Jakarta, CNN Indonesia -- Para komisioner Komisi Kepolisian Nasional mendatangi Istana Kepresidenan, Selasa (13/1), untuk membahas pengajuan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kandidat tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo.
Menurut Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan, Jokowi lah yang mengundang mereka untuk berdiskusi dan minta pertimbangan mengenai beberapa hal. “Bukan hanya soal calon Kapolri, tapi juga berkenaan dengan kebijakan Kepolisian,” kata dia di Kantor Presiden, Jakarta, sebelum menemui Presiden.
Ihwal penunjukan Budi, Edi menyatakan hal tersebut kewenangan penuh Presiden. "Itu hak beliau. (Dipilih) mana yang terbaik untuk beliau karena (Kapolri) ini membantu Presiden,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Edi mengatakan saat ini yang paling penting adalah menunggu uji kepatutan dan kelayakan DPR. “Di situ kita akan melihat bagaimana (Budi Gunawan), dan apakah dia diterima atau ditolak,” kata dia.
Budi Gunawan akan menjalani uji kepatutan pekan depan di hadapan Komisi III Bidang Hukum DPR yang merupakan mitra kerja Polri. Pencalonan Budi dikritik banyak pihak karena tidak melibatkan KPK dan PPATK, padahal dia diduga memiliki rekening gendut.
Dari hasil penelusuran PPATK pada 2010, ditemukan
ada indikasi tak wajar dalam rekening Budi Gunawan. Hal tersebut dikemukakan Ketua PPATK Muhammad Yusuf dalam pertemuan dengan ICW di Kantor PPATK, Senin (12/1).
“Pak Yusuf mengakui adanya indikasi tak wajar dalam rekening Budi Gunawan,” kata peneliti hukum ICW Aradila Caesar kepada CNN Indonesia.
Temuan tersebut telah dilaporkan PPATK kepada Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan Agung sebagai pihak yang berwenang untuk mengklarifikasi dan menindaklanjutinya. Polri kemudian melakukan penelusuran internal yang berujung pada kesimpulan bahwa rekening Budi Gunawan adalah wajar dan merupakan hasil bisnis dia.
(agk)