Desmond Gerindra: Jokowi Tak Beres dalam Pilih Calon Kapolri

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR dari Fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, mengatakan fraksinya sampai saat ini, Selasa (13/1), belum memutuskan akan menerima atau menolak Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo.

Kandidat tunggal, menurut Desmond, menyulitkan DPR. Beda halnya jika ada beberapa calon yang diajukan, dan dibuat pemeringkatan terhadap calon-calon itu oleh Komisi Kepolisian Nasional. "Tapi karena Kompolnas tidak membuat peringkat, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ada ranking dan Budi Gunawan misalnya ada di peringkat lima, kami kan bisa protes," kata Desmond.

Pilihan Redaksi Jokowi Enggan Jelaskan Pencalonan Budi Gunawan NasDem: Kenapa Pilih Calon Kapolri Harus Lewat KPK? PPP Dukung Budi Gunawan, Sebut Peluang Lolos Besar Pakar: Pilih Kapolri Jangan untuk Amankan Kekuasaan

Kompolnas merupakan lembaga yang mengajukan daftar nama calon Kapolri kepada Presiden Jokowi untuk dipilih dan diajukan kepada DPR. Dari sembilan nama yang diajukan Kompolnas ke Jokowi, sang Presiden hanya memilih satu, yakni Kepala Pendidikan Lembaga Polri Komjen Pol Budi Gunawan. (Baca: Sembilan Nama Calon Kapolri yang Diajukan Kompolnas)

Soal dugaan rekening gendut yang dimiliki Budi, Desmond mengatakan belum bisa berbicara banyak. "Belum pasti sumber kekayaan Budi itu halal atau haram. Rekening gendut kalau dapat dari warisan, masak kami permasalahkan?" ujarnya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Senin (12/1), dalam pertemuan dengan Indonesia Corruption Watch mengemukakan kembali temuan mereka bahwa ada indikasi tak wajar dalam rekening Budi Gunawan. Indikasi tersebut didapat dari penelusuran PPATK pada 2010 terhadap sejumlah pejabat Kepolisian, termasuk Budi Gunawan.

Namun temuan PPATK tersebut, setelah ditindaklanjuti Polri dengan melakukan penyelidikan internal, dibantah Polri. Institusi penegak hukum itu menyatakan rekening Budi wajar dan merupakan hasil dari bisnis Budi.

Desmond berpendapat, kontroversi Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri sesungguhnya bermula dari tidak konsistennya Jokowi dalam proses pengisian jabatan tinggi lembaga negara. Menurut Desmond, Jokowi seharusnya minta rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPATK sebelum menentukan pilihan calon Kapolri. (Baca Ketua KPK: Kami Tak Dilibatkan Telusuri Rekam Jejak Calon Kapolri)

"Ini Jokowi yang tidak beres. Dia enggak konsisten. Kalau konsisten seharusnya seperti seleksi calon menteri yang melibatkan KPK dan PPATK," ujar Desmond. Dalam seleksi calon-calon menteri ketika itu, staf Jokowi sampai bolak-balik ke KPK untuk mengganti nama-nama yang dicoret KPK dari daftar calon menteri karena mendapat rapor merah.

Anggota Komisi III dari Gerindra lainnya, Martin Hutabarat, mengatakan meski fraksinya belum memutuskan akan menerima atau menolak Budi Gunawan, prinsipnya mereka menghargai calon Kapolri yang disodorkan Jokowi, sebab pemilihan Kapolri adalah hak prerogatif Presiden. (Baca: Jokowi Enggan Jelaskan Pencalonan Budi Gunawan)

Budi Gunawan yang saat ini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri, dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Jenderal bintang tiga itu pernah menjadi ajudan Megawati pada 2001-2005. Budi juga sempat menduduki jabatan Kapolda Jambi dan Kapolda Bali.

DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Budi bulan ini. Dalam uji itu, Budi diminta untuk mengklarifikasi langsung soal isu rekening gendut yang disebut dimilikinya. Namun sebelum menguji Budi, Komisi III DPR berencana untuk mendatangi kediamannya lebih dulu. Alasannya, untuk melihat kesiapan Budi. (meg/agk)