Jakarta, CNN Indonesia -- Jelang refleksi akhir tahun Senin sore (29/12), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan lembaga antirasuah bakal lebih berkonsentrasi menangani sektor kemaritiman tahun depan. Penanganan dalam bentuk pencegahan dan penindakan di sektor laut perlu digalakkan mengingat uang pemerintah kini akan tertumpuk di sana.
Ketika fokus pemerintah dialihkan ke ranah kemaritiman, kata Bambang, maka akan terjadi kapitalisasi uang yang digelontorkan untuk membangun infrastruktur di laut. "Artinya kalau kita tidak punya sistem yang mengontrol itu, maka potensi korupsi akan terjadi," kata Bambang, Ahad (28/12).
Bambang mengatakan, persoalan hukum kemaritiman akan lebih rumit lantaran kompleksitas dan jangkauan jauh lebih luas. Sebab pengelolaan hukum untuk masalah infrastruktur yang di darat saja hingga saat ini belum maksimal. "Apalagi ini yang di laut," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pimpinan KPK telah berembuk mengenai persiapan konsenterasi di ranah kemaritiman sejak November lalu. Beberapa poin yang menjadi kajian utama terkait arah kebijakan, kesiapan anggaran, serta konsolidasi sumber daya satuan petugas (satgas) dan penyidik. "Seluruh program strategic telah dibuat di tingkat kedeputian," katanya.
Meski demikian Bambang menuturkan upaya KPK untuk bisa konsenterasi menangani persoalan maritim tetap membutuhkan dukungan dari lembaga penegak hukum lain, terutama Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Konsolidasi seluruh elemen tetap perlu diwujudkan dalam strategic partner.
"Upaya pemerintah fokus di ranah kemaritiman ini harus disambut dengan pemusatan yang lebih intens oleh seluruh elemen penegak hukum agar konsenterasi tidak tercerai-berai," ujar Bambang.