Bandung, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo enggan memberi penjelasan soal penunjukan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai calon tunggal pengganti Kapolri Jenderal Sutarman. Menurut Jokowi, penunjukan tersebut merupakan rekomendasi yang diberikan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
"Itu kan dari Kompolnas memberikan usulan kepada saya. Dari sana (usul Kompolnas), saya pilih," ujar Jokowi di Bandung, Senin (12/1).
Sementara Kompolnas sebelumnya menyatakan belum sempat meminta rujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Komnas HAM terkait proses seleksi calon Kapolri.
“Awalnya kami akan minta Komnas HAM, PPATK, KPK, bahkan Komnas Perlindungan Anak untuk minta rekam jejak calon Kapolri,” kata anggota Kompolnas Adrianus Meliala kepada CNN Indonesia.
Namun keinginan Kompolnas tersebut tak terlaksana lantaran Jokowi ingin secepatnya memproses pergantian Kapolri, meski sesungguhnya Kapolri saat ini, Jenderal Polisi Sutarman, baru akan pensiun Oktober 2015.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kompolnas juga tak tahu kriteria seperti apa yang diinginkan Jokowi dalam memilih calon Kapolri. “Kami enggak mengerti maunya Presiden,” ujar Adrianus. (Baca selengkapnya:
Kompolnas Tak Minta Rujukan KPK-PPATK dalam Usulkan Calon Kapolri)
Jokowi saat ini tengah menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat terkait calon Kapolri pilihannya. (Baca:
DPR Uji Calon Kapolri Bulan Ini, Isu Rekening Gendut Disorot)
Saat ditanya soal tak dilibatkannya KPK dan PPATK dalam proses seleksi calon Kapolri, Jokowi hanya mengelak. "Nanti kalau saya jawab, larinya ke tempat lain," ujar Jokowi.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan KPK dan PPATK dirasa belum terlalu dibutuhkan Presiden dalam proses seleksi calon Kapolri. (Baca:
Menkopolhukam Sangkal Dugaan Rekening Gendut Budi Gunawan)
Namun Indonesian Corruption Watch justru menekankan pentingnya peran KPK dan PPATK dalam menyelidiki rekam jejak Budi Gunawan, sehubungan dengan isu rekening gendut yang dimilikinya. Apalagi PPATK menegaskan menemukan indikasi ketidakwajaran dalam rekening milik Komjen Pol Budi Gunawan. (Baca:
PPATK Sebut Ada Indikasi Tak Wajar di Rekening Budi Gunawan)
Budi Gunawan saat ini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Jenderal bintang tiga itu dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri karena pernah menjadi ajudan Megawati pada 2001-2005. Budi juga sempat menduduki jabatan Kapolda Jambi dan Kapolda Bali. (Baca
Bela Budi Gunawan, Pramono Anung: Ajudan Orang Pilihan)
(utd/agk)