Buka Perwakilan Daerah, KPK Berharap dari DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi sangat mengharapkan gagasan membuka kantor perwakilan di luar Pulau Jawa bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Untuk membuka kantor “cabang” KPK tidak sesederhana yang dibayangkan.

Pilihan Redaksi Jokowi Dukung Rencana KPK Buka Cabang di Daerah KPK Rencana Rekrut Agen untuk Cegah Korupsi Jaksa Agung Prasetyo Ingin Tarik Bekas Jaksa KPK di Daerah KPK Pasang Kriteria Tinggi Bagi Jaksa KPK akan Buka Kantor Cabang di Tiga Zona Wilayah

Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi, meluruskan bahwa pembukaan kantor perwakilan KPK di beberapa daerah baru sekadar konsep.

"Ini baru konsep," ujar Johan saat dihubungi CNN Indonesia, Sabtu (20/12). Menurut Johan, konsep tersebut baru akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun depan.

Jika memang usulan tersebut disetujui, KPK membidik Sumatera sebagai tempat pertama pembukaan kantor perwakilan pada 2016. "Bukan tiga, tapi satu dulu," tegas Johan.

Menurut Johan, nantinya KPK akan membuat lima kantor perwakilan dalam tempo lima sampai sepuluh tahun. "Tapi, sekali lagi ditegaskan bahwa ini baru konsep," ucap Johan.

Masalah kesiapan serta kewenangan kantor perwakilan KPK, Johan enggan banyak bicara. "Belum tentu ini disetujui DPR. Semuanya kan butuh anggaran yang baru dibicarakan tahun depan," katanya.

Johan kemudian memaparkan alasannya tak mau banyak berkomentar. Pada 2009, KPK melakukan kajian bersama Universitas Gadjah Mada. Hasil kajian tersebut menyatakan bahwa KPK bisa membuka lima kantor perwakilan. Namun, usulan itu ditolak DPR.

Kendati demikian, Johan menyatakan bahwa pengajuan pembentukan kantor perwakilan ini memungkinkan jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung penuh upaya Komisi Pemberantasan Korupsi yang berencana membuka cabang di luar Pulau Jawa. Menurut Tjahjo, pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap upaya KPK selama bertujuan menegakkan pemberantasan korupsi.

"Kami setuju," kata Tjahjo saat bertandang ke Gedung KPK, Jumat (19/12). "Kami pada prinsipnya ingin membangun sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, efektif dan efiesien," ujarnya.