Sebelum Uji Kelayakan, DPR akan ke Rumah Budi Gunawan

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan telah menerima surat Presiden Joko Widodo yang mengajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Benny Kabur Harman menyatakan, uji kelayakan dan kepatutan untuk Budi akan dilakukan Senin mendatang (19/1).

Pilihan Redaksi Pakar: Pilih Kapolri Jangan untuk Amankan Kekuasaan Mabes Polri Klaim Budi Gunawan Tak Terlibat Politik Jokowi Enggan Jelaskan soal Pencalonan Budi Gunawan DPR Kecil Kemungkinan Tolak Budi Gunawan KPK Bisa Supervisi Pemeriksaan Rekening Gendut Polisi

"Fit and proper test tanggal 19 Januari nanti," kata Benny di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (12/1).

Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Ketua Komisi Hukum Azis Syamsuddin. Bahkan Komisi III akan mengunjungi kediaman Budi Gunawan pada Jumat siang (16/1).

"Kami masih menunggu rapat Bamus (Badan Musyawarah) besok (Selasa) jam 10 pagi. Kemudian kami akan mengunjungi kediaman Budi tanggal 16 Januari setelah (solat) Jumat," ujar Azis.

Azis memaparkan, setiap fraksi akan membentuk sebuah tim kecil untuk mempersiapkan mekanisme dan pertanyaan yang bakal dilontarkan terkait pencalonan Budi tersebut. Menyangkut keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan bergantung pada hasil Rapat Bamus esok.

"Lihat rapat Bamus. Nanti tim kecil akan menentukan pihak-pihak mana yang akan didengar," kata Azis.

Mengenai hasil keputusan dari Komisi III, Azis mengatakan hanya akan dua pilihan yang akan diberikan yakni menyetujui atau mengembalikan pencalonan tersebut. Apabila dikembalikan, maka Jenderal Sutarman tidak perlu diganti dan tidak perlu diusulkan kembali.

Benny sebelumnya mengatakan, Komisi III DPR dapat memberikan penolakan asal didasari alasan yang valid.

Pengamat kepolisian dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Bambang Widodo Umar sebelumnya menyebut pencalonan Budi sarat nuansa politik. Bambang juga menyebut pengajuan nama Budi ke DPR terlalu terburu-buru.

Dia menduga ada kepentingan nepotisme partai pengusuh Jokowi dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaan lama. Diketahui, Budi adalah orang dekat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Sementara itu, PPATK telah mengonfirmasi temuan indikasi tak wajar dalam rekening atas nama Budi. Laporan itu diserahkan kepada penyidik internal kepolisian untuk ditindaklanjuti. Namun Polri membantah ada hal yang tak wajar dalam rekening mantan ajudan Megawati saat menjabat sebagai presiden itu. (rdk/obs)