tidak disertai mekanisme kontrol yang kuat dan ketat. Akibatnya para calon anggota legislatif dari satu partai di suatu daerah pemilihan melakukan apa saja untuk menang.

Pejabat publik, menurut Bambang, sudah saatnya punya Key Performance Index yang berbasis pada kepentingan kemaslahatan publik. Itu harus dirumuskan dalam visi, misi, dan berbagai program untuk mengukur keberhasilan kerja mereka. Tidak boleh lagi terjadi proses “pembodohan” di mana seorang pejabat publik yang tidak memiliki kinerja baik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tetap dipilih dan diangkat berulang kali atau bahkan diberikan posisi lebih tinggi.

Korupsi juga terjadi ketika ada sistem yang sudah diketahui kelemahannya, namun masih dipaksakan keberadaannya, dibiarkan, dipertahankan, dan secara sengaja dipelihara. Kondisi ini akan menguntungkan kepentingan tertentu yang justru merugikan kemaslahatan publik. Pada saat itulah kekuasaan telah secara sengaja dan bersama-sama melakukan tindak keburukan dan kecurangan.

"Semoga saja akal sehat dan kesadaran untuk membangun sistem penyelenggaraan kekuasaan yang lebih baik segera dilakukan, karena bila tidak, sesungguhnya penyelenggaran kekuasaan telah dikorupsi," kata Bambang.

Ketiga, korupsi kewenangan konstitusional. Kondisi ini terjadi ketika ada cukup banyak kewenangan eksekutif yang diambil-alih parlemen yang bisa menyebabkan terjadinya kekuasaan absolut di tangan legislatif. Misalnya rekrutmen pejabat publik atau penyelenggara negara yang dilakukan parlemen. Padahal tidak ada kewenangan konstitusional yang secara eksplisit memberikan mandat itu.

"Sudah ada panitia seleksi yang justru telah melibatkan unsur masyarakat dan mendorong keterlibatan publik lebih luas untuk terlibat dalam proses rekrutmen itu," kata Bambang.

Meski Indonesia diselimuti proses demokrasi yang terkorupsi, mewujudkan demokrasi tanpa korupsi bukan sebuah ilusi bagi Bambang. Menurutnya, ada banyak elemen masyarakat di pelosok nusantara, juga sebagian penyelenggara kekuasaan yang puya tekad kuat untuk menaklukkan korupsi.

Selain itu, kiprah dan keberadaan media yang ditandai dengan kemerdekaan pers dalam mengembangkan jurnalisme invetigasi, dapat menjadi salah satu pilar penting untuk mewujudkan demokrasi tanpa korupsi. Meski ada pemilik media yang menjadi bagian dalam politik praktis, tapi berkembangnya jurnalisme warga yang punya kepedulian tinggi atas berbagai isu di tengah masyarakat diharapkan dapat menopang demokrasi bangsa.