DPR Minta KPK-PPATK Beri Pernyataan terkait Calon Kapolri

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengeluarkan pernyataan resmi terkait rekam jejak Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Penilaian kedua lembaga ini sangat dibutuhkan agar publik mengetahui latar belakang Budi yang diajukan sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman.

"Kami juga ingin tahu Presiden melibatkan KPK dan PPATK atau tidak sebelum mengajukan nama Budi Gunawan. Harapannya, KPK dan PPATK enggak usah kami minta, tapi bikin saja statement," kata Anggota Komisi Hukum DPR Desmond Junaidi Mahesa kepada CNN Indonesia, Sabtu (10/1).

Jokowi Ajukan Komjen Budi Gunawan Jadi Kapolri

Desmond menyebut, selama ini Presiden Jokowi telah mengampanyekan pemerintahan yang bersih. Terlihat dari keterlibatan KPK dan PPATK dalam menelusuri rekam jejak para calon menteri. "Sebelum diajukan ke DPR sebaiknya ditelusuri dulu oleh KPK dan PPATK jika memang Presiden mau konsisten soal pemerintahan yang bersih," ujar Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya ini.

Terkait sejumlah isu miring yang menyebut nama Budi Gunawan, Desmond memastikan Komisi Hukum DPR pasti bakal melakukan investigasi latar belakang Budi. Termasuk mengenai independensi Budi karena selama ini dikenal dekat dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

"Ini yang harus kita pantau bersama, kami pun akan cari tahu. Tapi susah kalau mau mencari figur calon yang paling baik. Karena kita tahu bersama semua jenderal bintang dua dan bintang tiga itu pasti punya kedekatan politik," katanya.

Samad: KPK Tak Dilibatkan Telusuri Rekam Jejak Calon Kapolri

Terkait sikap politik Fraksi Gerindra di DPR terhadap pengajuan nama Budi, Desmond menyebut fraksinya belum dapat memastikan apakah bakal menerima atau menolak pencalonan Budi. "Susah kami jawab itu. DPR juga belum tahu akan seperti apa atas surat ini karena baru diterima Sekjen DPR," ujarnya.

Presiden Jokowi diketahui mengirim surat kepada pimpinan DPR tetanggal 9 Januari 2015. Surat itu menyebut bahwa Budi Gunawan layak diangkat sebagai Kapolri karena memiliki kemampuan, kecakapan, dan memenuhi syarat jadi Kapolri.

Nama Budi juga merupakan salah satu yang masuk dalam opsi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk menjadi Kapolri. Kompolnas mengajukan dua opsi kepada Jokowi yang terdiri dari sembilan nama jenderal bintang tiga untuk opsi pertama dan empat nama untuk opsi kedua yang juga merupakan para jenderal bintang tiga.

Pengajuan Budi Gunawan Jadi Kapolri Dinilai Bernuansa Politik

Budi Gunawan masuk dalam kedua opsi tersebut. Selain Budi, nama lain yang masuk dalam kedua opsi itu adalah Komjen Dwi Priyatno yang saat ini menjabat Inspektur Pengawasan Umum, Komjen Suhardi Alius yang sat ini menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan Komjen Putut Bayu Seno yang menduduki posisi Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri.

Namun pengamat kepolisian dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Bambang Widodo Umar menyebut pencalonan Budi bernuansa politik. Bambang menyangsikan keberanian Budi mengubah sikap dan perilaku para anggota Polri. (rdk)